Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.829
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Justiciabelen Masyarakat Berdaya dan Inovasi Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Rechstaat Nieuw : Jurnal Ilmu Hukum Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum Jurnal Abdimas Mahakam
Wahyuni Safitri
Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Engineering Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN E- COMMERCE DALAM JASA LAYANAN PENGANGKUTAN BARANG Wahyuni Safitri; Wafda Vivid Izziyana
RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.81 KB) | DOI: 10.52429/rn.v5i1.15

Abstract

Perlindungan hukum pada konsumen e-commerce dalam jasa layanan pengangkutan barang diatur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen atas kewajiban dan tanggung jawabnya. Jika terdapat konsumen e-commerce mengalami kerugian atau kehilangan barang maka sebagai bentuk perlindungan hukumnya bisa menempuh upaya hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kejadian yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan e- commerce dalam jasa layanan pengangkutan barang itu bisa terjadi karena kesengajaan dan ketidaksengajaan. Upaya ini mampu menyelesaikan permasalahan dengan waktu yang relatif cepat, hemat, serta kerahasiaan konsumen terjamin. Jika dalam upaya tersebut melalui jalur non litigasi tidak berhasil diselesaikan, maka dapat dilakukan upaya penyelesaian melalui litigasi atau melalui pengadilan.
Sosialisasi Pembuatan Peraturan Desa Di Lingkungan Kantor Desa Separi Kutai Kartanegara Wahyuni Safitri; Hardiansyah Hardiansyah
Masyarakat Berdaya dan Inovasi Vol. 1 No. 2 (2020): Oktober
Publisher : Research and Social Study Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33292/mayadani.v1i2.24

Abstract

Peraturan desa menjadi salah satu peroblema hukum dibidang ketatanegaraan karena dalam pembuatan/penyusunan peraturan desa banyak pihak terkait yang harus berperan dan bekerjasama untuk bersama-sama menyusun peraturan desa terutama pemerintah desa beserta perangkat desa lainnya serta warga masyarakat desa. Peraturan desa yang dibuat/diterbitkan tanpa melibatkan warga desa setempat pada dasarnya tetap memunyai kekuatan hukum yang kuat, namun terkadang sulit diterima oleh masyarakat akibatnya pelaksanaan peraturan desa tidak terlaksana secara efektif dan terkadang mengundang protes dari masyarakat desa setempat. Fenomena terkait peraturan desa yang tidak melibatkan masyarakat desa setempat dalam proses penyusunannya seringkali menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat desa khususnya di desa separi kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu peran tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat diperlukan agar dapat memberikan sosialisasi/pelatihan terkait pembuatan peraturan desa sebagai produk hukum desa yang menjadi  landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.  Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mensosialisasikan tentang pembuatan peraturan desa kepada perangkat desa dan masyarakat desa agar tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatannya. Metode pengabdian kepada masyarakat yang digunakan adalah dengan 2 tahapan yakni sosialisasi dan pelatihan pembuatan peraturan desa. Luaran pengabdian kepada masyarakat adalah publikasi pada jurnal nasional.
Legal Protection for Online Transaction Users: A Review of The Constitution No. 8 of 1999 Regarding Consumer Protection Wahyuni Safitri; Wafda Vivid Izziyana
Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU) Vol 2, No 1 (2020): January
Publisher : Alliance of Health Activists (AloHA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (61.61 KB) | DOI: 10.33846/aijmu20103

Abstract

Legal protection for consumers in an electronic commerce transaction in Indonesia is crucial for the development of the society’s economy. The aim of this research is to know how is the legal protection for online transaction users is in Indonesia. The method of study is the juridicial-normative method. The data collection is done through literature study. The research results show that the legal protection in the Electronic Transaction Agreement in Indonesia is regulated in Articles 47 and 48 of the Governmental Decree, No. 82 of 2012 regarding the Establishment of the Electronic System and Transaction. Legal protection for the society is written in Article 46 of the Constitution No. 11 of 2008 regarding Electronic Information and Transaction and Article 62 of the Constitution No. 8 of 1999 regarding Consumer Protection. Legal protection towards consumers in electronic transaction in Indonesia is regulated strictly both in the aspects of criminal and civil laws. Keywords: law; online transaction; consumer protection.
PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Wahyuni Safitri
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): September
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v4i2.2966

