Lahmuddin Zuhri
Fakultas Hukum, Universitas Samawa, Sumbawa Besar, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH DESA LALAR LIANG KECAMATAN TALIWANG DALAM MENERTIBKAN PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL Nila Fadilla; Roli Pebrianto; Muhammad Anugerah Puji Sakti; Lahmuddin Zuhri
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2271

Abstract

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Desa Lalar Liang, Kecamatan Taliwang, telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa limbah merkuri yang mengancam kesehatan masyarakat dan merusak ekosistem sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab hukum para pelaku usaha gelondongan emas terhadap dampak pencemaran yang ditimbulkan, serta menelaah peran pemerintah desa dalam upaya penanggulangannya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris melalui studi kasus, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi dokumen, wawancara, serta observasi lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa aktivitas pertambangan emas tanpa izin telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan menimbulkan kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan. Pemerintah desa memiliki peran dalam melakukan sosialisasi, menyusun kebijakan di tingkat desa, bekerja sama dengan berbagai instansi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya limbah merkuri. Meskipun demikian, peran tersebut belum berjalan secara optimal akibat terbatasnya kewenangan dan sumber daya yang dimiliki.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI NARAPIDANA DI LAPAS KELAS IIA SUMBAWA BESAR Muhammad Akbar Alkaf; Lahmuddin Zuhri; Endra Syaifuddin
Jurnal Hukum Perjuangan Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Hukum Perjuangan
Publisher : Jurnal Hukum Perjuangan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58406/jurnalhukumperjuangan.v4i1.2276

Abstract

Asimilasi adalah program yang diberikan kepada narapidana dan anak didik dengan tujuan untuk mempersiapkan mereka untuk kembali ke dalam masyarakat dengan cara narapidana menjalankan setengah dari masa pidananya di luar lapas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 semua narapidana dan anak didik berhak untuk mendapatkan asimilasi dengan catatan memenuhi semua aspek persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan asimilasi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang cara pemberian asimilasi dengan mengkaji Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Namun, dalam pelaksanaannya terdapat banyak sekali ditemukan berbagai tantangan seperti izin asimilasi yang lambat, kurangnya sumber daya manusia, serta pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan asimilasi.