Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Indonesia PESHUM Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Herry Febriadi
Universitas Terbuka
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisa Efektivitas Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Perdagangan Orang Dikawasan Perbatasan Nunukan Syahru Ramayansyah; Herry Febriadi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 1 (2025): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i1.2628

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi perdagangan orang di kawasan perbatasan Nunukan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan, dan wawancara dengan aparat penegak hukum serta pemangku kepentingan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dan mengidentifikasi faktor penghambat implementasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan penanggulangan TPPO di Nunukan masih terbatas akibat koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan korban untuk melapor. Dari 554 laporan dugaan TPPO nasional tahun 2015-2019, hanya 413 kasus yang berhasil disidangkan, menandakan tantangan serius dalam penegakan hukum. Penanggulangan TPPO di perbatasan Nunukan memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan kapasitas aparat, serta pendekatan holistik yang melibatkan masyarakat dan kerja sama internasional agar kebijakan pemerintah dapat lebih efektif dalam melindungi kelompok rentan di wilayah perbatasan.
Tinjauan Yuridis Penghentian Penuntutan atas Dasar Pembelaan Terpaksa (Noodweer): Analisis SKP2 Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 di Kejaksaan Negeri Sleman Sofianah Sofianah; Herry Febriadi
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2698

Abstract

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi persoalan ketika hukum formal diterapkan secara kaku terhadap korban kejahatan yang melakukan pembelaan diri. Kasus Hogi Minaya di Sleman menjadi contoh penting karena tindakan pengejaran terhadap pelaku penjambretan yang mengancam istrinya dengan senjata tajam justru sempat dikualifikasikan sebagai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kematian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Nomor TAP-670/M.4.11/Eoh.2/01/2026 dengan doktrin pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan Pasal 49 ayat (1) KUHP, serta mengkaji konstruksi pertimbangan yuridis jaksa dalam menerapkan diskresi penghentian penuntutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi KUHP, KUHAP, UU LLAJ, UU Kejaksaan, dan dokumen SKP2, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur dan jurnal hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindakan Hogi Minaya memenuhi unsur serangan seketika yang melawan hukum, perlindungan terhadap harta benda dan keselamatan jiwa, serta asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Kesimpulannya, penghentian penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Sleman telah tepat secara hukum substantif, namun diperlukan pedoman teknis khusus agar penerapan noodweer tidak bergantung pada subjektivitas aparat.
Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia Tahun 2025 Muhammad April Mubarok; Herry Febriadi
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 2: Februari 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i2.14272

Abstract

Perkembangan e-commerce di Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, ditandai dengan perubahan pola belanja masyarakat dari konvensional menuju digital. Namun, percepatan ini juga membawa tantangan baru dalam bentuk kerentanan konsumen terhadap penipuan, penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan informasi produk, serta lemahnya mekanisme penyelesaian sengketa secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce di Indonesia dengan mengkaji regulasi yang berlaku terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta aturan turunan lainnya serta meninjau implementasinya di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggali seberapa efektif perangkat hukum nasional dalam menjamin hak konsumen, sekaligus mengidentifikasi celah regulasi yang muncul akibat perkembangan teknologi digital terkini. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum Indonesia telah mengatur aspek-aspek penting dalam transaksi elektronik, namun penegakan hukum dan perlindungan data pribadi masih memerlukan penguatan, terutama terkait transparansi pelaku usaha, keandalan platform digital, dan mekanisme ganti rugi yang lebih cepat serta mudah diakses. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan pemerintah, serta edukasi masyarakat untuk meningkatkan literasi digital demi menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan terpercaya bagi konsumen
Co-Authors Muhammad April Mubarok Sofianah Sofianah Syahru Ramayansyah