Articles
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT LEWAT PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH DI KOTA METRO SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PERDA NO. 08 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO ]]>
<![CDATA[Umami, Ariza]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4852
<![CDATA[Penelitian tentang partisipasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syariâah sebagai upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui regulasi terkait pengaturan pengelolaan sampah di Kota Metro;(2) Untuk menemukenali kendala penanganan persoalan persampahan di Kota Metro; (3) Untuk mengetahui dan menemukan model penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Metro; dan (4) Menemukan model pengembangan Bank Sampah Syariâah untuk pengelolaan sampah di Kota Metro.Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio-legal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hipotesis penelitian, sangat memungkinkan upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro dengan melibatkan partisapasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syariâah dengan sistem Murazaâah, yakni sistem yang mengqiyaskan pada sistem ekonomi Islam tentang praktik pengelola lahan pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam makna praksisnya muzaraâahdalam Bank Sampah Syariâah adalah memberi hasil penjualan sampah dan tidak boleh seseorang memberi hasil penjualan sampah pada pengurus Bank sampah kecuali dengan pemberian yang sudah dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik penabung maupun pelaksana/pengurus Bank sampah.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT LEWAT PENGEMBANGAN BANK SAMPAH SYARIAH DI KOTA METRO SEBAGAI UPAYA IMPLEMENTASI PERDA NO. 08 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA METRO ]]>
<![CDATA[Ariza Umami]]>
<![CDATA[ Jurnal Jurisprudence Vol 7, No 2 (2017): Vol. 7, No. 2, Desember, 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Muhammadiyah University Press ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.23917/jurisprudence.v7i2.4852
<![CDATA[Penelitian tentang partisipasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syari’ah sebagai upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui regulasi terkait pengaturan pengelolaan sampah di Kota Metro;(2) Untuk menemukenali kendala penanganan persoalan persampahan di Kota Metro; (3) Untuk mengetahui dan menemukan model penanganan sampah berbasis partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung implementasi Perda Pengelolaan Sampah di Kota Metro; dan (4) Menemukan model pengembangan Bank Sampah Syari’ah untuk pengelolaan sampah di Kota Metro.Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio-legal. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hipotesis penelitian, sangat memungkinkan upaya implementasi Perda No. 08 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro dengan melibatkan partisapasi masyarakat lewat pengembangan Bank Sampah Syari’ah dengan sistem Muraza’ah, yakni sistem yang mengqiyaskan pada sistem ekonomi Islam tentang praktik pengelola lahan pertanian, antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Dalam makna praksisnya muzara’ahdalam Bank Sampah Syari’ah adalah memberi hasil penjualan sampah dan tidak boleh seseorang memberi hasil penjualan sampah pada pengurus Bank sampah kecuali dengan pemberian yang sudah dapat diketahui oleh kedua belah pihak baik penabung maupun pelaksana/pengurus Bank sampah.]]>
<![CDATA[INFLUENCE OF ISLAMIC PERSPECTIVES ON ITSBAT MARRIAGE PETITION IN RELIGION COURT OF METRO CITY ]]>
<![CDATA[Intan Pelangi]]>;
<![CDATA[Ariza Umami]]>
<![CDATA[ Muhammadiyah Law Review Journal Vol 1, No 1 (2017): Muhammadiyah Law Review ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Metro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (259.858 KB)
<![CDATA[Marriage is a bond between a man and a woman committed to becoming a family. Marriage is a legal social form that describes the smallest social accountability and its legal certainty. Register marriage is a form of welfare in Islamic law family. Islamic Compilations Law (KHI) also regulates itsbat marriage or the institution of marriage that is done by competent authorities on her marriage was not recorded.The aim of this research was to determine the influence of Islamic perspective in an itsbat marriage petition at the Religious Court in Metro city as one of the agencies, legal guarantee to the community of Moslems. The author conducted the research used empiric jurisdictional approach. The analytical method used was descriptive qualitative data. The result of this research is Islam perception becomes the most important thing to regulates itsbat marriage with the divorce as the main factors.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukuman Bagi Ahli Waris Penderita Down Syndrome Dalam Burgelijk Wetboek ( BW) ]]>
<![CDATA[Ariza Umami]]>;
<![CDATA[Elly Silvia]]>
