Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan
Rahmadhona Helmi
Universitas Negeri Padang
Humanities Economics, Econometrics & Finance Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) dalam Mencegah Perilaku Judi Online di Provinsi Sumatra Barat Yuzetri; Rahmadhona Helmi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat dalam mencegah perilaku judi online serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sesuai konteksnya. Data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Diskominfotik Sumatera Barat berperan penting dalam upaya pencegahan judi online melalui berbagai langkah strategis, seperti melaksanakan sosialisasi dan edukasi publik melalui media massa, melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap situs web resmi pemerintah daerah, dan menjalin koordinasi dengan lembaga terkait untuk memperkuat tindakan pencegahan. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya judi online serta mengurangi penyebaran konten bermuatan perjudian di ranah digital. Namun, dalam pelaksanaannya, Diskominfotik menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi informasi dan keamanan siber, serta minimnya akses terhadap sistem pemblokiran membuat pengawasan belum optimal. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat turut memperburuk situasi, karena masyarakat mudah mengakses situs atau aplikasi judi online melalui smartphone, file APK ilegal, dan media sosial. Akibat berbagai kendala tersebut, peran Diskominfotik lebih berfokus pada aspek edukatif dan preventif, sementara kemampuan teknis dan tindakan represif masih perlu ditingkatkan.
Inovasi Keuangan Pemerintah Melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Untuk Belanja Satker KPPN Padang Dian Sari; Rahmadhona Helmi
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Keuangan Vol. 6 No. 4 (2025): Oktober
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/emak.v6i4.3156

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis adopsi inovasi keuangan pemerintah melalui penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam pelaksanaan belanja satuan kerja di wilayah kerja KPPN Padang. Latar belakang penelitian ini adalah masih rendahnya tingkat adopsi KKP, ditandai dengan belum optimalnya satuan kerja  yang mengadopsi KKP sebagai alat pembayaran melaui penggunaan Uang Persediaan (UP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lima satuan kerja sebagai objek penelitian, terdiri dari tiga satuan kerja yang telah menggunakan KKP dan dua satuan kerja yang belum mengadopsi KKP. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teori difusi inovasi dari Everett M. Rogers (2003) dengan fokus pada karakteristik inovasi, yaitu relative advantages, compatibility, complexity, triability observability. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat adopsi KKP di lingkungan KPPN Padang masih bervariasi. Satuan kerja yang telah mengadopsi KKP umumnya memiliki dukungan pimpinan dan pemahaman teknis yang baik, sementara satuan kerja yang belum mengadopsi masih mengalami hambatan pada aspek teknis dan persepsi terhadap kerumitan prosedur. Faktor pendukung utama adopsi meliputi dukungan sosialisasi dan bimtek dari KPPN, dorongan kebijakan, persepsi positif satker terhadap kemudahan proses pembayaran., Sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan merchant ber-EDC, sumberdaya manusia, budaya organisasi, efisiensi anggaran, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem tunai ke non-tunai. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan adopsi KKP tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia dan ekosistem digital pendukung bagi satuan kerja. 
Co-Authors Dian Sari Yuzetri