Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Gema Pertiwi
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Politik Anggaran dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Ponggok, Kabupaten Klaten Haifa Luthfia; Huwayda Rahmania; Andini Putri; Nurdin; Gema Pertiwi
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3384

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana politik anggaran dan dinamika kepemimpinan desa memengaruhi arah penggunaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. Kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur dengan menelusuri berbagai sumber ilmiah dari Google Scholar yang relevan dengan tata kelola desa, kepemimpinan lokal, dan pengelolaan Dana Desa. Analisis dilakukan dengan metode critical appraisal untuk mengidentifikasi pola relasi kekuasaan, proses negosiasi antaraktor, serta pengaruh kepemimpinan kepala desa terhadap prioritas anggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arah penggunaan Dana Desa di Ponggok sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, relasi yang relatif harmonis antara perangkat desa, BPD, dan tokoh masyarakat, serta jaringan kekuasaan lokal yang mampu menggerakkan dukungan terhadap program prioritas. Temuan lain menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh kapasitas administratif, tetapi juga oleh kemampuan aktor lokal membangun konsensus politik dalam penentuan anggaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa politik anggaran di tingkat desa merupakan proses yang melibatkan kepemimpinan, negosiasi, dan dinamika kekuasaan, sehingga penguatan partisipasi dan akuntabilitas publik menjadi kunci untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang lebih demokratis dan berkelanjutan.
Demokrasi Bottom-up dalam Penganggaran di Porto Alegre: Peran Kelompok Masyarakat dalam Tata Kelola Anggaran Daerah Nabila Fitria Ariyanti; Averina Shalva; Fayza Arzmy Niafaran; Ridwan; Gema Pertiwi
QAWIUN : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 1 (2026): 2026
Publisher : PT.Hassan Group Publiseher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/qw.v2i1.1162

Abstract

This study examines the mechanism of participatory budgeting (PB) in Porto Alegre, Brazil, as a bottom-up democracy model in regional budget governance. Using a qualitative descriptive-analytical approach based on library research and guided by the Empowered Participatory Governance (EPG) framework, this study addresses three main questions: (1) how PB operates in Porto Alegre, (2) the role of community groups in the process, and (3) the factors that support and hinder its implementation. The findings indicate that Porto Alegre's PB operates through an annual deliberation cycle across 16 budget districts, granting citizens, especially the urban poor, real authority to determine public spending priorities through a devolved, multi-tiered forum structure. Civil society groups, including neighborhood associations, labor organizations, women's groups, and urban movements, serve as key driving actors that mobilize participation, channel aspirations, monitor implementation, and uphold the integrity of the deliberative process. Key supporting factors include the political commitment of the Partido dos Trabalhadores, strong civil society organizational capacity, inclusive institutional design, and growing public trust. Meanwhile, dependence on political leadership, unequal capacity among groups, fiscal constraints, and the potential for de-democratization became obstacles that weakened PB's sustainability after 2004. These findings have significant implications for strengthening citizen participation mechanisms in the context of Musrenbang in Indonesia.
Co-Authors Andini Putri Averina Shalva Fayza Arzmy Niafaran Haifa Luthfia Huwayda Rahmania Nabila Fitria Ariyanti Nurdin Ridwan