Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The legal standing of the high prosecutor’s office as a mediator in the resolution of civil disputes between the government and civil society Farahadayune Naharani Poetry; Alhadiansyah Alhadiansyah; Angga Prihatin; Putri Tio Octaria Mangunsong; Olyfia Febryanti Marpaung
Priviet Social Sciences Journal Vol. 5 No. 12 (2025): December 2025
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/pssj.v5i12.1113

Abstract

This study analyzes the legal status and institutional role of the Indonesian Prosecutor’s Office in mediating civil disputes between the government and civil society. Although the Prosecutor’s Office holds a sui generis position under national law—exercising prosecutorial powers alongside authority in civil and administrative matters—its structural placement within the executive branch raises concerns about neutrality and independence. The dual role of the Prosecutor’s Office as both mediator and State Attorney creates an inherent conflict of interest, potentially undermining the neutrality, procedural justice, and equality of arms essential to ADR. Drawing on doctrinal analysis and theories of procedural justice and separation of powers, this study argues that overlapping functions compromise mediation legitimacy. Public trust may decline when mediation is facilitated by an institution aligned with the disputing party. The study recommends limiting the Prosecutor’s Office to consultative functions, while substantive mediation should be handled by independent bodies. Clear functional demarcation and strengthened ethical guidelines are necessary to safeguard neutrality, accountability, and the rule of law.
Strategi Edukasi Literasi Finansial Digital Sebagai Upaya Pencegahan  Pinjaman Online Ilegal pada Kelompok Rentan Henry Anderson Parapat; Ervin Riandy; David Banjarnahor; Farahadayune Naharani Poetry
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2026): Juni
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/nsyanh35

Abstract

Maraknya pinjaman online ilegal di Indonesia menuntut peningkatan literasi finansial digital, khususnya pada mahasiswa yang rentan terhadap praktik predatory lending. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai bahaya pinjaman online ilegal melalui edukasi digital berbasis e-book berjudul panduan praktis menghindari pinjaman online ilegal. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan partisipatif dengan distribusi materi melalui google drive dan evaluasi melalui google form pada mahasiswa. Hasil pra kuesioner menunjukkan 65,8% responden pernah menerima tawaran pinjaman online dengan media sosial sebagai saluran dominan. Kemampuan mengecek legalitas layanan hanya 47,4% sebelum edukasi. Setelah intervensi edukasi, terjadi peningkatan. Responden menyatakan memahami dalam membedakan pinjaman legal atau ilegal, memahami risiko penyalahgunaan data pribadi, dan lebih selektif terhadap tawaran dana cepat. Perubahan perilaku juga terlihat dari penghapusan aplikasi tidak terdaftar OJK. Edukasi berbasis media digital yang sederhana terbukti cukup efektif dalam meningkatkan literasi finansial digital. Namun, pendampingan berkelanjutan diperlukan mengingat masih terdapat responden yang menganggap pinjaman online pada umumnya sebagai solusi praktis. Kegiatan ini berpotensi dikembangkan untuk kelompok masyarakat lain sebagai upaya preventif kejahatan finansial digital.