Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.286
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) MAQASIDI Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy MEUSEURAYA : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora CONSTITUO: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik AL-UKHWAH Jurnal Kajian Hukum dan Sosial
Anwar Anwar
STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Regulasi HAM Tentang Pencegahan Perdagangan Orang Perspektif Ilmu Hukum Dan Hukum Islam Bukhari Bukhari; Anwar Anwar
MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2, No. 1 (Juni 2022)
Publisher : MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum diterbitkan oleh Program Studi Hukum Pidana Islam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/maqasidi.vi.960

Abstract

Tulisan ini membahas regulasi HAM tentang pencegahan perdagangan orang perspektif ilmu hukum dan hukum Islam. Pencegahan perdagangan orang sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia sekaligus sebagai bagian penting dari sistem hukum dan hukum Islam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, dengan mengacu pada sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, monograf, peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, pengaturan hak asasi manusia dalam konteks pencegahan perdagangan orang adalah salah satu bagian dari upaya untuk mencapai penegakan hukum dalam hukum pidana. Kedua, pencegahan perdagangan orang sebagai bagian dari hukum hak asasi manusia merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Ketiga, pelaksanaan pengaturan perdagangan orang sebagai bagian dari hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia harus mengambil bagian dan perhatian yang lebih serius dan (serius, tegas dan konsisten) dari Negara dan penegak hukum. Keempat, pelaksanaan pengaturan pencegahan perdagangan orang sebagai instrumen selaras dengan cita-cita Islam.
Maskawin Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Bukhari Bukhari; Anwar Anwar
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 4, No 2 (2022): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies
Publisher : STAI Al-Washliyah Banda Aceh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam peraturan Indonesia khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur nilai mahar, hanya mewajibkan mahar tetapi dengan pengertiannya dasar moderasi tidak dalam KHI hanya mewajibkan mahar dan penjumlahannya dan bagi pihak kedua yang bergantung serta landasannya adalah moderasi. dan sesuatu yang berharga dan memiliki nilai serta dari jenis yang di perbolehkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat Surat an-Nisa' 4. Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam terhadap mahar ada pada pasal 31 KHI, namun KHI menganut pendapat Imam Syafi'I yang cenderung menempatkan kedudukan mahar sebagai sesuatu yang tidak boleh memberatkan kaum laki-laki karena sifatnya yang sederhana sesuai dengan kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Hal ini berarti bahwa pasal 31 KHI lebih berbobot terhadap dasar kesigapan dan sejenisnya yang sama-sama suka dalam memberi dan menerima mahar, dengan demikian segala jenis dapat dijadikan sebagai mahar, karena telah memenuhi nominal maupun dalam bentuk mahar. keuntungan.
IMPLEMENTASI HUKUM ISLAM DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HISTORIS Anwar, Anwar; Bukhari, Bukhari
AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH Vol. 14 No. 1 (2022): At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/tasyri.v14i1.951

Abstract

Penegakan hukum Islam di Provinsi Acheh pada periode dahulu sampai sekarang dan yang akan datang akan mendapatkan dukungan dari masyarakat di Acheh. Dari pengalaman empiris masa lalu itu, dibuktikan dengan bahwa hukum Islam telah diterima dan dapat berfungsi sebagai hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Penegakan hukum Islam di Acheh setelah kemerdekaan pada awalnya diperjuangkan dengan melewati / melewati status Acheh sebagai Area pendukung diri sendiri. Provinsi oleh kewenangan adalah otonom untuk mengatur sendiri domestik dan menjalankan syariat Islam dengan sempurna dan pasti sekarang setelah melahirkan undang-undang kelahiran dan qanun-qanun syariat Islam maka penerapan syariat Islam di Acheh dapat dalam mewujudkan dengan sempurna. Penegakan hukum Islam di Provinsi Acheh memiliki dasar yang berlaku, karena secara historis-sosiologis adalah Syariat Islam di Acheh telah dieksekusi dalam kehidupan nyata sejak beberapa abad terakhir ketika Acheh masih dalam bentuk kekaisaran. Acheh Society, selama sejarah, telah menjadikan Islam sebagai pedoman dalam hidupnya. Melaksanakan dan perbuatan ajaran Islam dalam mencakup sejarah yang cukup lama yang telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Acheh yang Islami, oleh karena itu syariat Islam memiliki satu dan menjadi tuntunan hidup (living law) bagi masyarakat Aceh
Konsep Diri dalam Islam Azhari, Muhammad; Anwar; Pohan, Khairisa; Banurea, Sabarita; Darmila, Lilis
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 1 No 2 (2024): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v1i2.52

Abstract

Konsep diri atau self-concept merupakan pandangan keseluruhan individu terhadap dirinya dan mencakup aspek-aspek seperti keyakinan, nilai, cita-cita, aspirasi, dan komitmen terhadap suatu filosofi hidup.  Artikel ini menggunakan penelitian kepustakaan untuk mengkaji model konsep diri dalam Islam. Konsep diri dalam Islam di sini dijelaskan sebagai cara seseorang memandang dirinya sebagai makhluk di muka bumi, hamba Tuhan, dan khalifah.  Dalam teori tasawuf, seseorang harus mampu melepaskan pandangannya terhadap diri sendiri. Sebab, hal ini dipandang sebagai tabir yang memisahkan kita dari Tuhan. Seseorang kemudian memusatkan pandangannya kepada Tuhan, sehingga terjalin kesatuan antara hamba dengan Tuhan, sehingga sampai pada insan kamil yang dalam psikologi sufi disebut sebagai manusia sempurna.
PENGARUH BUDAYA DAN ADAT DALAM PENYELESAIAN EKONOMI SYARIAH DI ACEH PASCA MOU HELSINKI DARI PERSPEKTIF HUKUM Bukhari, Bukhari; Anwar, Anwar; Chaliddin, Chaliddin
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 3 No 1 (2024): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v3i1.3408

