Nurdin
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Politik Agraria dan Konflik Perkebunan Sawit: Studi Kasus Perebutan Lahan di Kalimantan Barat Huwayda Rahmania; Haifa Luthfi; Dwi Hadinugroho; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3381

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik agraria dalam ekspansi perkebunan sawit di Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor pemicu konflik antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, serta menjelaskan peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaiannya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi literatur, dengan menelaah jurnal akademik, laporan lembaga masyarakat sipil, dan dokumen kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lahan dan praktik konsesi perkebunan sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik lahan dipicu oleh tumpang tindih perizinan, minimnya partisipasi bermakna masyarakat dalam proses pemberian konsesi, serta ketidaktransparanan skema kemitraan yang menyebabkan ketidaksetaraan posisi tawar. Ketidakpastian status tanah adat turut menempatkan masyarakat pada posisi subordinat secara hukum, sementara perusahaan memperoleh legitimasi melalui konsesi yang dikeluarkan negara. Temuan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki peran ambivalen karena kebijakan dan keputusan yang diambil sering beririsan dengan kepentingan ekonomi lokal dan jaringan patronase politik, sehingga penyelesaian konflik cenderung bersifat prosedural dan tidak menyentuh akar struktural permasalahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi tata kelola agraria yang menekankan keadilan substantif, penguatan pengakuan hak masyarakat adat, serta pengembangan mekanisme penyelesaian konflik yang independen, inklusif, dan partisipatif untuk menciptakan relasi agraria yang lebih setara dan berkelanjutan.
Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Haifa Luthfia; Huwayda Rahmania; Andini Putri; Nurdin; Gema Pertiwi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik anggaran dan dinamika kepemimpinan desa memengaruhi arah penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari Google Scholar yang relevan dengan tata kelola desa, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan metode critical appraisal untuk mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, proses negosiasi antaraktor, serta pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa di Ponggok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, relasi yang relatif harmonis antara perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta jaringan kekuasaan lokal yang mampu menggerakkan dukungan terhadap program prioritas. Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal membangun konsensus politik dalam penentuan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik anggaran di tingkat desa merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan, negosiasi, dan dinamika kekuasaan, sehingga penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis dan berkelanjutan.