<![CDATA[ Jurnal Al Himayah Vol. 4 No. 1 (2020): Al Himayah ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurnal Al Himayah ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kedudukan ahli waris yang mengalami down syndrome pada pewarisan. Penulis ingin mengkaji lebih lanjut perlindungan hukum ahli waris penderita down syndrome menurut hukum waris BW. Pemenuhan dan pelaksanaan hak penyandang disabilitas (reterdasi mental) mempunyai tujuan yaitu untuk mewujudkan perlindungan, pemenuhan hak, yang secara penuh bagi penyandang disabilitas. Menjamin kelangsungan hidup dan penghormatan, mewujudkan keadilan, kemakmuran, agar penyandang disabilitas mempunyai taraf hidup yang lebih baik dan mempunyai perlindungan hukum yang sama seperti warga Republik Indonesia lainnya dan hidup saling berdampingan. Perlindungan hukum bagi ahli waris down syndrome dalam hukum perdata barat (BW) yaitu dengan melakukan perwalian yang mengayomi, menjaga dan melindungi harta ahli waris. Sebagaimna dijelaskan bahwa ahli waris down syndrome dalam hukum Perdata mendapatkan hak yang sama dengan ahli waris lain nya yang memiliki fisik dan psikis yang normal.]]>
<![CDATA[JURIDICAL REVIEW THE VALIDITY OF THE AGREEMENT ON PEER TO PEER LENDING SERVICES ]]>
<![CDATA[Ariza Umami]]>;
<![CDATA[Betha Rahmasari]]>;
<![CDATA[Yessica Melani]]>
<![CDATA[ Otentik's : Jurnal Hukum Kenotariatan Vol 5 No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35814/otentik.v5i1.4583
<![CDATA[At this time many new innovations have sprung up that were born from a combination of the financial and technology sectors, one of which is Peer to Peer Lending or online loans. This study aims to find out how the validity of the agreement and the legal consequences that occur in Peer to Peer Lending services. Types of juridical-normative research. In terms of the validity of the agreement it remains generally regulated in article 1320 of the Civil Code, legal consequences occur if the parties to the agreement do not fulfill the terms of the agreement. So, the agreement can be cancelled. If it does not meet the subjective requirements and the agreement is null and void if it does not meet the objective conditions of an agreement.]]>
<![CDATA[Implementasi Hukum Terhadap Pemulihan Hak Terdakwa Korban Salah Tangkap Atau Diputus Bebas (Vrijspraak) Oleh Pengadilan ]]>
<![CDATA[hadri hadri]]>;
<![CDATA[ariza umami]]>;
<![CDATA[muhammad irvan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pro Justitia (JPJ) Vol 1, No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Mitra Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57084/jpj.v1i2.447
<![CDATA[Abstrak Pemulihan hak terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas (vrijspraak) oleh pengadilan merupakan suatu upaya pengembalian hak-hak hukum oleh negara kepada terdakwa, yang mana ini telah terjamin di dalam hukum pada Bab XII,Bagian Kesatu Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 95, Pasal 96 , Pasal 81, dan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, maka telah terjaminlah hak hak bagi terdakwa maupun korban salah tangkap yang diputus bebas oleh pengadilan, dan oleh sebab itu secara otomatis terdakwa ataupun korban salah tangkap bisa mendapatkan pemulihan berupa ganti rugi ataupun rehabilitasi.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakaukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber terkait guna mendapatkan data secara komprehensif .Penegak hukum harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum secara adil serta memberikan penjaminan kepastian hak hak hukum kepada terdakwa korban salah tangkap atau diputus bebas oleh pengadilan. Kata Kunci : Penerapan, Pemulihan, Hak Hukum, Terdakwa Vrijspraak]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Peer To Peer Lending terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman Financial Technology ]]>
<![CDATA[Umami, Ariza]]>;
<![CDATA[Iskandar, Iskandar]]>;
<![CDATA[P, Putra Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 6, No 1 (2024): JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Palembang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32502/khk.v6i1.6372
<![CDATA[Perkembangan internet telah digunakan dalam teknologi informasi untuk mengembangkan industri keuangan dalam hal ini pengguna jasa dapat mengakses informasi dan fitur layanan elektronik saat ini berupa sistem Peer to Peer Lending dalam industri financial teknologi. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa terkait keterlambatan pembayaran pinjaman dalam sistem Peer to Peer Lending dan upaya yang dapat dilakukan oleh debitur bila terjadi sengketa dalam Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan (Library Research). Pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, dokumen dan jurnal-jurnal terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian dalam penelitian ini ditafsirkan bahwa : 1. Perlindungan hukum bagi Pengguna layanan peer to peer lending dapat dilakukan secara preventif dan represif. 2. Penyelesaian sengketa Financial Technology yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dapat dilakukan gugatan perdata di pengadilan dan juga dapat menyelesaikan sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian sengketa alternatif sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Saran penulis dalam penelitian ini : 1. Bagi pengguna layanan Peer To Peer Landing hendaknya pengguna lebih bijak dan lebih berhati hati dalam memilih platform agar terhindar dari praktek penipuan dan pastikan platform yang ingin digunakan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 2. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pinjam-meminjam online agar masyarakat sadar dan mengetahui prosedur, resiko, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi suatu konflik sehingga permasalahan Financial Technology dapat berkurang dan menerapkan standardisasi yang baik untuk menjadi sebuah jasa pinjam meminjam online yang tersebar di masyarakat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN ]]>
