Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Haifa Luthfi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Humanities Social Sciences Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat Huwayda Rahmania; Haifa Luthfi; Dwi Hadinugroho; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.
Co-Authors Dwi Hadinugroho Fullah Jumaynah Huwayda Rahmania Nurdin