Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Izomiddin Izomiddin
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Resistance of Palembang’s Local Religious Elites to Dutch East Indies Islamic Politics in the 20th Century Nur Fitriyana; Titik Pudjiastuti; Izomiddin Izomiddin
AL-TAHRIR Vol 23 No 1 (2023): Islamic Studies
Publisher : IAIN Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/altahrir.v23i1.7218

Abstract

The 19th century was the peak of the mission era and the beginning of the 20th century was the period of independence of the Protestant Church by inviting various missionary organizations from Europe to carry out their missions in the Dutch East Indies. This was a major threat to Muslims, including Palembang Malay Muslims. This article seeks to complement existing research with the aim of knowing the resistance factors of local elites in the Palembang Malay community. This study uses a socio-historical approach by making use of James C. Scoot’s resistance theory. Scoot’s theory of resistance. This study concludes that the resistance of local elites in Palembang Malay society is caused by the central role of local religious elites in preaching and teaching the Muslim community in Palembang to remote areas. The elites a r e in the category of free ulama. Figures such as Abdullah Munsyi and the Samaniyah tarekat teachers who made various efforts to save Muslims from Islamic politics run by the Dutch East Indies. Efforts were made such as the construction of various places that served as centers of Islamic studies such as langgar, mosques, and madrasas.
Wewenang Kejaksaan Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia Agus Pratono; Paisol Burlian; Izomiddin Izomiddin
ELQONUN: HUKUM KETATANEGARAAN ISLAM Vol 1 No 1 (2023): ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/elqonun.v1i1.18992

Abstract

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang mengkaji berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, surat kabar, situs internet, maupun bahan-bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan ini yang menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan kata-kata atau penyataan bukan dengan angka-angka.Hasil dari penelitian Kejaksaan tidak pernah disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945, namun pengertian Kejaksaan dan Jaksa Agung sudah termasuk dalam ruang lingkup ”kekuasaan kehakiman.” Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa, ”Kekuasaan Kehakiman (Rechtelijke Macht) dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman;” bukan lain-lain badan pengadilan, Kedudukan Kejaksaan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia adalah merupakan penuntut umum dalam perkara pidana yang mewakili Negara dan masyarakat, maupun sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
Co-Authors Agus Pratono Nur Fitriyana Paisol Burlian Pudjiastuti, Titik