Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Rustiana
Universitas Widya Gama Mahakam
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda) Wahyuni Safitri; Rustiana Rustiana
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2019): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i1.455

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia khususnya kota Samarinda Kalimantan Timur. Banyak Orang yang tidak percaya lagi dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan berbagai alasan kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum membuat komponen masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya yang berakibat pada perkonomian dan pembangunan negara secara nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan empiris yang merupakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan langsung ke Masyarakat. Sehingga dapat memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dan kendala pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di kota samarinda.  Berdasarkan hasil dan luaran yang dicapai dalam program penelitian adalah khususnya teruntuk masyarakat RT 29 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota adalah pemahaman masyarakat yang ingin diketahui meliputi kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude) serta perilaku (behavior) masyarakat mengenai tindak pidana korupsi. Analisis dari tulisan ini menunjukan bahwa masyarakat banyak yang belum begitu mengerti dan paham mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Gambaran hasil dari kegiatan survey ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran yang dapat membantu mengembangkan strategi yang efektif dalam memberantas korupsi serta peran masyarakat sebagai pengawas.
Tanggung Jawab Hukum Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Di Lubang Tambang Batu Bara Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus PT. Cahaya Energi Mandiri (CEM), kelurahan Sambutan Kecamatan Samarinda Ilir) Rustiana Rustiana
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2019): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i2.523

Abstract

The use of natural resources in coal mining has many positive and negative impacts. The positive impact is increasing economic and social development both for the community in terms of employment and the government of the Province of East Kalimantan and the Regency of the City of the Producer in terms of Regional Original Revenue (ROR). Negative impacts include the destruction of forests in the area around the mine, contamination of the sea, disease outbreaks for people who live in the area around the mine, even the real negative impact on mining that makes the loss of one's life due to ex-mining holes, legally the case of responsibility for loss of life the person in the coal mine pit is not one person responsible, but there are some responsible parties.The object of research is PT. Cahaya Energi Mandiri, and the Government and the police related to the loss of life of people in mining pits or Mining Business License (IUP) of PT. Cahaya Energi Mandiri. So the purpose of this first thesis is to know and analyze the Legal Responsibility to the Loss of People Life at the Coal Mine Hole Judging from the Perspective of Criminal Law, the second to know and analyze the elements of criminal acts associated with the field of coal mining.The research method used is the normative-empirical legal research method that is merging between the approach of normative law with the addition of various empirical element.From the results of the research can be seen that the loss of life of the pit hole people have met the elements in the provisions of criminal law, because the loss of the lives of people perforated mine has met the elements in Article 359 KUHP and article 112 of Law Number 32 the Year 2009 on Protection and Environmental Management. While the criminal law responsibility can be imposed on the holders of IUP and the Government as the party responsible for environmental monitoring by punishment in the form of imprisonment or restitution or compensation for the victim or his family by the perpetrator.  
Pembuktian Penyalahguna Narkotika Dalam Rangka Penerapan Asas Restorative Justice: (Studi Perkara Tindak Pidana Nomor: 396/Pid.Sus/2021/PN Smr) Rustiana; Dinny Wirawan Pratiwie
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 14 No. 2 (2022): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v14i2.1001

Abstract

Kejahatan narkotika saat ini terus mengalami perkembangan bahkan telah menyerang segala bidang kehidupan apalagi saat ini banyak melibatkankan generasi muda. Teori restorative justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice. Hasil Penelitian Studi Kasus Dalam Perkara Tindak Pidana Nomor : 396/Pid.Sus/2021/PN Smr yang didakwa karena telah ditemukannya Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya seberat 0,62 gr (nol koma enam puluh dua) gram bruto atau yang tidak melebihi 1 gram, dan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu - sabu untuk diri sendiri seharusnya dilakukan assesment terlebih dahulu agar dapat di terapkannya keadilan restorative. Namun faktanya terlihat bahwa tidak semua orang yang kedapatan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu yang beratnya tidak melebihi 1 gram dengan tujuan penggunaan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut untuk diri sendiri dapat dikategorikan sebagai penyalahguna atau pengguna. Kesimpulan pembuktian penyalahguna narkotika dalam rangka penerapan asas restorative justice dalam pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Upaya pembuktian terhadap penyalahguna atau pecandu adalah pembuktian jumlah Narkotika tidak melebihi dari yang ditentukan dalam Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, keterangan saksi-saksi saat dalam penyidikan, dan saksi yang melihat yang mengetahui dan mendengar bahwasanya seseorang itu telah mengkonsumsi narkotika.
TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN PINJAMAN MODAL USAHA OLEH PERBANKAN KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI LINGKUNGAN SITUS KUTAI LAMA Wahyuni Safitri; Rustiana; Nainuri Suhadi
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 16 No. 2 (2024): Agustus
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v16i2.3007