Abstract

Kontrak bisnis waralaba sebagai bentuk usaha kemitraan dalam prakterkanya belumdiatur secara khusus). Asas kebebasan Berkontrak sebagai dasar pembentukanperjanjian waralaba, sering menjadi sebab terjadinya penyimpangan hak dankewajiban oleh pihak yang kuat, sehingga merugian pihak yang lemah.sehingga terlihatjauh dari nilai-nilai keadilan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridisnormative. Perlindungan hukum dalam kontrak bisnis di mulai dengan perjanjian yangmengikat para pihak dan dapat memberikan perlindungan hukum secara lebihproporsional bagi para pihak. Kontrak bisnis waralaba Perjanjiannya sering bersifatbaku, meskipun dapat memberatkan salah satu pihak, pelaksanaan asas ini tidak bisahindari, sepanjang di dalamnya memuat nilai-nilai keadilan. Jika pelaksanaan kontrakbisnis ini tidak berdasarkan nilai-nilai keadilan maka dapat disimpulkan implentasibisnis tersebut melanggar ketentuan syarat sah perjanjian yang berakibat batal demihukum.
Perlindungan Hukum Impelentasi Kredit Lembaga Perbankan Di Masa Pandemic Covid 19 Dalam Konsep Restrukturisasi Wahyuni Safitri; Wafda Vivid Izziyana
Jurnal Justiciabelen Vol 4 No 1 (2021): Justiciabelen
Publisher : Universitas Muhammadiyah Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30587/justiciabelen.v4i1.2770

Abstract

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. sangat berdampak terhadap berbagai bidang salah satunya dalam sektor ekonomi di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendukung ekonomi masyarakat selaku debitur yang mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan kreditnya, maka pemerintah mengambil kebijakan restrukturisasi terhadap kredit yang diambil oleh debitur.penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pada masa pandemic covid 19, keadaan perbankan di Indonesia menjadi tidak kondusif. Akibat Dihentikannya sementara angsuran kredit sehingga debitur belum dapat menjalankan prestasinya dengan membayarkan pinjamannya kepada kreditur. sebagai jalan alternatif Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yakni mengupayakan restrukturisasi kredit bagi kedua belah pihak melalui kebijakan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan. restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya Reschedulling, Restructuring dan Reconditioning, Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DENGAN ADANYA YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG NO. 1400K/PDT/1986 Karina Lizwary; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2016): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i1.24

Abstract

Indonesia as pluralistic country with assorted tribe, race, language and culture and religion so that intermarriage occurs frequently. Intermarriage itself is not regulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage and with the jurisprudence of the Supreme Court No. 1400 K / PDT / 1986 in the Jurisprudence decision does not prohibit the intermarriage so that the terms of a marriage is no longer an obstacle for those who want to perpetuate Interfaith Marriage. The issue of interfaith marriage arises in our country as a logical consequence of the recognition of Pancasila as the foundation of legal product, which contained therein "The principle of religion freedom", so long as we continue to recognize the existence of these two things, the issue of interfaith marriage will always appear, therefore how records of a marriage which has rules that are different and what is contained in the jurisprudence, in consideration of a judge.
KAJIAN HUKUM AKTIVITAS KEPEMUDAAN DAN KEHIDUPAN SOSIAL DI KOTA SAMARINDA” “Legal Studies Youth Activities and Social Life in Samarinda Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2017): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i1.43

Abstract

Very important role of youth in the development process is ongoing because the youth is a segment that has great energy and innovation high that can be utilized as much as possible. Exclusion of youth in the development process will only lead to negative impacts that will hinder the development process. Necessary strategies are carried out systematically to address the complexity of youth problems both in terms of positive and negative. Increased youth participation in all aspects of human life and attention as well as engage youth in the planning, implementation, monitoring and evaluation of all policies and programs in various fields of life and the development of a strategy for the attention and experience on youth issues as an integral dimension. Some important things that underlie the study of youth which are the aspirations of young people should be no one noticed, the opportunity for young people to take greater responsibility, capacity building and empowering youth and active participation of youth in all stages of program design, implementation and evaluation.
MEKANISME PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA SAMARINDA Maryanto Maryanto; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2018): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v10i1.267

