Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Integrasi Pembelajaran Berbasis Masalah Sosial dalam Kurikulum untuk Penguatan Critical Thinking dan HOTS di Tingkat Sekolah Menengah Taufik Imam Hidayat; Ichsan Fauzi Rachman
Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI) Vol. 2 No. 4 (2025): Juli
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jppi.v2i4.4427

Abstract

Integrasi pembelajaran berbasis masalah sosial merupakan sebuah langkah untuk terciptanya penguatan berfikir kritis dan HOTS ditingkat sekolah menengah. Terutama di era globalisasi saat ini yang menunjukan komplesitas dari sebuah system sosial Masyarakat yang terus berkembang dan harus diimbangi dengan daya pikir kritis oleh setiap siswa Tingkat sekolah menengah sebagai generasi penerus bangsa. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan tinjauan apakah pembelajaran berbasis masalah sosial ini dapat menguatkan daya pikir kritis siswa Tingkat menengah. Hasilnya integrasi pembelajaran berbasis masalah sosial ke dalam kurikulum jenjang pendidikan menengah terbukti sangat efektif dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis serta keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS) peserta didik. Dengan integrasi pembelajaran berbasis masalah sosial perlu diposisikan bukan sebagai metode tambahan, melainkan sebagai pendekatan strategis dalam upaya membekali generasi muda dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, memiliki daya pikir tinggi dan responsif serta kompeten dalam merespons dinamika kompleksitas sosial abad ke-21.
Faktor Penyebab Korupsi: Analisis Internal, Eksternal, dan Upaya Internal Iwan Ridwan Paturochman; Nathania Tiara Putri; Taufik Imam Hidayat; Humaysi Camila Hilda Elzen
ARIMA : Jurnal Sosial Dan Humaniora Vol. 3 No. 2 (2025): November
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/arima.v3i2.6162

Abstract

Korupsi merupakan permasalahan multidimensional yang berdampak serius pada pembangunan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyebab korupsi dari perspektif internal dan eksternal, serta mengevaluasi strategi pemberantasan yang telah diimplementasikan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai sumber akademik dan regulasi, serta analisis kasus operasi tangkap tangan (OTT) di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal meliputi sifat tamak, gaya hidup konsumtif, lemahnya integritas moral, serta kepribadian gelap. Faktor eksternal terkait dengan birokrasi yang berbelit, lemahnya pengawasan, monopoli kekuasaan, serta budaya permisif masyarakat. Strategi pemberantasan korupsi perlu mengintegrasikan pendekatan struktural dan individual, melalui penguatan penegakan hukum, reformasi birokrasi, pendidikan integritas, serta partisipasi masyarakat. Artikel ini menyimpulkan bahwa upaya antikorupsi membutuhkan komitmen kolektif dan kebijakan yang konsisten untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Perkembangan Perkembangan Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi 1998 Dalam Lingkup Hubungan Warga Negara Dengan Negara Dalam Presfektif Hukum : Perkembangan dan situasi demokrasi indonesia pasca reformasi, Peran negara dalam pemenuhan demokrasi, Kemunduran dan permasalahan baru yang muncul dalam demokrasi pasca reformasi Yadi Supriyadi Supriyadi; Dhila Fadliah; Taufik Imam Hidayat; Humaysi Camila Hilda Elzen; Nathania Tiara Putri
Civic Edu : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2025)
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/civicedu.v7i2.22755

Abstract

The 1998 reformation became a starting point in the history of Indonesian democracy, the pattern of the relationship between the state and citizens also changed to become more democratic, the government system that was originally dictatorial was slightly more democratic. This journal aims to analyze the development of Indonesian democracy after the reformation, focusing on the scope of the relationship between the state and citizens from a legal perspective. It examines how the state fulfills its democratic obligations to its citizens, as well as how citizens exercise their democratic rights, including voting rights, freedom of expression, and the right to participate in political decisionmaking. In addition, it explores the progress and challenges facing Indonesia's post-reform democracy, such as the emergence of new issues in the implementation of democratic rights and the often hindered enforcement of the law. By analyzing relevant legal and statistical data, it also discusses the important role of law in maintaining a balance between the state's right to govern and the individual rights of citizens to participate freely. This journal is expected to provide insight into the extent to which the implementation of democratic principles in Indonesia is in line with the development of law and the fulfillment of human rights, and provide recommendations for the improvement of Indonesian democracy in the future.