Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN BAWASLU SUMBAWA DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRATIF PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 Susi Susanti; Lahmuddin Zuhri; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i1.1291

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020 dimana penanganannya berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota dan Undang-Undang No 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga yang menjadi Rumusan Masalah yang saya angkat yaitu tentang Bagaimana Peran Bawaslu Sumbawa dalam Menangani pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020. Metode Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Empiris, yakni gabungan hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangan-undangan (law in book) dan hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau Norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.Informan penelitian diantaranya Pihak Bawaslu Kabupaten Sumbawa khususnya divisi penanganan pelanggaran Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran pada saat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2020 di Kabupaten Sumbawa, yaitu Penanganan Pelanggaran Administratif Penyelenggara Pemilihan berdasarkan data pelanggaran kemudian terkait Verifikasi bakal dukungan calon.

TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR 243/Pid.Sus/2023/Pn Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR Nilasari Nilasari; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1696

Kejahatan seksual merupakan kejahatan dan pelecehan yang merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum Nasional suatu Negara tetapi sudah menjadi masalah Hukum semua Negara di dunia atau merupakan masalah global. Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi hak asasi terhadap Anak yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) ,dan pendekatan kasus (case approach). Teknik pengumpulan yang digunakan mulai dari wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan Observasi. Setelah data tersebut terkumpul kemudian dilakukan analisis data menggunakan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini adalah:1) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Pelaku Kejahatan seksual terhadap Anak di bawah umur: Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan adalah suatu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung keadilan (Exaequo et bono). Hakim sebagai pejabat yang bertugas memimpin dan mengawasi jalanya persidangan, telah melaksanakan tugas,Kwajiban dan wewenangnya sebagai Hakim serta membuat keputusan berdasarkan fakta-fakta yang disajikan dan Hukum yang berlaku.2) Bentuk perlindungan Hukum terhadap korban,dimana perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas dalam persfektif kenegaraan,Negara melindungi warga Negaranya termasuk Anak didalamnya, Undang-Undnag Dasar 1945 pada Alinea ke-IV dalam penjabaran Bab XA tentang hak asasi manusia khusunya untuk perlindungan terhadap Anak dapat dinyatakan “ Bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Pelindungan Hukum juga merupakan segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah bahkan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan Hak Asasi yang ada.

PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM JABATAN SEBAGAI SALAHSATU TINDAK PIDANA KORUPSIANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DIREKTUR RSUD KABUPATEN SUMBAWA Neti Lamhatul Mudiah; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1698

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dan Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam menangani Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan mantan Direktur RSUD Kabupaten Sumbawa dalam putusan nomor 22/pid.Sus-tpk/2023/pn. Mtr. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif empiris, Metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach) dan Pendekatan kasus (case approach). Jenis data yaitu data primer, data tersier dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara, Kepustakaan, Dokumentasi dan yang terakhir adalah Analisis data. Hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa Pertimbangan hakim dalam putusan ini sudah sesuai dengan dengan ketentuan pasal 12 huruf e Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dimana dalam kasus ini perbuatan terdakwa merupakan penyalagunaan wewenang/kekuasaan sebagai tindak pidana korupsi dengan meminta dan memaksa rekanan/Badan usaha penyedia alat-alat kesehatan RSUD Kabupaten Sumbawa untuk menyerahkan sejumlah uang dengan total keseluruhan Rp1.479.825.254,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan dua puluh lima- ribu dua ratus lima puluh empat rupiah). Hambatan Aparat Penegak Hukum dalam perkara nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr. yaitu kurangnya barang bukti, sulit menghadirkan semua saksi, tidak ada atau sulit mendaptkan saksi untuk terdakwa Dede Hasan Basri, Keterangan terdakwa yang berbelit-belit, dan kasus yang terlalu kompleks.

TINJAUAN KRIMINOLOGI DAN VIKTIMOLOGI PUTUSAN NOMOR 28/pid.sus/2023/PN Sbw TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI Sisiliya Anindi Putri; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 2 No. 2 (2024): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v2i2.1699

Munculnya internet dan media sosial telah membuka kemungkinan distribusi konten yang mudah dan cepat termasuk pornografi. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Sumbawa yaitu penyebaran video pornografi yang dilakukan oleh seorang pemuda dengan tujuan agar pacarnya mau diajak menikah dan selalu berhubungan intim. Atas tindakannya tersebut pengadilan memberikan sanksi pidana dan ketentuan sanksi tersebut telah diatur dalam putusan nomor 28/pid.sus/2023/Pn Sbw tentang tindak pidana pornografi. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Faktor Apakah yang menyebabkan terjadinya penyebaran video pornografi berdasarkan putusan pengadilan nomor 28/pid.sus/2023/PN Sbw? Dan (2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penyebaran video pornografi di kabupaten sumbawa? Berdasarkan putusan tersebut apakah penerapan hukum yang sudah dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban (Tindak pidana pornografi) dalam putusan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan menggunakan hukum Normatif Empiris Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ferifikasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukumnya menggunakan Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Pornografi, dan Undang-undang ITE

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAN FARMASI SECARA ILLEGAL Asmita Asmita; Endra Syaifuddin; Syiis Nurhadi
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v3i1.1700

Tindak pidana peredaran obat secara ilegal telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Praktik ini melibatkan peredaran obat-obatan yang tidak memiliki izin resmi dari otoritas yang berwenang, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau lembaga sejenis lainnya. Tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pasal 197 dari Undang-Undang ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empris. Tehknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan wawancara, dekumentasi, observasi dan kepustakaan. Alat analisis data yaitu dengan menggunakan teori Miles and Huberman yang terdiri dari pengumpulan data, redusi data, penyajian data serta menarik kesimpulan. Selanjutnya peneliti juga mempelajari berkas-berkas putusan dalam proses persidangan tentang percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pengedaran sediaan farmasi secara ilegal masih terdapat beberapa kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan kesehatan.Selain itu,hakim dalam perkara Nomor 182/Pid.Sus/2023 SBW mempertimbangkan beberapa faktor, seperti sebab-sebab tindak pidana, tingkat kesadaran pelaku, dan dampak tindak pidana terhadap masyarakat.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search