Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Significance of Interreligious Harmony in the Context of Islam and Indonesian Pluralism Rizki Yana; Nurjaya Nurjaya; Hudallah Hudallah
Lentera Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pemerintahan Vol. 1 No. 2 (2025)
Publisher : Penerbit Hellow Pustaka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61166/ld.v1i2.11

Abstract

This study aims to explore the meaning of interreligious harmony within the contexts of Islam and Indonesian society. It employs a literature review method, analyzing relevant books and previous studies on interfaith relations. The findings reveal that interreligious harmony in Indonesia is rooted in values of tolerance, mutual respect, and shared humanity, which are also emphasized in Islamic teachings. Islam encourages peaceful coexistence with followers of other religions and highlights the importance of understanding and dialogue. The discussion underscores the role of Islam in promoting peace and social cohesion in a diverse society like Indonesia. Furthermore, the study indicates that strengthening interreligious harmony can reinforce national unity and social stability. This research contributes to a deeper understanding of the role of Islam in supporting religious pluralism and interfaith dialogue in the Indonesian context.
PENERAPAN MEKANISME PENGAKUAN BERSALAH (PLEA BARGAINING) DALAM KUHAP BARU TERHADAP TINDAK PIDANA KEIMIGRASIAN Edward Haposan; Jasmin Fadilla; Rizki Yana; Winda Prameswari Prabowo
JURNAL ILMIAH NUSANTARA Vol. 3 No. 6 (2026): Jurnal Ilmiah Nusantara November 2026
Publisher : CV. KAMPUS AKADEMIK PUBLISING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61722/jinu.v3i6.11607

Abstract

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia menghadirkan konsep pengakuan bersalah (plea bargaining) sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara pidana yang bertujuan menciptakan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Konsep ini menjadi penting dalam menghadapi tingginya beban perkara pidana, termasuk tindak pidana keimigrasian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan plea bargaining dalam KUHAP Baru dan penerapannya terhadap perkara pidana keimigrasian, khususnya kasus masuknya warga negara asing secara ilegal ke wilayah Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan menggunakan kasus masuknya tiga warga negara Australia secara ilegal melalui Merauke sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan bersalah berpotensi diterapkan dalam tindak pidana keimigrasian karena sebagian besar perkara keimigrasian memiliki karakteristik pembuktian sederhana dan ancaman pidana yang relatif terbatas. Penerapan plea bargaining dinilai dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian perkara, mengurangi penumpukan perkara di pengadilan, dan mempercepat proses penegakan hukum terhadap warga negara asing. Namun demikian, penerapan mekanisme tersebut tetap memerlukan pengawasan hakim guna menjamin perlindungan hak tersangka dan mencegah adanya paksaan dalam pengakuan bersalah.