Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUATION OF THE STUNTING PROGRAM BUDGET PERFORMANCE AT THE SURABAYA CITY HEALTH DEPARTMENT IN 2025 Aulia Jasmine Zalfania Azzahra; Kezhia Febrin Nadia Krista; Eva Hany Fanida; Ravienda Anita Fitrie
Journal Informatic, Education and Management (JIEM) Vol 8 No 2 (2026): AUGUST
Publisher : STMIK Indonesia Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61992/jiem.v8i2.337

Abstract

Stunting is a long-term malnutrition problem that affects the quality of human resources and is a development priority. The government uses the Special Allocation Fund (DAK) for the health sector to accelerate stunting reduction. This study aims to analyze the budget performance of the stunting program at the Surabaya City Health Office in 2025, evaluate the effectiveness of DAK use, and identify supporting and inhibiting factors. The method used was a descriptive qualitative approach with a Systematic Literature Review (SLR) and document analysis of scientific literature from 2019–2025 and official local government documents. The results indicate that the budget performance of the stunting program is quite effective and aligned with planning documents. The use of DAK supports nutrition interventions through community health center (Puskesmas) and integrated health post (Posyandu) services. However, effectiveness is less than optimal due to data inconsistencies between institutions, a lack of results-based performance indicators, and a suboptimal monitoring and evaluation system. Therefore, strengthening results-based evaluation, data integration, and improved cross-sectoral coordination are needed to ensure a more significant and sustainable program impact.
Analisis Efektivitas Pengawasan Keuangan Publik Dalam Pengelolaan APBD di Kabupaten Sidoarjo Suliatin, Muhammad Dino Kurniawan; Abyan Gallardo Putra Prastyanto; Ravienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5615

Abstract

Pengawasan keuangan publik merupakan instrumen krusial dalam memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Kabupaten Sidoarjo, dengan nilai APBD Rp5,947 triliun pada 2025 dan kapasitas fiskal tertinggi di Jawa Timur, justru masuk dalam lima daerah prioritas pengawasan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat tiga celah korupsi persisten pada tahap perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa. Skor Survei Penilaian Integritas (SPI) tercatat turun 7,39 poin menjadi 67,91 pada 2024, sementara 709 usulan pokir DPRD tidak terealisasi sesuai rencana dan 12 dari 16 proyek strategis tidak menunjukkan kemajuan. Kondisi ini mengindikasikan persoalan yang bersumber pada dimensi struktural dan kelembagaan, bukan sekadar kelemahan teknis-prosedural. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas fungsi pengawasan DPRD, Inspektorat Daerah, dan BPK. mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya serta memetakan pola koordinasi antarlembaga dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan APBD. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan melalui studi literatur atas sumber data sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah, laporan BPK, dan publikasi KPK, dengan analisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga lembaga pengawas menghadapi keterbatasan yang saling memperlemah, kapasitas legislatif yang belum memadai, paradoks kepatuhan-integritas pada Inspektorat, dan tindak lanjut rekomendasi BPK yang tidak konsisten. Koordinasi antarlembaga masih bersifat reaktif dan terfragmentasi. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analisis pengawasan berlapis yang terintegrasi, sekaligus menyediakan basis empiris bagi pemangku kebijakan dalam merancang mekanisme pengawasan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pencegahan.