Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena
Abdurrahman Muqsith
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
HUKUM MEWAKILKAN AKAD NIKAH BAGI MEMPELAI LAKI-LAKI PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PERMEN AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN Abdurrahman Muqsith; Siti Alfiatul Hasanah; Rohmatul Awaliyah
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6440

Abstract

Akad merupakan satu hak yang sangat penting dalam sebuh pernikahan. Bahkan menjadi kunci utama pernikahan tersebut bisa jalankan atau tidak. Ada banyak kewajiban yang harus dipersiapkan dan dilaksanakan dalam melangsungkan akad pernikahan. Salah satunya adalah ijab qobul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan. Kita tahu bahwasanya di Indonesia wali dari mempelai perempuan dapat diwakilkan kepada kepala KUA kecamatan setempat jika si wali berhalangan hadir atau memang tidak mau untuk berperan sendiri dalam menikahkan anak perempuannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Selain itu masalah yang juga mungkin terjadi yaitu ketika si mempelai laki-laki tidak ada di tempat atau ingin mewakilkan akadnya kepada laki-laki lain untuk menjalankan akan bersama kepala KUA atau wali si mempelai perempuan itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan menganalisis pada undang-undang terkait hokum mewakilkan akad nikah. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasanya dalam Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mentri agama mempelai laki laki boleh mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk mengsungkan prosesi akad nikah.
KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN ANAK ANGKAT SAH ATAS MENERIMA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM Abdurrahman Muqsith; Gian Neva Zhafarina; Isma Nadia; Sandi Abrori
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7419

Abstract

Setiap jiwa insani, Mempunyai keturunan adalah impian setiap pasangan, dan menjadi hal lumrah pasangan suami-istri yang tidak dikehendaki memiliki anak melakukan praktik pengangkatan anak. Sehingga merumuskan persoalan mengenai kedudukan anak angkat atas warisnya dan juga terkait akibat hukum seperti apa yang akan di terima anak angkat jika tidak menjadi ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam tidak bisa menjadi ahli waris karna anak angkat sah ini tidak memutus hubungan darahnya kepada orang tuanya. Sedangkan status anak angkat dalam pewarisan yaitu meggunakan jalan hibah atau wasiat wajibah agar terpenuhi hak-haknya anak angkat. Saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini yaitu perlunya pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan menjaga anak angkat tersebut juga melakukan pemeliharaan yang baik dan benar dengan memenuhi hak-hak dari seorang anak angkat.
Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Di Telantarkan Suaminya Dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Abdurrahman Muqsith; Siti Humairoh; Putri Alfitroh
FENOMENA Vol 20 No 01 (2026): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v20i01.8256

Abstract

Nikah siri merupakan bentuk perkawinan yang dilaksanakan secara agama namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi pemerintah terkait. Dalam praktiknya, perempuan dalam pernikahan siri berada pada posisi yang rentan, terutama dalam kasus penelantaran oleh suami. Penelantaran tersebut berdampak luas, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun psikologis. Selain itu, tidak adanya pencatatan perkawinan menyebabkan perempuan memiliki keterbatasan dalam mengakses perlindungan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk pemikiran hukum islam dan hukum pidana khususnya dalam hal perlindungan hukum terhadap perempuan yang di terlantarkan suaminya dalam pernikahan siri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama, secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian administratif, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Perempuan dalam pernikahan siri sangat rentan terhadap penelantaran. Hukum Islam memberikan perlindungan normatif melalui kewajiban suami. KUHP 2023 memberikan perlindungan melalui mekanisame pidana, namun terbatas pada pembuktian hubungan hukum.
SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN AKADEMISI DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 KABUPATEN SITUBONDO Rindang Gici Oktavianti; Ide Prima Hadiyanto; Abdurrahman Muqsith; Arifan Oktafianto
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7345

Abstract

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, perubahan regulasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah daerah untuk memahami substansi dan implikasi hukum dari regulasi tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar mampu mengimplementasikan perubahan peraturan dengan tepat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen pengelolaan aset daerah sesuai norma baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan aset. Selain itu, aparatur mulai memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola aset daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, memperkecil potensi penyimpangan administratif, serta mendukung terwujudnya good governance di Kabupaten Situbondo.
Co-Authors Arifan Oktafianto Gian Neva Zhafarina Ide Prima Hadiyanto Isma Nadia Putri Alfitroh Rindang Gici Oktavianti Rohmatul Awaliyah Sandi Abrori Siti Alfiatul Hasanah Siti Humairoh