Akmal Alfarisi Widodo
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Di Indonesia Akmal Alfarisi Widodo; Edi Saputra Hasibuan; Joko Sriwidodo
Bhayangkara Law Review ##issue.vol## 2 ##issue.no## 2 (2025): December 2025
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/bhalrev.v2i2.4967

Abstract

Politik hukum bertujuan untuk memahami secara keseluruhan tujuan dari hasil hukum berdasarkan interaksi antara politik, hukum, dan hasil hukum. Hukum muncul dari keputusan-keputusan politik, sehingga dapat dilihat sebagai hasil pemikiran para pengambil keputusan politik. Idealnya, semua aktivitas politik harus berada di bawah hukum, namun dalam praktiknya, hukum sering kali dipengaruhi oleh aktivitas politik. Produk hukum memiliki peran penting dalam memenuhi tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk memastikan bahwa Undang-Undang yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa setiap Rancangan Undang-Undang harus dilengkapi dengan naskah akademik. Dalam hubungan dinamis antara hukum dan politik, terdapat kekuatan politik yang kuat untuk mempengaruhi hukum Politik memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Jika pemerintah memiliki niat politik yang kuat untuk menegakkan hukum, maka hukum dapat ditegakkan secara efektif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam kenyataannya, pengaruh politik sangat besar terhadap operasional hukum, dari proses pembuatannya sampai pada pelaksanaannya. Hubungan sebab akibat antara hukum dan politik, khususnya dalam hukum publik, menunjukkan bahwa sistem politik demokratis cenderung menghasilkan produk hukum yang responsif atau populis, sementara sistem politik otoriter cenderung menghasilkan hukum yang konservatif atau ortodoks.
The Protection of Consumers’ Personal Data in Financial Technology–Based Online Lending: A Legal Perspective in Indonesia Joko Sriwidodo; Akmal Alfarisi Widodo; Ramlani Lina Sinaulan
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.5041

Abstract

Technological advancements have accelerated the use of financial technology (fintech), particularly in online lending services, which facilitate public access to credit but simultaneously raise legal challenges related to the protection of consumers’ personal data. Unauthorized collection, use, or dissemination of personal data by online loan providers without the consent of data subjects poses significant risks to consumer rights. This study examines the legal framework governing personal data protection in online lending services in Indonesia and analyzes the sanctions imposed for violations. Using a normative juridical approach, the study reviews relevant statutory regulations, including Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as amended, and Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016 on Information Technology–Based Money Lending Services. The findings indicate that service providers are legally obligated to ensure the confidentiality, integrity, and availability of consumers’ personal data and to obtain consent for its use. Violations of these obligations are subject to administrative sanctions, including warnings, fines, restrictions on business activities, and license revocation.