Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Keadilan Keadilan
Alexa Abigail Kristy
Universitas Tarumanagara
Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Peran Regulasi Serta Pengawasan Dalam Mencegah Kebocoran Data Nasabah Pada Sektor Perbankan Alexa Abigail Kristy; Gunardie Lie
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 1 (2026): 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Di era digital ini, perlindungan data nasabah berperan sebagai hal yang begitu krusial terutama di sektor perbankan yang terus mengalami pertumbuhan pesat. Kebocoran data tidak hanya dapat merugikan institusi perbankan, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan nasabah yang sudah dibangun secara susah payah dalam hitungan tahun. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran aturan hukum dan pengawasan dalam mencegah terjadinya kebocoran data nasabah pada sektor perbankan. Metode yang dipergunakan pada penelitian ini adalah kajian yuridis yang dikombinasikan dengan analisis terhadap praktik pengawasan yang diterapkan oleh lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum yang ada sudah cukup lengkap dan memadai, namun efektivitas dalam menjaga keamanan data sangat bergantung pada ketatnya pengawasan serta penerapan teknologi yang memadai. Selain itu, kerja sama dan komunikasi aktif antara regulator, bank, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan perlindungan data nasabah. Oleh sebab itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan yang terintegrasi, peningkatan edukasi kepada seluruh pihak terkait, dan pembaruan teknologi secara berkala agar risiko kebocoran data dapat diminimalisir secara signifikan sehingga keamanan dan kepercayaan nasabah tetap terjaga. 
ANALISIS PANDANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2025/PN JAKARTA SELATAN) Muhamad Khoeril Rifqy; Imelda Martinelli; Alexa Abigail Kristy
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jta66767

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bunga ganti rugi sebesar 5% per tahun dalam perkara wanprestasi, serta mengkaji kesesuaiannya dengan aspek keadilan substantif dan konstruksi perjanjian utang-piutang yang ideal. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya hakim membangun konstruksi yuridis secara hierarkis berdasarkan Pasal 1320, 1338, 1238, 1243, dan 1246 KUHPerdata, di mana bunga dipandang sebagai konsekuensi logis (norma sekunder) dari pelanggaran kontrak. Namun, penetapan bunga 5% dinilai masih bersifat formal-normatif dan kurang mempertimbangkan analisis ekonomi seperti opportunity cost atau inflasi. Jika dibandingkan dengan konvensi bunga 6% yang lazim dalam yurisprudensi, angka 5% berada pada batas minimal pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya desain klausula perjanjian yang lebih adaptif melalui mekanisme pembagian hasil (profit sharing) untuk mencegah ketimpangan ekspektasi ekonomi yang memicu sengketa wanprestasi di masa depan.  Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Bunga Moratoir, Keadilan Substantif, Perjanjian Utang-Piutang.  
ANALISIS PANDANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 69/PDT.G/2025/PN JAKARTA SELATAN) Muhamad Khoeril Rifqy; Imelda Martinelli; Alexa Abigail Kristy
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jta66767

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bunga ganti rugi sebesar 5% per tahun dalam perkara wanprestasi, serta mengkaji kesesuaiannya dengan aspek keadilan substantif dan konstruksi perjanjian utang-piutang yang ideal. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Hasil penelitian mengindikasikan bahwasanya hakim membangun konstruksi yuridis secara hierarkis berdasarkan Pasal 1320, 1338, 1238, 1243, dan 1246 KUHPerdata, di mana bunga dipandang sebagai konsekuensi logis (norma sekunder) dari pelanggaran kontrak. Namun, penetapan bunga 5% dinilai masih bersifat formal-normatif dan kurang mempertimbangkan analisis ekonomi seperti opportunity cost atau inflasi. Jika dibandingkan dengan konvensi bunga 6% yang lazim dalam yurisprudensi, angka 5% berada pada batas minimal pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya desain klausula perjanjian yang lebih adaptif melalui mekanisme pembagian hasil (profit sharing) untuk mencegah ketimpangan ekspektasi ekonomi yang memicu sengketa wanprestasi di masa depan.  Kata Kunci: Wanprestasi, Ganti Rugi, Bunga Moratoir, Keadilan Substantif, Perjanjian Utang-Piutang.  
Efektivitas Perlindungan Konsumen dan Penegakan Hukum terhadap Peredaran Skincare Palsu Di E-Commerce Alexa Abigail Kristy; Gunardie Lie
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 9, No 2 (2026): JUSTITIA Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/justitia.v9i2.%p

Abstract

Penggunaan produk skincare di Indonesia semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya e-commerce yang memudahkan konsumen berbelanja secara daring. Banyak konsumen yang memilih membeli produk secara daring karena faktor kemudahan, efisiensi waktu, dan adanya variasi pilihan. Namun, fenomena ini dimanfaatkan oleh oknum yang menjual produk skincare palsu yang berpotensi untuk merugikan dan membahayakan konsumen dari segi kesehatan dan ekonomi. Artikel ini membahas efektivitas perlindungan hukum yang berlaku dan upaya penegakan hukum terhadap peredaran skincare palsu di platform e-commerce. Dengan meninjau peraturan yang ada, peran aparat penegak hukum, serta tantangan dalam pengawasan di ranah e-commerce. Hasil kajian menunjukkan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan, tetapi masih terdapat tantangan besar seperti pengawasan yang belum optimal, sulitnya mengidentifikasi pelaku, dan rendahnya pemahaman serta kesadaran konsumen akan bahaya produk palsu. Dibutuhkan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, penyedia platform e-commerce, dan dengan masyarakat guna menekankan peredaran produk skincare palsu demi keamanan dan Kesehatan publik.
Co-Authors Gunardie Lie Imelda Martinelli Muhamad Khoeril Rifqy