Anggun Putri Utami
Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Efektivitas Kerja Sama Pengadilan Negeri Sabak Dan Dukcapil Melalui Program Sidang Keliling Anggun Putri Utami; Sayida Khoiratun Nisak; Kurniawan; Al-Munif; Diyan Wilda; Triyana Wulandari
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6046

Abstract

Penelitian Akses terhadap pelayanan hukum dan administrasi kependudukan di daerah terpencil masih menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta kematian, dan sertifikat tanah akibat keterbatasan jangkauan geografis dan biaya transportasi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 15 hingga 20 responden yang dipilih secara purposive sampling, meliputi petugas pengadilan, petugas Dukcapil, dan masyarakat peserta program, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sidang Keliling berhasil meningkatkan akses masyarakat dengan 85 persen responden melaporkan kemudahan dalam mengurus administrasi hukum, serta 78 persen responden mengalami peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman pentingnya dokumen administrasi kependudukan, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan logistik yang dilaporkan oleh 40 persen petugas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi antarinstansi dan kontribusi praktis sebagai model pelayanan hukum yang dapat direplikasi di daerah lain untuk mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan di tingkat masyarakat.
Fair Price Formation in Ready-to-Eat Cake Sales: A Fiqh Muamalah Analysis of Microenterprise Practices Anggun Putri Utami; M Arif Musthofa; Khusnul Yatima; Sayida Khoiratun Nisak; Erwina Kartika Devi; M. Habibie
Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 4 Oktober 2026: Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/amorti.v5i4.1609

Abstract

This study examines the pricing practices of ready-to-eat cakes at Micro Cake Business X in Talang Babat Village, Indonesia, from the perspective of fiqh muamalah. The study aims to analyze the mechanisms of price formation, the factors underlying price fluctuations, the transparency of price information, and the practice of reselling unsold cakes from the previous day. A qualitative research design with an empirical juridical approach was employed. Data were collected through non-participant observation, semi-structured interviews, and documentation involving the business owner, employees, and consumers. The data were analyzed through data condensation, data display, and conclusion drawing, while source and methodological triangulation were used to strengthen the credibility of the findings. The results indicate that cake prices are primarily determined by raw-material costs, prevailing market prices, product size and type, production complexity, consumer purchasing power, and established business practices. Price fluctuations mainly occur in response to changes in raw-material costs, with the owner adjusting selling prices, modifying product size, or reducing profit margins. The study also finds that selected unsold cakes from the previous day are resold after an informal assessment of their physical condition; however, production dates and storage status are not consistently disclosed to consumers. From the perspective of fiqh muamalah, these practices are generally permissible because price determination and profit-seeking are not inherently prohibited. Nevertheless, limited transparency in communicating price changes and the condition of previously stored products may weaken the principle of tarāḍin (mutual consent) and create potential elements of gharar and tadlis. The study concludes that fair pricing in micro-enterprises requires not only economic rationality but also transparency, honesty, justice, and consumer protection. The study recommends simple production-cost records, updated price lists, prior notification of price changes, separation of freshly produced and previously stored cakes, and clear production-status information to strengthen amanah, tarāḍin, and sharia compliance