Abstract

This research aims to analyze and determine the role of banking in Providing business capital for MSMEs in the Kutai Lama area and analyze banking efforts in overcoming obstacles faced by perpetrators MSMEs in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans.The method used in this research is a qualitative method, with normative juridical approach.The research results show that banking has a very big role in helping MSMEs develop business through providing business capital for MSME actors, especially those in wealth in the old Kutai site environment. There are two important roles for banking in helping MSMEs in developing their business both before roviding business capital and After providing business capital, namely first, carrying out an powerment program MSMEs before providing business capital loans. Second, do the program coaching and supervision of MSMEs after providing business capital loans.Furthermore, there are banking efforts to overcome the obstacles faced by MSME actors in the Kutai Lama site environment in providing business capital loans namely by providing outreach regarding financing for MSMEs by parties banking, Providing training and education for MSME players so they can develop business income, and provide credit restructuring for MSME players who have had a history of bad credit.
ANALISIS HUKUM ATAS DAMPAK PERUBAHAN WILAYAH ADMINISTRATIF TERHADAP LIMA DESA YANG DIKELUARKAN DARI KAWASAN IBU KOTA NEGARA rustiana rustiana; Wahyu Utami
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 17 No. 1 (2025): Februari
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v17i1.3307

Abstract

Perubahan wilayah administratif sering terjadi dalam pembangunan negara, termasuk pemindahan ibu kota baru. Di Indonesia, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur menyebabkan beberapa dampak, terutama bagi masyarakat di daerah yang terkena dampak. Lima desa yang terdampak di dua kabupaten yaitu kabupaten kutai kartanegara Desa Muara Kembang, dan Desa Tampa Pole, dan tiga desa di Kabupaten Penajam Paser Utara,desa binuang, desa maridan, dan desa pemaluan telah keluar dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Ibu Kota Negara. Awalnya, desa-desa tersebut diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur. Namun, saat kebutuhan dan perkembangan berubah, Perda terkait RTRW diperbarui. Perubahan ini dilakukan melalui Undang-Undang tentang IKN, yang membuat status administratif desa-desa tersebut menjadi tidak jelas. Setelah perubahan, kelima desa itu tidak lagi termasuk dalam IKN dan tidak diakomodasi dalam RTRW Kalimantan Timur, menyebabkan ketidakpastian bagi penduduknya. Metode penelitian yuridis normatif, didukung dengan data faktual yang didapatkan dari penelitian di lapangan. Digunakan pendekatan perundang-undangan dengan teknik analisa preskriptif mengkaji dasar hukum perubahan wilayah administratif, hak-hak masyarakat yang terdampak, serta implikasi hukum dari pengeluaran lima desa dari kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Hasil penelitian menunjukkan perlu ada kebijakan dan langkah-langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan pembangunan dapat berjalan secara adil dan berkeadilan. Kebijakan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengatasi dampak negatif dari perubahan wilayah administratif tersebut. Langkah-langkah tersebut perlu diambil secara terpadu agar masalah ketidakpastian status administratif ini dapat segera diselesaikan dan memberikan kepastian hukum serta keberlanjutan pembangunan bagi masyarakat desa yang terdampak.
Co-Authors Dinny Wirawan Pratiwie Nainuri Suhadi Wahyu Utami Wahyuni Safitri