Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Muhamad Hanidar Dafa Amanullah
Universitas Tidar
Humanities Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kajian Kelembagaan dan Peran Strategis Bank Sentral dalam Rencana Redemonisasi Rupiah Rayhan Wahyu Dwi Putra; Muhamad Hanidar Dafa Amanullah; Melinda Ayu Andani; Desmitha Rachel Suyyina; Rahadyan Wegig Priyambodo
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3353

Abstract

This study aims to analyze the readiness and role of Bank Indonesia in designing and implementing the redenomination policy, while also assessing its potential impact on improving the efficiency of the national monetary system. Using a literature review method that includes academic journals, books, official reports, and previous research, the findings indicate that the success of redenomination is strongly influenced by macroeconomic stability, policy coordination between the central bank and the government, technological preparedness within the payment system, and the public’s understanding of the transition to the new nominal structure. The analysis reveals that redenomination may simplify financial transactions, reduce operational costs in currency management, accelerate data-processing activities, and strengthen the credibility of the national currency among the public and investors. However, challenges such as public misconceptions about redenomination, potential confusion during the transition period, and the need for political legitimacy from the legislature must be addressed through comprehensive public outreach and strong regulatory support. Overall, this study concludes that redenomination can significantly enhance monetary efficiency when implemented carefully, supported by stable economic conditions, well-coordinated institutions, and active engagement from all stakeholders.
Diplomasi Politik Indonesia dalam Konflik Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021: Tinjauan Hukum Diplomatik Fabryan Farhanda; Arka Zhafir Abian; Muhammad Nafis; Rabbani Halomoan Rambe; Ergiansyah Dzaki Al Fakhri; Muhamad Hanidar Dafa Amanullah; Nabil Ihtisham; Muhammad Ridho Alifan; Anin Hanindito; Miftahul Abiddama
Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata Vol. 1 No. 2 (2026): Juni: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Publisher : Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67096/legal.v1i2.125

Abstract

Kudeta militer di Myanmar pada Februari 2021 memicu krisis kompleks yang mengganggu stabilitas Asia Tenggara, meliputi pergolakan politik, pelanggaran HAM, serta gelombang pengungsi Rohingya. Studi ini menelaah kontribusi Indonesia di forum ASEAN sebagai pelopor diplomasi, menyoroti inisiatif kepemimpinan, pendekatan mediasi berlapis, reinterpretasi norma non-intervensi yang adaptif, dan penanganan isu kemanusiaan. Dengan metode kualitatif melalui tinjauan dokumen serta kerangka teori hubungan internasional seperti keterlibatan konstruktif dan R2P, analisis difokuskan pada peran sentral Indonesia dalam Konferensi Darurat Jakarta 2021 yang melahirkan Konsensus Lima Poin yaitu berdiri kekerasan, dialog menyeluruh, utusan khusus, dukungan kemanusiaan, serta akses kunjungan. Indonesia juga memfasilitasi dialog dengan junta, NUG, dan kelompok etnis, sambil mengelola pengungsi Rohingya berdasarkan Perpres 125/2016 serta prinsip non-refoulement. Temuan mengungkap keberhasilan Indonesia membangun fondasi normatif ASEAN, tetapi terbentur hambatan prinsip non-intervensi, mekanisme konsensus yang lamban, dan ketidakpatuhan junta, menciptakan jurang antara norma dan eksekusi. Peran Indonesia menegaskan kepemimpinan moral berbasis pengalaman reformasi, sekaligus menampakkan limitasi struktural ASEAN. Saran mencakup penguatan norma, sinergi dengan PBB, dan eskalasi tekanan diplomatik demi penyelesaian partisipatif.
Co-Authors Anin Hanindito Arka Zhafir Abian Desmitha Rachel Suyyina Ergiansyah Dzaki Al Fakhri Fabryan Farhanda Melinda Ayu Andani Miftahul Abiddama Muhammad Nafis Muhammad Ridho Alifan Nabil Ihtisham Rabbani Halomoan Rambe Rahadyan Wegig Priyambodo Rayhan Wahyu Dwi Putra