<![CDATA[Iskandar, Iskandar]]>;
<![CDATA[Umami, Ariza]]>;
<![CDATA[Cahyani, Uky]]>
<![CDATA[ Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 1 (2022): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/disiplin.v28i1.66
<![CDATA[Abstrak Keadilan Restorative adalah teori keadilan yang mengutamakan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana. Pendekatan keadilan Restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Tujuan dalam penulisan ini adalah menganalisa keadilan restorative dalam tindak pidana penggelapan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan menggunakan pendekatan normatif,dimana bahan-bahan pustaka dan undang-undang menjadi sumber utama.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa konsep pendekatan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana segera diterapkan di Indonesia sebagai upaya pembaharuan hukum. Hal ini dikarenakan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Munculnya konsep keadilan restoratif bukan berarti meniadakan pidana penjara, dalam perkara-perkara tertentu yang menimbulkan kerugian dan kerusakan, maka pidana penjara masih dapat dipergunakan. Konsep dari keadilan restoratif yang berfungsi sebagai ekselerator dari asas peradiilan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat terpenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kata Kunci : Keadilan Restorative, Tindak Pidana, Penggelapan Abstract Restorative justice is a theory of justice that prioritizes the recovery of losses caused by criminal acts. Restorative justice approaches focus on the needs of both victims and perpetrators of crime. The purpose of this paper is to analyze restorative justice in the crime of embezzlement. The approach used in this study is to use a normative approach, where library materials and laws are the main sources. The results of this study indicate that the concept of a restorative justice approach as an alternative to criminal acts is immediately applied in Indonesia as an effort to reform the law. This is because restorative justice is an approach that focuses more on the conditions for creating justice and a balance between the perpetrators of crimes and the victims. The emergence of the concept of restorative justice does not mean abolishing imprisonment, in certain cases that cause loss and damage, imprisonment can still be used. The concept of restorative justice which functions as an accelerator of the principle of justice is simple, fast and low cost, so that legal certainty and justice can be fulfilled for the community.]]>
<![CDATA[PEWARISAN KEKERABATAN MATRILINIAL MINANGKABAU DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) ]]>
<![CDATA[Umami, Ariza]]>;
<![CDATA[Iskandar]]>
<![CDATA[ Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda Vol. 28 No. 4 (2022): Desember ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46839/disiplin.v28i4.85
<![CDATA[Kewarisan adat Minangkabau harta pusaka itu bukanlah peralihan kepemilikan harta dan pembagian harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada yang hidup, akan tetapi peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan penga-wasan harta dari generasi yang sudah me-ninggal kepada generasi yang masih hidup.]]>
<![CDATA[ANALYSIS RELATED TO JUDGES’ CONSIDERATIONS IN THE IMMEDIATE DECISION OF CRIMINAL ACTIONS AGAINST CHILDREN ]]>
<![CDATA[Iskandar]]>;
<![CDATA[Umami, Ariza]]>;
<![CDATA[Fadilla, Dilla]]>
<![CDATA[ POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES Vol. 1 No. 1 (2022): JANUARY ]]>
Publisher : <![CDATA[Transpublika Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.748 KB)
|
DOI: 10.55047/polri.v1i1.32
<![CDATA[Analysis of Judges' Considerations in Imposing Decisions on Immoral Crimes Against Children and implementation of decisions related to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection Article 81 Paragraph (2). The purpose of this paper is to analyze the judge's considerations in deciding cases of immoral crimes against children. This research method uses an empirical juridical approach which is carried out by interviewing several respondents or related sources. The results of the study show that when judges are deciding on criminal cases involving children, they take into account both items that charge and things that relieve the issue. However, the implementation of the verdicts in criminal cases involving children is carried out in line with the Operational Standards of General Criminal Procedure, as well as with the Children's Criminal Justice System. There are three different types of decisions that can be made under the provisions of the KUHAP, namely: court decisions in the form of a judgment (Veroordeling), court decisions in the form of a redeeving of all charges (Vrijspraak), and court decisions in the form of freedom from all forms of law (Onslag van all rechtsvervolging).]]>
