Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adl : Jurnal Hukum Journal Justiciabelen (JJ) Law Development Journal Society: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Iman Jalaludin Rifa'i
Universitas Kuningan
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
EFEKTIVITAS LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM MELINDUNGI PELAPOR TINDAK PIDANA KORUPSI Haris Budiman; Vina Maharani; Iman Jalaludin Rifa'i
Al-Adl : Jurnal Hukum Vol 17, No 2 (2025)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/al-adl.v17i2.19255

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sistem hukum, sosial dan ekonomi suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, pelapor atau whistleblower memegang peranan penting. Namun, keberanian pelapor sering terkendala oleh minimnya perlindungan hukum yang efektif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan mengenai LPSK menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan efektivitas LPSK dalam melindungi pelapor tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan mengkaji peraturan yang berlaku serta menganalisis data empiris di lapangan melalui wawancara serta dokumentasi dengan LPSK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun LPSK telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi perlindungan terhadap pelapor belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh belum tersebarnya LPSK di berbagai daerah. Simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa perlindungan terhadap pelapor oleh LPSK belum sepenuhnya optimal, faktor yang menghambat efektivitas LPSK dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor adalah tidak adanya LPSK di setiap daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tugas dan kewenangan LPSK. Saran dalam penelitian ini yakni pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dengan menambahkan ketentuan khusus bagi whistleblower dan memperjelas prosedur perlindungan. Selain itu, diperlukan pembentukan perwakilan LPSK di daerah dan sosialisasi intensif dan berkelanjutan kepada kepada masyarakat terkait hak-hak pelapor (whistleblower) dalam tindak pidana korupsi.
Integration of Sunda Wiwitan Traditional Institutions in Environmental Legal System Erga Yuhandra; Suwari Akhmaddhian; Iman Jalaludin Rifa'i; Haris Budiman
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.406-422

Abstract

This study aims to analyze the role of customary institutions within the environmental legal system and to identify the gap between customary law values and local policies in achieving sustainable environmental governance. The research employs an empirical juridical method with a socio-legal approach, combining statutory and sociological approaches. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, and were qualitatively analyzed using an interactive model to examine the relationship between legal norms and social practices. The novelty of this study lies in emphasizing customary institutions as a form of living law that functions not only culturally but also possesses regulatory capacity in managing the environment based on local wisdom. The findings reveal that customary institutions play a significant role in maintaining environmental sustainability through social mechanisms and local values; however, they have not been optimally integrated into the formal legal system, resulting in normative and implementation gaps. Based on these findings, this study concludes that strengthening and integrating customary institutions into local environmental policies is a strategic step toward achieving inclusive, sustainable, and equitable environmental governance.
ANTARA PENEGAKAN HUKUM DAN HAK PRIVASI: EKSPOSUR ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI MEDIA SOSIAL Cucun Cundaya Fitria Sari; Iman Jalaludin Rifa'i; Anthon Fathanudien
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 6 No 02 (2026): July
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v6i02.6266

Abstract

Viralitas kasus kekerasan seksual terhadap anak menempatkan penegakan hukum pada posisi dilematis. Di satu sisi, viralitas terbukti mendorong responsivitas aparat penegak hukum; di sisi lain, eksposur anak korban di media sosial berpotensi menimbulkan dampak psikologis berkepanjangan dan melanggar hak privasi anak yang dijamin peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dampak pengungkapan kasus kekerasan seksual anak di media sosial sebagai akibat rendahnya responsivitas aparat penegak hukum, serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap eksposur anak korban kekerasan seksual di media sosial. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya responsivitas aparat penegak hukum melahirkan efek domino: mendorong orang tua dan masyarakat mengungkap perkara melalui media sosial demi memperoleh keadilan, yang justru berisiko menimbulkan reviktimisasi, stigma, dan jejak digital permanen bagi anak korban. Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas melarang publikasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum sekaligus menempatkan kerahasiaan identitas sebagai hak korban, sedangkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 memperkuat pelindungan data anak. Namun, kerangka normatif tersebut belum diimbangi mekanisme penegakan yang efektif di ruang digital. Karena itu diperlukan penguatan responsivitas aparat penegak hukum sejak tahap awal pelaporan tanpa menunggu perkara menjadi viral, disertai mekanisme pelaporan yang aman, pendampingan psikologis, dan penghapusan jejak digital anak korban.
Pendampingan Teknis Penyusunan dan Legalisasi Rancangan Peraturan Desa sebagai Tindak Lanjut Pemberdayaan Hukum Masyarakat Desa Sampora Cilimus Iman Jalaludin Rifa'i; Anthon Fathanudien; Cucun Cundaya Fitria Sari; Lelly Akmalia
SOCIETY: Jurnal Pengabdian Kepada Madyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): Pengabdian Berdaya
Publisher : CV. Intake Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.68195/society.v2i1.31

Abstract

The village legal awareness program conducted in Sampora Village, Cilimus District, Kuningan Regency in 2024 succeeded in increasing the understanding of village officials and the Village Consultative Body (BPD) regarding the types and general procedures of village legal products, yet it stopped at the level of cognitive socialization and had not produced any concrete, legally enacted village regulation. This second-stage community service activity aims to provide technical, hands-on assistance in drafting and legalizing priority draft village regulations (Ranperdes) as a direct follow-up to that earlier program, while also building a simple village legal document archive to sustain future access. The activity involved the Sampora Village Government, the BPD, and community leaders through a participatory legal-clinic method combining technical drafting workshops, deliberative discussion (musyawarah desa), and mentoring through the enactment process. Pretest and posttest measurements show a substantial increase in participants’ technical drafting competence, and the activity resulted in draft regulations ready for legalization together with a digitally archived record of village legal products. The program demonstrates that legal empowerment in villages must move beyond one-time socialization toward sustained, multi-stage mentoring, and that its outcomes should be continuously developed and disseminated through scientific publication to strengthen village governance capacity nationally
Co-Authors Anthon Fathanudien Cucun Cundaya Fitria Sari Erga Yuhandra Haris Budiman Lelly Akmalia Suwari Akhmaddhian Vina Maharani