Muhammad Dipo Alam
Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Respati Yogyakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Upaya Hungaria Dalam Menangani Polusi Mikroplastik di Sungai Danube Melalui Kebijakan International Commision For The Protection of The Danube River (ICPDR) Tahun 2024-2025 Eunike Irene Pote; Muhammad Dipo Alam
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Februari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i2.1492

Abstract

Isu lingkungan pasca Perang Dunia II mengalami pergeseran signifikan dan kini dipandang sebagai bagian dari keamanan non-tradisional yang berimplikasi langsung terhadap keberlanjutan kehidupan manusia. Salah satu ancaman lingkungan yang semakin mendapat perhatian global adalah polusi mikroplastik di perairan tawar, termasuk Sungai Danube yang memiliki peran strategis bagi negara-negara Eropa, khususnya Hungaria. Sungai ini tidak hanya menjadi sumber utama air bersih, jalur transportasi, dan pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai ekologis dan historis yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Hungaria dalam menangani polusi mikroplastik di Sungai Danube melalui kerja sama regional dalam kerangka International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR) pada periode 2024–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis data sekunder yang bersumber dari artikel ilmiah, buku, dokumen resmi, serta laporan kebijakan terkait. Analisis dilakukan dengan menggunakan konsep Green Politics dan Human Security untuk memahami dimensi lingkungan dan dampaknya terhadap keamanan manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan polusi mikroplastik di Sungai Danube dilakukan melalui mekanisme kerja sama lintas negara yang meliputi pemantauan kualitas air, pertukaran data, harmonisasi kebijakan, serta penguatan kapasitas institusional. Upaya ini diperkuat oleh dukungan Uni Eropa melalui program seperti MicroDrink dan Aquatic Plastic (AQPLA) yang berfokus pada pengelolaan mikroplastik dan perlindungan sumber air minum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kolaboratif melalui ICPDR mencerminkan praktik Green Politics yang menekankan tanggung jawab bersama dan keberlanjutan ekosistem, sekaligus menunjukkan bahwa polusi mikroplastik merupakan ancaman nyata terhadap keamanan manusia di kawasan Danube.
Diplomasi Kesehatan Global Indonesia Pasca Pandemi COVID-19 Dalam Forum Multilateral: Studi Komparatif G20 dan World Health Organization Isha Balqis; Muhammad Dipo Alam; Aninda Wulan Rohmawari; Yeyen Subandi
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Februari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i2.1457

Abstract

Diplomasi kesehatan global menjadi semakin krusial pasca pandemi COVID-19 seiring terungkapnya kerentanan sistem kesehatan lintas batas, ketimpangan akses vaksin, serta lemahnya solidaritas global dalam respons awal pandemi. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran diplomasi kesehatan global Indonesia dalam forum multilateral G20 dan World Health Organization (WHO) pasca pandemi COVID-19. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus komparatif, yang berfokus pada proses diplomasi, aktor yang terlibat, serta hasil yang dicapai Indonesia di kedua forum tersebut. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen resmi G20, WHO, World Health Assembly (WHA), International Health Regulations (IHR), serta sumber kebijakan dan publikasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memanfaatkan Presidensi G20 2022 dan partisipasi aktifnya di WHO untuk mendorong penguatan arsitektur kesehatan global, peningkatan akses vaksin yang lebih adil, serta harmonisasi protokol kesehatan bagi negara berkembang. Di G20, Indonesia menjalankan diplomasi yang bersifat presidensial dan cepat melalui agenda ketahanan sistem kesehatan, pembentukan Financial Intermediary Fund (FIF), serta kerja sama transfer teknologi vaksin. Sementara itu, diplomasi Indonesia di WHO berlangsung melalui mekanisme negosiasi yang lebih normatif dan mengikat, tercermin dalam pengesahan Pandemic Agreement dengan 35 pasal serta revisi International Health Regulations. Kombinasi peran Indonesia di kedua forum tersebut berimplikasi pada pemenuhan kepentingan nasional melalui penguatan kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), peningkatan produksi farmasi lokal, dan sistem surveilans kesehatan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai bridge-builder antara negara maju dan berkembang serta aktor penting dalam agenda dekolonisasi kesehatan global pasca pandemi.
Militerisasi Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Kawasan: Studi Kasus Thailand-Kamboja Muhammad Dipo Alam; Aninda Wulan Rohmawati; Isha Balqis; Yeyen Subandi
Jurnal Ilmiah Multidisipin Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Februari 2026
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/jim.v4i2.1458

Abstract

Militerisasi perbatasan ialah fenomena yang sering muncul dalam sengketa wilayah antarnegara, terlebih di kawasan yang memiliki sejarah konflik yang panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak militerisasi perbatasan melalui studi kasus konflik perbatasan Thailand-Kamboja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa militerisasi perbatasan bukan hanya sebagai instrumen pertahanan negara, tapi juga memiliki potensi memperbesar eskalasi konflik akibat munculnya security dilemma dan kecurigaan antarnegara. Di sisi lain, peningkatan intensitas militer di wilayah yang disengketakan berdampak negatif terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara dan juga menghambat peran ASEAN dalam penyelesaian konflik secara damai. Penelitian ini menyerukan pentingnya pendekatan keamanan non-militer, diplomasi bilateral, serta penguatan peran ASEAN guna menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan.