Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Journal of Accounting and Finance PENA BANGSA: BISNIS DAN TATA KELOLA PUBLIK ADPTIF Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review
Miya Nurohmah
Universitas Negeri Makassar
Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Investasi Publik dalam Infrastruktur Digital: Tinjauan Literatur Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Miya Nurohmah; Asrida
Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi Review Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/emba.v6i1.3984

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi investasi publik dalam infrastruktur digital terhadap transformasi tata kelola pemerintahan. Penelitian menggunakan pendekatan literature review dengan menelaah berbagai artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, serta sumber akademik yang relevan dengan topik investasi publik dan digitalisasi pemerintahan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur pada berbagai basis data akademik, kemudian dianalisis menggunakan metode sintesis literatur untuk mengidentifikasi konsep, pola temuan, serta hubungan antara investasi digital dan perubahan tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi publik dalam infrastruktur digital berperan penting dalam meningkatkan efisiensi proses administrasi pemerintahan, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis digital. Selain itu, infrastruktur digital juga membuka peluang peningkatan partisipasi masyarakat melalui berbagai platform pemerintahan digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa investasi publik dalam infrastruktur digital merupakan faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan partisipatif.
Akuntabilitas Publik Era Digital di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan Asrida; Miya Nurohmah
PENA BANGSA: Bisnis dan Tata Kelola Publik Adaptif Vol. 1 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : PT. Palem Edukasi Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69616/pb.v1i2.559

Abstract

Digital transformation has brought significant changes to governance by encouraging the creation of more efficient, transparent, and accountable systems. This study aims to analyze the opportunities and challenges of public accountability in the digital era. This study uses a qualitative method with a literature study approach that examines various academic sources and previous research results regarding the use of digital technology to increase transparency, public participation, and the effectiveness of government services. The results of this study found that digitalization opens up significant opportunities to strengthen public accountability through increased information transparency, public participation in oversight, efficiency of public services, and fostering public trust in the government. However, there are other findings in the implementation of digitalization facing several challenges such as the digital divide between regions, low digital literacy of officials and the public, data security and privacy, resistance to bureaucratic culture, regulatory inconsistencies, and the rise of disinformation in the digital space. To address these challenges, the implications of this study are the need for strategic innovation through strengthening regulations and national digital standards, continuously increasing digital literacy, equitable distribution of technological infrastructure across all regions, and the development of a reliable cybersecurity system through the application of technologies such as Blockchain, big data analytics, and multi-factor authentication. In addition, international collaboration with global cyber defense centers such as the NATO CCDCOE to strengthen national digital security capacity to create a more transparent, responsive, and sustainable public accountability system.
IMPLEMENTASI GREEN ACCOUNTING DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DI INDONESIA: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW Asrida Asrida; Miya Nurohmah
Journal of Accounting and Finance Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Wahid Hasyim

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31942/jafin.v5i2.16722

Abstract

Green accounting atau akuntansi lingkungan merupakan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan aspek lingkungan hidup ke dalam sistem pelaporan keuangan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis literatur mengenai implementasi green accounting dalam pengelolaan keuangan pemerintah di Indonesia secara sistematis. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan protokol PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Proses seleksi dilakukan terhadap 127 artikel dari basis data Scopus, Google Scholar, SINTA, dan Garuda dengan rentang waktu publikasi 2019–2024, menghasilkan 42 artikel yang memenuhi kriteria inklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi green accounting di sektor pemerintahan Indonesia masih dalam tahap berkembang dan belum terstandardisasi; (2) mekanisme Climate Budget Tagging (CBT) yang diterapkan sejak 2016 menjadi instrumen kunci dalam menandai anggaran perubahan iklim pada APBN dengan rata-rata alokasi Rp93,81 triliun per tahun (2016–2022); (3) penerbitan Green Sukuk oleh Pemerintah Indonesia sejak 2018 telah membiayai lebih dari 200 proyek ramah lingkungan senilai kumulatif lebih dari USD 6 miliar; (4) terdapat tiga hambatan utama dalam implementasi: keterbatasan standar akuntansi lingkungan, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, dan lemahnya regulasi yang memaksa; (5) sistem SISNERLING (Sistem Neraca Lingkungan dan Ekonomi) yang dikembangkan BPS mengacu pada kerangka SEEA (System of Environmental-Economic Accounting) PBB namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam laporan keuangan pemerintah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan standardisasi akuntansi lingkungan berbasis PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan), penguatan regulasi mandatory, dan peningkatan kapasitas aparatur keuangan negara sebagai langkah strategis menuju tata kelola keuangan pemerintah yang berkelanjutan. Kata Kunci: green accounting, akuntansi lingkungan, keuangan pemerintah, systematic literature review, climate budget tagging, APBN hijau, SDGs
Fraud Hexagon Dalam Pengelolaan Keuangan Sektor Publik: Sebuah Systematic Literature Review Asrida; Miya Nurohmah
JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 4 No. 2 (2026): October
Publisher : CV. Muris Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62421/jibema.v4i2.735

Abstract

Pengelolaan keuangan sektor publik rentan terhadap kecurangan akibat kompleksitas birokrasi, patronase politik, dan lemahnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan Fraud Hexagon dalam pengelolaan keuangan sektor publik melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Dengan protokol PRISMA (Preffered Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses), penelitian ini menganalisis 25 artikel jurnal peer reviewed terindeks Scopus, Web of Science, dan Sinta yang diterbitkan pada 2019-2024. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari enam elemen Fraud Hexagon, kolusi (80% studi) dan peluang (72%) merupakan faktor paling konsisten signifikan dalam konteks pemerintahan, mencakup kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, pemerintah daerah, dan pemerintah desa. Temuan ini berbeda dari sektor swasta yang lebih banyak menempatkan tekanan finansial sebagai faktor dominan. Pengendalian internal, independensi komite audit, pengawasan eksternal oleh BPK/BPKP, dan budaya kelembagaan anti korupsi terindifikasi sebagai faktor penting dalam memoderasi risiko kecurangan. Studi ini mengidentifikasi enam kesenjangan penelitian, yaitu keterbatasan studi longitudinal, minimnya kajian pemerintah kabupaten/kota dan dana desa, kurangnya studi lintas negara, keterbatasan proksi kolusi dan ego, belum optimalnya kajian digitalisasi, serta minimnya analisis pascapandemi. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dan praktis dalam memperluas penerapan Fraud Hexagon Theory serta mendukung pengembangan kajian antifraud sektor publik di Indonesia.
Co-Authors Asrida Asrida Asrida Asrida