Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Paisol Burlian
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Agus Pratono; Paisol Burlian; Izomiddin Izomiddin
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 1 No 1 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v1i1.18992

Abstract

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan kata-kata atau penyataan bukan dengan angka-angka.Hasil dari penelitian Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945, namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam ruang lingkup ”kekuasaan kehakiman.” Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, ”Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;” bukan lain-lain badan pengadilan, Kedudukan Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
The Arrangement of Dynastic Politics in Regional Head Elections in Indonesia Paisol Burlian; Pepni Martabela; Muhamad Rifai
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 3 No 2 (2025): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v3i2.31421

Abstract

The practice of dynastic politics has been going on for almost 20 years, arguably the first and longest-existing dynasty in Kediri Regency. The research questions in this paper are: how do political dynasties in Indonesia operate and maintain power? And how can political dynasties in Kediri Regency develop? This research explains the origins or history of this dynasty, which began with business affairs and then progressed to politics. In the development of this dynasty, only those closest to the party are capable and able to implement or continue programs that have been created and not yet implemented. Many relatives, from businessmen to officials, from the village to the regional level, are ready to help and serve this dynasty in order to obtain rewards. This dynasty will also continue to occur if the regulations or laws governing a democratic system do not undergo definite changes. Because of its inclusive and closed nature, a political dynasty is very difficult to find fault with. At first glance, there is nothing wrong with dynastic politics, especially when referring to the democratic principle that every citizen has the same right to be elected and to vote. However, it cannot be denied that the political dynasties that have developed so far have harmed the essence of democracy itself.
Co-Authors Agus Pratono Izomiddin Izomiddin Muhamad Rifai Pepni Martabela