p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Fenomena
Abdurrahman Muqsith
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HUKUM MEWAKILKAN AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERMEN AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN Abdurrahman Muqsith; Siti Alfiatul Hasanah; Rohmatul Awaliyah
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6440

Abstract

Akad merupakan satu hak yang sangat penting dalam sebuh pernikahan. Bahkan menjadi kunci utama pernikahan tersebut bisa jalankan atau tidak. Ada banyak kewajiban yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam melangsungkan akad pernikahan. Salah satunya adalah ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Kita tahu bahwasanya di Indonesia wali dari mempelai perempuan dapat diwakilkan kepada kepala KUA kecamatan setempat jika si wali berhalangan hadir atau memang tidak mau untuk berperan sendiri dalam menikahkan anak perempuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu masalah yang juga mungkin terjadi yaitu ketika si mempelai laki-laki tidak ada di tempat atau ingin mewakilkan akadnya kepada laki-laki lain untuk menjalankan akan bersama kepala KUA atau wali si mempelai perempuan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menganalisis pada undang-undang terkait hokum mewakilkan akad nikah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mentri agama mempelai laki laki boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengsungkan prosesi akad nikah.
KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN ANAK ANGKAT SAH ATAS MENERIMA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM Abdurrahman Muqsith; Gian Neva Zhafarina; Isma Nadia; Sandi Abrori
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7419

Abstract

Setiap jiwa insani, Mempunyai keturunan adalah impian setiap pasangan, dan menjadi hal lumrah pasangan suami-istri yang tidak dikehendaki memiliki anak melakukan praktik pengangkatan anak. Sehingga merumuskan persoalan mengenai kedudukan anak angkat atas warisnya dan juga terkait akibat hukum seperti apa yang akan di terima anak angkat jika tidak menjadi ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam tidak bisa menjadi ahli waris karna anak angkat sah ini tidak memutus hubungan darahnya kepada orang tuanya. Sedangkan status anak angkat dalam pewarisan yaitu meggunakan jalan hibah atau wasiat wajibah agar terpenuhi hak-haknya anak angkat. Saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini yaitu perlunya pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan menjaga anak angkat tersebut juga melakukan pemeliharaan yang baik dan benar dengan memenuhi hak-hak dari seorang anak angkat.