Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
Arif Rochman
Universitas Kader Bangsa
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Wewenang PAPERA dalam Peradilan Koneksitas: Analisis Yuridis antara Asas Komando TNI dan Kepastian Hukum Husni Tamrin; Arif Rochman
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i4.64183

Abstract

Perkara koneksitas, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh pelaku dari lingkungan peradilan umum dan militer—menghadirkan tantangan serius bagi sistem hukum Indonesia yang menganut dualisme yurisdiksi. Penelitian ini menganalisis dilema kewenangan Perwira Penyerah Perkara (PAPERA) dalam penanganan perkara koneksitas, dengan memusatkan perhatian pada tarik-menarik antara asas komando sebagai pilar utama Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan prinsip kepastian hukum yang harus dijamin bagi setiap terdakwa, baik militer maupun sipil. Dengan menggunakan metode yuridis normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan studi kasus (case approach), penelitian ini mengkaji kerangka hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/25/X/2007. Hasil analisis menunjukkan bahwa kekosongan regulasi, khususnya ketiadaan peraturan pelaksana Pasal 89 UU Peradilan Militer, menciptakan kondisi lex imperfecta yang melahirkan ketidakpastian hukum dan potensi pelanggaran hak terdakwa sipil dalam proses peradilan militer. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui penerbitan peraturan pelaksana, penataan kelembagaan yang jelas, dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mewujudkan peradilan koneksitas yang berkeadilan.
Co-Authors Husni Tamrin