<![CDATA[ABSTRACTThis study is motivated by the continuing legal uncertainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock under Indonesia’s civil law system. Although the Constitutional Court, through Decision No. 46/PUU-VIII/2010, has expanded recognition of the civil relationship between children born out of wedlock and their biological fathers, in practice, the implementation of this law has not been effective. The objective of this study is to analyze the legal certainty regarding the inheritance rights of children born out of wedlock from a civil law perspective and to examine dispute resolution mechanisms in the event of disagreements with other legitimate heirs. This study employs a normative legal research method using a legislative and conceptual approach, and utilizes primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The results indicate that although there has been normative progress through case law and administrative recognition, obstacles remain in the form of proving civil relationships, social resistance, and inconsistent judicial practices. In resolving inheritance disputes, John Rawls’s theory of justice is relevant because it emphasizes the principle of “justice as fairness,” namely equality of rights without discrimination based on birth status. In conclusion, harmonization of regulations and more inclusive legal standards of proof are needed to ensure substantive justice for children born out of wedlock. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya ketidakpastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam sistem hukum perdata di Indonesia. Meskipun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 telah memperluas pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, dalam praktiknya implementasi hukum tersebut belum berjalan secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum terhadap hak waris anak luar kawin dalam perspektif hukum perdata serta mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perbedaan pendapat dengan ahli waris sah lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif melalui yurisprudensi dan pengakuan administratif, masih ditemukan hambatan berupa pembuktian hubungan keperdataan, resistensi sosial, dan belum seragamnya praktik peradilan. Dalam penyelesaian sengketa waris, teori keadilan John Rawls relevan digunakan karena menekankan prinsip justice as fairness, yaitu kesetaraan hak tanpa diskriminasi status kelahiran. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi dan pembuktian hukum yang lebih inklusif untuk menjamin keadilan substantif bagi anak luar kawin.]]>
