Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Besty Habeahan
Universitas HKBP Nommensen Medan
Religion Humanities Neuroscience Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris Paskah Sukses Grata Zebua; Besty Habeahan
The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol 5 No 2 (2024): Oktober
Publisher : Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51675/jaksya.v5i2.925

Abstract

Perkembangan zaman saat ini yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi tidak menutup kemungkinan masih ada orang yang tidak diketahui keberadaannya. Seringkali terjadi suatu keadaan dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga maupun masyarakat, yang disebut juga dengan keadaan tidak hadir (afwezigheid). Keadaan ini menyebabkan pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum terhadap orang tersebut tidak dapat melaksanakan kepentingannya, oleh karena itu diperlukan Penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa orang tersebut tidak hadir. Sehingga segala kepentingan orang yang tidak hadir tersebut akan diwakili oleh Balai Harta Peninggalan sesuai dengan Pasal 463 ayat (1) KUHPerdata tentang Ketidakhadiran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana tinjauan teoritis mengenai keadaan tidak hadir (afwezigheid), bagaimana peran dan fungsi Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan afwezigheid, serta bagaimana proses pengurusan harta waris orang yang tidak hadir oleh Balai Harta Peninggalan. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan mengkaji/menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan. Hasil yang didapatkan dalam penulisan ini bahwa Balai Harta Peninggalan bertanggung jawab untuk mengurus harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir baik sebagian atau seluruhnya dan bertindak sebagai wakilnya. Proses pengurusan harta afwezigheid berlangsung mulai dari proses pencatatan sampai pada tahap pengurusan harta peninggalan orang yang tidak hadir (afwezigheid).
Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan oleh Kurator dalam Perkara Kepailitan Brigita Aras Soraya Waruwu; Besty Habeahan
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3255

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis tindak pidana penggelapan oleh kurator dalam perkara kepailitan serta sistem pertanggungjawaban hukum yang berlaku, meliputi aspek pidana, perdata, dan etik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif yang menelaah sinkronisasi antara KUHP, UU KPKPU, dan Kode Etik AKPI, melalui analisis atas norma, doktrin, serta ketentuan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan oleh kurator terkualifikasi sebagai Penggelapan dengan Pemberatan (Pasal 374 KUHP), karena penguasaan atas harta pailit terjadi berdasarkan profesi dan jabatan yang diberikan pengadilan. Sistem pertanggungjawaban yang berlaku bersifat multi-lapis dan paralel (Tri-Sistem), meliputi: (1) pertanggungjawaban pidana (Pasal 374 KUHP), (2) tanggung jawab perdata (Pasal 72 UU KPKPU), dan (3) sanksi etik-administratif (Kode Etik AKPI dan Pasal 71 UU KPKPU), di mana seluruh proses hukum ini dapat berjalan secara simultan untuk memberikan perlindungan dan memastikan integritas profesi kurator. Penelitian ini memberikan rekomendasi perlunya penguatan pengawasan serta penambahan ketentuan pidana lex specialis dalam UU Kepailitan agar mampu mencegah serta menindak pelanggaran kurator secara komprehensif sesuai perkembangan praktik hukum modern.
Co-Authors Brigita Aras Soraya Waruwu Paskah Sukses Grata Zebua