Arif Mustofa
Institut Islam Al-Mujaddid Sabak

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penerapan Keterampilan Desain dan Layanan Konsumen dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Riski Mulia; Hasna Dewi; Ria Astuti Safitri; Siti Fatimah; Ahmad Edi Saputra; Arif Mustofa; Reza Okva Marwendi
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6050

Abstract

Penelitian ini berangkat dari urgensi penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam sektor ritel di wilayah dengan mayoritas penduduk muslim, khususnya terkait integrasi keterampilan desain toko dan kualitas layanan konsumen yang belum optimal meskipun kesadaran terhadap praktik bisnis syariah semakin meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan dan menganalisis penerapan keterampilan desain dan layanan konsumen yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah di sektor ritel Kelurahan Talang Babat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian tindakan pengabdian masyarakat yang melibatkan 20 pelaku usaha ritel dan 50 konsumen sebagai responden. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terarah, yang kemudian dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola penerapan prinsip syariah dalam praktik bisnis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi berupa pelatihan transparansi transaksi dan kejelasan akad meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap prinsip syariah, khususnya dalam menghindari unsur gharar dan maysir, serta meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen melalui perbaikan estetika toko dan kualitas layanan. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah pada konteks ritel serta kontribusi praktis berupa model penerapan prinsip syariah yang dapat diadopsi oleh pelaku usaha di wilayah lain untuk meningkatkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat setempat.
Penyuluhan tentang Pentingnya Pendaftaran Tanah yang Sah dan Manfaatnya bagi Masyarakat pada Kelurahan Parit Culum 1 Cania; Wandi; Alisyah Pitri; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Arif Mustofa
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6058

Abstract

Pendaftaran tanah merupakan aspek fundamental dalam sistem hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah, namun masih banyak bidang tanah di Kelurahan Parit Culum 1 yang belum terdaftar sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran tanah yang sah serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses pendaftaran tanah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain tindakan partisipatif, mengumpulkan data melalui observasi langsung, wawancara dengan perangkat kelurahan dan warga, serta evaluasi pre-test dan post-test yang melibatkan peserta penyuluhan di Kelurahan Parit Culum 1. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman masyarakat, dengan pengetahuan tentang prosedur pendaftaran tanah meningkat dari 40 persen menjadi 85 persen, kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah meningkat dari 45 persen menjadi 80 persen, dan pemahaman tentang manfaat legalitas tanah meningkat dari 50 persen menjadi 87 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program penyuluhan efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran tanah, meskipun hambatan administratif berupa keterbatasan akses ke kantor pertanahan dan kompleksitas prosedur masih menjadi tantangan utama yang memerlukan intervensi kebijakan lebih lanjut untuk memfasilitasi proses pendaftaran tanah yang lebih efisien dan aksesibel bagi masyarakat.
Pelatihan Manajemen Media Sosial untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Zakaria; Wandi; Alisyah Pitri; Nilfatri; Reza Okva Marwendi; Arif Mustofa; Al Munif
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 3 No. 1 (2025): Oktober
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v3i1.6059

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelatihan manajemen media sosial terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Kantor DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan dalam memanfaatkan media sosial secara efektif untuk meningkatkan interaksi publik dan keterbukaan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana pelatihan tentang pengelolaan media sosial dapat meningkatkan kemampuan staf DPRD dalam mengelola komunikasi publik secara lebih transparan dan akuntabel. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain eksperimen pre-test dan post-test. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan pengukuran perubahan pengetahuan serta keterampilan staf sebelum dan setelah pelatihan. Responden penelitian adalah 30 staf DPRD yang terlibat dalam pengelolaan media sosial. Teknik analisis data menggunakan uji statistik deskriptif dan perbandingan skor pre-test dan post-test. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, dengan skor rata-rata meningkat sebesar 35%. Selain itu, interaksi masyarakat di media sosial DPRD juga meningkat, yang mencerminkan peningkatan partisipasi publik. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam pengembangan model pelatihan media sosial bagi lembaga legislatif daerah, serta kontribusi teoretis dalam mengembangkan konsep digital governance dalam konteks pemerintahan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah lainnya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penggunaan media sosial yang lebih efektif.