Iswandi Iswandi
Faculty of Sharia UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

BEDAH MAYAT DITINJAU DARI PERSPEKIF HUKUM ISLAM (STUDI PENELITIAN DI PROVINSI ACEH) Bastiar; Azzubaily; Iswandi
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 7 No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini ingin menganalisis pengaturan autopsi dalam perpektif hukum Islam, menganalisis pelaksanaan autopsi di provinsi Aceh, dan ingin mengetahui kendala pelaksanaan autopsi pada masyarakat Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil: Pertama, Dalam kondisi tertentu, autopsi dibenarkan menurut hukum Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa autopsi forensik melanggar rasa hormat mayat karena memotong atau menghancurkan tulang. Akan tetapi, sebagian ulama membenarkan autopsi dengan dalih menciptakan manfaat di bidang keselamatan, keadilan dan kesehatan. Kedua, Autopsi di Aceh dilaksanakan berdasarkan Pasal 133 KUHAP. Untuk penegakan hukum, jenazah dikirim ke ahli medis untuk perawatan yang layak, dengan penghormatan terhadap jenazah, dan label identitas jenazah, lokasi, dan stempel. Kemudian penyidik mengeluarkan surat permintaan dan autopsi dilakukan setelah keluarga dihubungi, atau dua hari kemudian jika keluarga menolak autopsi atau keluarga tidak dapat ditemukan. Selanjutnya dilakukan autopsi, meliputi pemeriksaan luar dan dalam, meliputi: sayatan (sectioning), pengangkatan organ dalam, pemeriksaan masing-masing organ dalam satu per satu, pemulihan organ dalam tubuh, jahitan, dan pemeriksaan penunjang. Kemudian dikembalikan ke pihak keluarga untuk proses mandi, kafan dan penguburan. Organ internal yang dikeluarkan kemudian dimasukkan kembali ke dalam tubuh atau disimpan dalam stoples yang diisi formalin untuk dipelajari atau diteliti. Ketiga, Hambatan pelaksanaan autopsi di Aceh adalah Pola pikir masyarakat yang terbatas, kurangnya keahlian petugas penegak hukum, kurangnya kesadaran dan pemahaman keluarga korban, biaya untuk melakukan autopsi, keterbatasan fasilitas untuk melakukan autopsi, dan kurangnya sumber daya manusia sebagai dokter bedah autopsi.
Konsep Suaka Politik dalam Perspektif Fikih Siyasah Iswandi Iswandi
TANFIDZIY Vol 1 No 2 (2022): Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara dan Siyasah
Publisher : Constitutional Law and Siyasah Department, Sharia and Law Faculty, IAIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.82 KB) | DOI: 10.47766/tanfidziy.v1i2.1059

Abstract

human rights is a right owned by every human being in all parts of the world. Human rights have been owned by mankind since birth to the surface of the Earth, such as the right to life, religious rights and citizenship rights. All these rights cannot be taken away from humanity, even the whole world recognizes them. However, the reality that occurs in some countries there are still those who do not get human rights protection in their own country so they are forced to seek asylum in other countries. The method used in this study is a qualitative method. Sources of data are derived from primary data and secondary data obtained by tracing the literature related to the problems studied in this study. The nature of this research is included in the research that uses descriptive analytical method. The results of this study explain that every country is obliged to protect applicants for political asylum without distinction of Religion, Nation, tribe, race and group. The granting of asylum is based on humanitarian principles to protect human rights
Syariat in Action: Assessing the Impact of Jinayat Law on Social Order in Aceh Bastiar Bastiar; Bukhari Bukhari; Anwar Anwar; Iswandi Iswandi; Mowafg Abrahem Masuwd
Justicia Islamica Vol 22 No 1 (2025)
Publisher : Faculty of Sharia UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21154/justicia.v22i1.9913

Abstract

This research aims to examine in depth how the application of Qanun Jinayat in Aceh affects the dynamics of social order in the community. With a qualitative approach based on case studies, this study explores the perceptions of various community groups including religious leaders, law enforcement officials, and vulnerable groups to understand the effectiveness, challenges, and social impacts of the implementation of sharia-based law. Data was collected through in-depth interviews, field observations, and focus group discussions in four strategic areas of Aceh, and then analyzed thematically with the help of ATLAS.ti software. The results of the study show that although the jinayat law contributes to a reduction in moral offenses such as gambling and alcohol consumption, its implementation is not uniform and still faces various obstacles, both technical, social, and legal. Concerns about discriminatory treatment of women and minority groups are also a major concern. Therefore, it is recommended that there be harmonization between qanun and national law and the strengthening of protection for vulnerable groups, so that the application of this law can take place fairly and inclusive in order to maintain social stability in Aceh.