Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Literature Review: Kedudukan dan Fungsi Peraturan Perusahaan dalam Hubungan Industrial Yeski Utami; Luthfan Fahmi; Aziya Husna
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Peraturan Perusahaan sebagai kaidah otonom dalam hubungan industrial serta menganalisis fungsi dan implikasi hukumnya terhadap potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review dengan menelaah literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan dokumen Peraturan Perusahaan, yang diperkuat melalui analisis tematik terhadap draft Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk sebagai ilustrasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perusahaan memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengaturan internal perusahaan yang melengkapi hukum ketenagakerjaan yang bersifat heteronom. Peraturan Perusahaan menjalankan fungsi regulatif dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, fungsi preventif dalam mencegah perselisihan hubungan industrial, serta fungsi perlindungan dan harmonisasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Namun, penyusunan Peraturan Perusahaan yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi pekerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Peraturan Perusahaan sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap kerangka hukum ketenagakerjaan dan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
Perbandingan Hubungan Industrial dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan Malaysia: Pekerjaan Layak bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Yeski Utami; Suartini
JURNAL ILMIAH EDUNOMIKA Vol. 10 No. 1 (2026): EDUNOMIKA
Publisher : ITB AAS Indonesia Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29040/jie.v10i1.19213

Abstract

This study aims to analyze the implementation of industrial relations for Indonesian Migrant Workers (PMI) in Malaysia using a decent work indicator approach, both prioritized and marginalized in the migration decision-making process. This study uses a normative-empirical legal research method, which combines an analysis of labor laws and regulations in Indonesia and Malaysia, including bilateral Memorandum of Understanding (MoU), with empirical findings in the field. Empirical data were obtained through in-depth interviews with 30 PMIs working in the formal sector in Malaysia, who were selected purposively. The results show that decent work indicators that are the main priority for PMI include legal employment opportunities, relatively higher income, more regular working hours, and access to basic social security for legal migrant workers. These indicators are perceived to provide direct economic benefits and certainty of employment status, thus becoming the dominant factors driving migration to Malaysia. In contrast, decent work indicators related to long-term social protection and worker participation—such as job stability and security, work-life balance, a preventatively safe work environment, and social dialogue and worker representation—tend to be marginalized by migrant workers. Although both countries have legal frameworks that are relatively aligned with International Labour Organization (ILO) standards, their implementation remains selective and does not fully protect the interests of migrant workers. This study concludes that Indonesia–Malaysia transnational industrial relations function more as a migrant worker management mechanism than as a comprehensive protection instrument. Keywords: Indonesian Migrant Workers (PMI), Decent Work, Industrial Relations, Employment