Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TINJAUAN YURIDIS ATAS IMPLEMENTASI UU TPKS DAN KUHP NASIONAL Rahmat Wijaya; Siti Humulhaer; Agus Alqodri; Gunarto Wardono; Raliyanto Budi Wikarno
Berajah Journal Vol. 6 No. 1 (2026): Berajah Journal
Publisher : CV. Lafadz Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47353/bj.v6i1.86

Abstract

Sexual violence constitutes a fundamental crime against humanity that requires a comprehensive legal response grounded in a victim-centered perspective. This paper analyzes the construction of criminal liability in cases of sexual violence following the enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes and the Indonesian National Criminal Code (KUHP). This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis shows that the Sexual Violence Law functions as lex specialis regulating sexual violence offenses comprehensively, while the National Criminal Code provides a general legal framework with a progressive expansion of the definition of rape under Article 473. The concept of criminal liability has evolved from a paradigm centered on physical violence toward one emphasizing violations of bodily autonomy and consent. However, its implementation faces challenges, including cross-sectoral coordination, limited institutional capacity of law enforcement officials, and persistent social stigma. This paper recommends strengthening victim assistance systems, enhancing forensic capacity, and harmonizing legal regulations in order to achieve restorative justice.
Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Deepfake Fraud Pada Perbankan Digital Di Indonesia Totok Handono; Hasnah Azis; Muhammad Rizki Azhari; Agus Alqodri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6438

Abstract

Perkembangan artificial intelligence (AI) telah memunculkan bentuk baru kejahatan siber berupa deepfake fraud yang mengancam keamanan transaksi perbankan digital dan perlindungan hukum nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah korban deepfake fraud dalam transaksi perbankan digital di Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan regulasi nasional dibandingkan dengan standar internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), belum secara spesifik mengatur ancaman deepfake berbasis AI sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah masih bersifat parsial dan belum adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, rendahnya literasi keamanan digital masyarakat dan belum optimalnya sistem mitigasi keamanan siber pada institusi perbankan turut meningkatkan risiko deepfake fraud. Dibandingkan dengan Indonesia, Uni Eropa melalui Artificial Intelligence Act dan General Data Protection Regulation (GDPR) memiliki pendekatan regulasi yang lebih preventif dan progresif dalam mengatur penggunaan AI dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus terkait deepfake dan AI fraud, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan literasi keamanan siber masyarakat untuk memperkuat perlindungan nasabah dalam sektor perbankan digital.