Abstract

The relation between legal subjects such as person or legal entity in a case, frequently generates dispute. Along with the complexity of social life, then, the more parties are involved in the dispute, the wider scope of the dispute case. One of the concerned dispute in the society is Industrial Relations Disputes that become the competence of Industrial Relations Court. Since 2015, The Act No. 2/2004 about Industrial Relations Dispute Settlement has enforced effectively, it still has many weaknesses, wether from practical or regulation aspects. The legal problems of its Act cause the settlement of Industrial Relations Dispute become less effective and efficient, also hamper the principle of constante justitite (principle of rapid, fair and easy trial). The research concluded that the practical/operational level of the Judges Panel in examining and adjudicating the cases of Industrial Relations Dispute in Industrial Relations Court of Samarinda, which tend to apply the general civil procedure law, from the examination of legal standing of the parties, exception, interlocutory decision, replik, duplik, writen proof, the witnesses, experts/professional witnesses, conclusion and verdict. This procedures only prolong the examination and trial process to settle the case of Industrial Relations Dispute. Therefore, the SOP (Standard Operational Procedure) of the settlement of Industrial Relations Dispute cannot be well-implemented yet as the mandate of the law. 
Persepsi Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Kota Samarinda (Studi Di Kelurahan Pelabuhan Kota Samarinda) Wahyuni Safitri; Rustiana Rustiana
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2019): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i1.455

Abstract

Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia khususnya kota Samarinda Kalimantan Timur. Banyak Orang yang tidak percaya lagi dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi, dengan berbagai alasan kasus korupsi lepas dari tuntutan hukum membuat komponen masyarakat menjadi kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dampak yang dilahirkan akibat korupsi sangat berbahaya yang berakibat pada perkonomian dan pembangunan negara secara nasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan empiris yang merupakan pendekatan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yaitu pendekatan langsung ke Masyarakat. Sehingga dapat memperoleh gambaran tentang persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi dan kendala pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana korupsi di kota samarinda.  Berdasarkan hasil dan luaran yang dicapai dalam program penelitian adalah khususnya teruntuk masyarakat RT 29 Kelurahan Pelabuhan Kecamatan Samarinda Kota adalah pemahaman masyarakat yang ingin diketahui meliputi kesadaran (awareness), pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude) serta perilaku (behavior) masyarakat mengenai tindak pidana korupsi. Analisis dari tulisan ini menunjukan bahwa masyarakat banyak yang belum begitu mengerti dan paham mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi. Gambaran hasil dari kegiatan survey ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan saran yang dapat membantu mengembangkan strategi yang efektif dalam memberantas korupsi serta peran masyarakat sebagai pengawas.
Peranan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanefara Dalam Meningkatan Pendapatan Asli Daerah Bersumber Dari Pajak Sarang Burung Walet (Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah) Megawati Hairuni; Wahyuni Safitri
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2019): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i2.516

Abstract

Kutai Kartanegara Regency as an autonomous region has regional development planning documents as an integral part of the provincial and national development planning systems. The greater role of Regional Original Revenue (PAD) means less regional dependence on central assistance. The purpose of this study was to determine the role of the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency in carrying out levies and carry out supervision of swallow nest owners in exercising their authority to pay taxes to increase local revenues and to determine the calculation of the swallow's nest tax rate which was set at 10% based on the Regulation Regency of Kutai Kartanegara Number 2 Year 2011 regarding Regional Tax. The method used in this study is normative with the main informant namely the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency. The results showed that the Regional Revenue Agency of Kutai Kartanegara Regency in carrying out levies and carrying out supervision of swallow bird nest owners in carrying out their authority to pay taxes to increase local revenue is still not optimal. Supervision should also be carried out in the implementation of levies, in order to evaluate the administration of levies. The calculation of the tax rate for swallow's nest which is set at 10% based on the Kutai Kartanegara Regency Local Regulation Number 2 of 2011 concerning Regional Taxes is good enough but in terms of implementation it must be carried out to the entrepreneur of swallow's nest.
Co-Authors Andriany Widie Astuti Chintya Nora Ningsih Desma Eka Putri Dinny Wirawan Pratiwie Faradina Alya Safira Hardiansyah Hardiansyah Hardiansyah Heidy Olha Wuaten Izziyana, Wafda Vivid Karina Lizwary Maryanto Maryanto Megawati Hairuni Nainuri Suhadi Rustiana Yolanda Mustika Wati