Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia (JIMK-MC) Jus et Civitas : Jurnal Pengabdian Masyarakat REGLEMENTARY: JOURNAL OF LAW
Mohammad Anton Suryadi
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Posbakumadin Probolinggo Dalam Mewujudkan Access To Justice Bagi Terdakwa Tidak Mampu: Studi Kasus Di Posbakumadin Probolinggo Dwi Alvina Damayanti; Nur Aziza; Reviliya Dwi Maulina; Mohammad Anton Suryadi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 4 No. 3 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v4i3.2170

Abstract

Access to justice merupakan prinsip yang menjamin setiap orang memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum yang layak, termasuk bagi terdakwa tidak mampu. Dalam praktiknya, keterbatasan ekonomi sering menjadi hambatan bagi terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Posbakumadin Probolinggo dalam mewujudkan access to justice bagi terdakwa tidak mampu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat Posbakumadin serta analisis terhadap dua perkara pidana yang telah selesai didampingi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Posbakumadin tidak hanya berperan sebagai pendamping hukum di persidangan, tetapi juga aktif menyusun strategi pembelaan dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan kondisi sosial terdakwa. Peran tersebut memberikan kontribusi nyata dalam menjamin hak terdakwa serta mendukung terwujudnya persamaan di hadapan hukum.
Pendampingan Hukum Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Probolinggo Dalam Upaya Restorative Justice Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Jabatan Supriatin Nur Fitria; Nita Maulidatus Silfia; Mohammad Anton Suryadi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Keilmuan Mandira Cendikia Vol. 4 No. 4 (2026)
Publisher : Yayasan Pendidikan Mandira Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70570/jimkmc.v4i4.2190

Abstract

Tindak pidana penipuan dengan modus jual beli jabatan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian materiil bagi korban serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem birokrasi. Penyelesaian perkara melalui proses peradilan pidana formal sering kali memerlukan waktu yang lama dan belum sepenuhnya mampu memulihkan hubungan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, pendekatan restorative justice menjadi alternatif penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta rekonsiliasi antara para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh Posbakumadin (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Probolinggo dalam upaya penerapan restorative justice bagi pelaku penipuan jual beli jabatan di Pengadilan Negeri Kraksaan Kelas IIB serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi lapangan, serta wawancara dengan advokat dan paralegal Posbakumadin Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum oleh Posbakumadin dilakukan secara bertahap mulai dari konsultasi hukum, pendampingan selama proses penyidikan hingga persidangan, serta fasilitasi mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Pendampingan ini terbukti efektif dalam mendorong tercapainya pemulihan kerugian korban serta menghasilkan putusan pidana yang lebih ringan, yaitu 3 bulan penjara, meskipun ancaman pidana maksimal mencapai 4 tahun. Namun demikian, pelaksanaan restorative justice masih menghadapi beberapa hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep keadilan restoratif, resistensi emosional korban, serta perbedaan interpretasi antar aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penerapan restorative justice dapat berjalan lebih optimal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
Hak Hukum Anak Disabilitas di Sekolah Luar Biasa Negeri Kraksaan Yeni Ekawati; Abdur Rohim; Mohammad Anton Suryadi
Jus et Civitas : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol 1 No 1 (2026): Juli 2026
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/jpm.v1i1.212

Abstract

This empirical legal research employs a socio-legal approach with qualitative methods to examine the implementation of legal rights for children with disabilities at SLB Negeri Kraksaan based on Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. Data were obtained from interviews with school principals, teachers, and parents of students with disabilities, as well as direct observations of school facilities and learning activities. Secondary data were collected from relevant legislation and school policy documents. Data collection techniques included observation, in-depth interviews, and documentation, while data were analyzed qualitatively using an interactive analysis model. Findings show that the school has made efforts to fulfill basic accessibility, implement inclusive education practices, and involve parents, although challenges remain such as limited special education teachers, informal parental involvement, and cultural barriers.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Guna Menumbuhkan Keberanian Speak UP Selina Maulida Sugianto; Mohammad Anton Suryadi; Rahma Wati
Reglementary : Journal Of Law Vol. 1 No. 1 (2026): Juli 2026
Publisher : LPPM STIH ZAINUL HASAN KRAKSAAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61974/rjol.v1i1.217

Abstract

The phenomenon of silence among victims of sexual violence is a crucial issue in law enforcement in Indonesia. Many victims choose not to speak up due to the threat of counter-criminalization under defamation laws, minimal security guarantees, and strong negative societal stigma. This study aims to analyze the forms of legal protection available to victims of sexual violence and their effectiveness in fostering victims' courage to report the violence they have experienced. The research method used is a normative juridical approach with a statutory and conceptual approach. The results indicate that the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (TPKS Law) represents a progressive legal breakthrough, particularly in guaranteeing that victims cannot be prosecuted criminally or sued civilly for their reports. However, in practice, victims' courage to speak up is still hampered by a lack of understanding among law enforcement officials regarding the victim's perspective, limited access to the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in the regions, and the suboptimal provision of safe spaces free from intimidation. This study concludes that legal guarantees on paper must be balanced with structural reforms of law enforcement institutions and strengthening community support systems so that victims feel fully protected in seeking justice.
Co-Authors Abdur Rohim Dwi Alvina Damayanti Nita Maulidatus Silfia Nur Aziza Rahma Wati Reviliya Dwi Maulina Selina Maulida Sugianto Supriatin Nur Fitria Yeni Ekawati