Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Innovative and Creativity Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Rahadyan Wegig Priyambodo
Universitas Tidar
Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Mathematics Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Kelembagaan dan Peran Strategis Bank Sentral dalam Rencana Redemonisasi Rupiah Rayhan Wahyu Dwi Putra; Muhamad Hanidar Dafa Amanullah; Melinda Ayu Andani; Desmitha Rachel Suyyina; Rahadyan Wegig Priyambodo
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3353

Abstract

This study aims to analyze the readiness and role of Bank Indonesia in designing and implementing the redenomination policy, while also assessing its potential impact on improving the efficiency of the national monetary system. Using a literature review method that includes academic journals, books, official reports, and previous research, the findings indicate that the success of redenomination is strongly influenced by macroeconomic stability, policy coordination between the central bank and the government, technological preparedness within the payment system, and the public’s understanding of the transition to the new nominal structure. The analysis reveals that redenomination may simplify financial transactions, reduce operational costs in currency management, accelerate data-processing activities, and strengthen the credibility of the national currency among the public and investors. However, challenges such as public misconceptions about redenomination, potential confusion during the transition period, and the need for political legitimacy from the legislature must be addressed through comprehensive public outreach and strong regulatory support. Overall, this study concludes that redenomination can significantly enhance monetary efficiency when implemented carefully, supported by stable economic conditions, well-coordinated institutions, and active engagement from all stakeholders.
Analisis Tahapan Penagihan Pajak dalam Kasus Penyanderaan Penunggak Pajak Rp21,15 Miliar Tahun 2025 Melinda Ayu Andani; Desmitha Rachel Suyyina; Rahadyan Wegig Priyambodo
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.12075

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta menilai kesesuaian tindakan penyanderaan (gijzeling) terhadap penanggung pajak dalam kasus tunggakan pajak sebesar Rp21,15 miliar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak dilakukan secara bertahap melalui penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan aset, pemblokiran rekening, pemindahbukuan saldo, pencegahan ke luar negeri, hingga tindakan penyanderaan sebagai upaya terakhir. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme penagihan pajak dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Selain itu, tindakan penyanderaan terhadap penanggung pajak dalam kasus tunggakan sebesar Rp21,15 miliar telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, baik dari segi jumlah utang pajak, adanya indikasi tidak beritikad baik dalam melunasi kewajiban perpajakan, maupun pemenuhan prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindakan penyanderaan dapat dipandang sebagai instrumen administratif yang sah dalam mendukung efektivitas penagihan pajak dan optimalisasi penerimaan negara.
Co-Authors Desmitha Rachel Suyyina Melinda Ayu Andani Muhamad Hanidar Dafa Amanullah Rayhan Wahyu Dwi Putra