Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Socia : Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Indonesian Journal of Religion and Society Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Ikhsan Yosarie
Universitas Indo Global Mandiri
Religion Humanities Education Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Penempatan Prajurit TNI di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru dan Pascareformasi Yosarie, IkhsanYosarie; Kosandi, Meidi
Indonesian Journal of Religion and Society Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Indonesian Center for Religion and Society Studies (InTReSt)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36256/ijrs.v5i2.352

Abstract

Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 menjadi titik balik upaya penataan institusi dan peran militer Indonesia. Penempatan militer pada jabatan sipil menjadi isu penting dalam penataan ini, sebab preseden Orde Baru memperlihatkan kondisi demikian tidak hanya mengganggu profesionalitas militer, tetapi juga konsolidasi demokrasi karena militer menjadi alat penopang kekuasaan Orde Baru. Penelitian ini merupakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan dengan proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif dan analisis dokumen terkait. Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan fundamental dalam fenomena penempatan militer pada jabatan sipil. Jika masa Orde Baru penempatan tersebut merupakan aktualisasi doktrin dan regulasi, maka pascareformasi penempatan tersebut merupakan perluasan posisi militer pada jabatan sipil. Keduanya memiliki dampak yang sama, yakni regresi demokrasi melalui bentuk kontrol sipil subjektif (subjective civilian control). Kondisi demikian juga memperlihatkan kendala dalam upaya penataan reformasi TNI yang terjadi pascareformasi.
Revisi Tanpa Semangat Reformasi: Residu Dwifungsi ABRI Dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia: Revision Without the Spirit of Reform: Residues of the ABRI's Dual Function in the Revision of Law Number 34 of 2004 Concerning the Indonesian National Armed Forces Ikhsan Yosarie; Oktaviani
SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 22 No. 1 (2025): Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/socia.v22i1.88970

Abstract

Penelitian ini menganalisis residu dwifungsi ABRI sebagai faktor penghambat agenda reformasi Tentara Nasional Indonesia pada masa Reformasi, dengan mengambil fokus pada momentum Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Baik secara proses dan substansi, revisi UU a quo regresif terhadap reformasi TNI karena semakin membuka ruang perluasan peran militer di ranah sipil. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (literature study). Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat residu dwifungsi ABRI dalam paradigma pemerintah dan DPR pada revisi UU TNI. Residu tersebut terlihat melalui habituasi peran militer di luar bidang pertahanan, serta ditopang sejumlah muatan revisi UU TNI. Akibatnya muatan revisi Undang-Undang a quo tidak promotif terhadap agenda reformasi TNI di Indonesia. Kondisi ini memperlihatkan pemahaman keliru tentang dwifungsi TNI oleh pemerintah dan DPR pada masa reformasi. Reformasi TNI yang semestinya menjadi agenda penting pemerintah pasca-Orde Baru untuk memastikan peran dan batasan yang tegas mengenai posisi dan peran militer dalam demokrasi, justru berjalan mundur dengan bayang-bayang dwifungsi militer melalui muatan-muatan revisi UU TNI.
Police transformation within constitutional democracy design: Evidence from Indonesia Ismail Hasani; Halili; Ikhsan Yosarie
Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 23 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21831/jc.v23i1.96514

Abstract

Indonesian National Police (Polri) institutional position following the 1998 political transition remains a contested terrain, particularly in reconciling operational independence with the demands of democratic governance. This study investigates how Polri has navigated that tension, drawing on a mixed-methods design that integrates diagnostic mapping of 130 institutional problems, structured surveys with 167 experts distributed across 50 districts and cities, and a comparative analysis of policing frameworks in France and the Netherlands. The findings expose a fundamental contradiction within Act No. 2/2002. While the legislation formally separates Polri from military structures, it simultaneously creates an accountability vacuum, a concern reflected in the 61.7% of expert assessments that are unfavourable. Field data further document three entrenched dysfunctions: a militaristic organisational culture, integrity failures concentrated in investigative units, and chronic service deficiencies flagged repeatedly in ombudsman evaluations between 2020 and 2023. Building on these findings, the study advances a transformation framework organised around four mutually reinforcing pillars: humanist policing grounded in rights protection, anti-corruption governance through merit-based systems, technology-enabled service modernisation, and community-centred precision policing. Proposed reforms target legislative revision, restructuring of professional education, and the development of civilian oversight mechanisms with genuine supervisory authority. The study offers a replicable analytical model for evaluating police reform trajectories in post-authoritarian democratic settings.
Transformasi Inovasi Produk 'Frico' melalui Optimalisasi Teknologi Produksi Tanaman Kelapa menjadi Minyak Berkualitas Oktaviani Oktaviani; Ikhsan Yosarie
Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 3 (2026): Edisi November 2026
Publisher : FKIP Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36709/amalilmiah.v7i3.747

Abstract

Rendahnya mutu minyak kelapa yang dihasilkan masyarakat Pulau Friwen disebabkan penggunaan metode tradisional tanpa standar bahan baku, sanitasi peralatan, filtrasi, dan kontrol suhu sehingga kualitas minyak kurang stabil serta belum memiliki nilai jual optimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan transformasi teknologi Friwen Coconut Oil (Frico) menggunakan pendekatan teknologi sederhana yang sesuai dengan kondisi pesisir. Pelatihan dilakukan melalui praktik langsung mulai dari pemarutan higienis, ekstraksi santan, pemisahan krim, pemanasan bertahap terkendali, filtrasi berlapis, hingga pengemasan steril disertai label produk. Pendampingan produksi diberikan untuk memastikan konsistensi alur kerja, penyamaan standar mutu, serta kemampuan peserta mereplikasi proses secara mandiri. Hasil kegiatan menunjukkan masyarakat mampu menghasilkan minyak kelapa lebih jernih, stabil, beraroma netral, memiliki daya simpan lebih baik, serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Implementasi program ini juga membuka peluang pengembangan usaha rumah tangga berbasis sumber daya lokal, memperluas akses pemasaran produk olahan kelapa, meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat pesisir, serta menjadi model pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan bagi wilayah kepulauan lain dengan karakteristik sosial ekonomi serupa di Indonesia.
Co-Authors Halili Ismail Hasani Meidi Kosandi, Meidi Oktaviani