Abstract

Pasca penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) Helsinki pada 2005, Aceh mengalami transformasi signifikan dengan penguatan otonomi khusus, termasuk penerapan syariat Islam dalam aspek ekonomi. Artikel ini menganalisis pengaruh budaya dan adat istiadat Aceh terhadap implementasi dan penyelesaian sengketa dalam sistem ekonomi syariah. Dalam konteks ini, lembaga adat seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan tokoh adat berperan penting dalam mediasi konflik, bekerja sama dengan lembaga syariah seperti Mahkamah Syar'iyah. Pendekatan mediasi dan musyawarah yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dan syariah menunjukkan efektivitas dalam menyelesaikan sengketa ekonomi. Studi kasus spesifik di Aceh mengilustrasikan bagaimana konflik bisnis dan keuangan dapat diselesaikan secara damai melalui intervensi adat dan ulama. Hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang adil dan berkelanjutan. Meskipun menghadapi tantangan seperti potensi konflik dengan hukum nasional dan perbedaan interpretasi syariah, model Aceh menawarkan pelajaran penting bagi wilayah lain dalam mengharmonisasikan modernisasi ekonomi dengan identitas kultural dan religius. Integrasi budaya dan adat dalam hukum syariah di Aceh pasca-MOU Helsinki membuktikan relevansi dan keberlanjutannya dalam konteks kontemporer.
PENYULUHAN ANTI NARKOBA DI SEKOLAH: MEMBANGUN GENERASI BEBAS NARKOBA SEJAK DINI Bukhari, Bukhari; Setiawan, Setiawan; Taufiq, Taufiq; Hatta, M.; Zulfikar, Zulfikar; Anwar, Anwar
MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 2 (Desember 2024)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/meuseuraya.v3i2.3355

Abstract

Anti-drug counseling in schools is a strategic step in preventing drug abuse among teenagers. This activity aims to increase students' awareness of the dangers of drugs, build anti-drug attitudes, and develop social skills to deal with environmental pressure. Evaluation showed a significant increase in knowledge and changes in students' attitudes towards drug use. The implementation of methods such as presentations, discussions, simulations, and role plays proved effective in conveying the anti-drug message. Active support from the school and parents strengthened the impact of the counseling. The development of additional materials such as brochures and posters also expanded the reach of information. The results of this activity emphasize the importance of program sustainability and collaboration with various parties to shape a drug-free young generation. With a holistic approach, this activity contributes to efforts to create a safe and healthy school environment.
Strategi Pendampingan Sosial Aceh Barat P2TP2A Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Anwar, Anwar; Baihaqi, Baihaqi; Aja Dahniar, Aja Dahniar; Jailani, Jailani
AL-UKHWAH - JURNAL PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Ukhwah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Publisher : Prodi Pengembangan Masyarakat Islam STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/jau.v1i2.1729

Abstract

Children are a mandate from Allah SWT that we must protect in order to achieve a period of growth and development to become adults who have a sustainable future in the nation's future. Child sexual violence is an act committed by an adult against a child under 18 years of age, including a child who is still in the womb. The aims of this study were: To find out the description of cases of sexual violence against children in West Aceh, to find out the social assistance strategy carried out by P2TP2A in West Aceh Regency for child victims of sexual violence, to find out what are the factors that support and hinder the implementation of social assistance to child victims of sexual violence. The approach used is a qualitative approach. Data collection techniques with interviews, observation and documentation. Data analysis techniques use interactive methods which include: reduction, data presentation and drawing conclusions. The subjects in this study were heads of P2TP2A child protection, P2TP2A child protection heads, P2TP2A child protection counselors, victims of sexual violence, and the community. From the research that has been done, it can be concluded that: The P2TP2A social assistance strategy for child victims of sexual violence, includes: policy changes through observation, conducting legal services, and counseling assistance, factors that support carrying out social assistance to child victims of sexual violence, namely: the presence of professional companions and cooperation between institutions, factors that hinder the implementation of social assistance to child victims of sexual violence, namely: insufficient funds, lack of victim data and lack of human resources (HR).
Resolusi konflik dalam perspektif Islam Anwar
BIDAYAH: STUDI ILMU-ILMU KEISLAMAN Vol. 13, No. 1, ( Juni 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Teungku Dirundeng Meulaboh Aceh Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/bidayah.v13i1.921

Abstract

Dalam tulisan ini membahas tentang resolusi konflik dalam perspektif Islam, melalui pandangan literasi Islam. Dalam pendekatan sejarah Islam, konflik mulai muncul sejak Allah SWT menciptakan nabi Adam Alaihi salam. Dalam catatan sejarah kehidupan manusia tidak terlepas dari konflik sosial yang diakibatkan oleh perselisihan pendapat baik dalam skala pemikiran, akhlak dan yang paling ekstrem adalah perang. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap resolusi konflik dapat dipelajari dan sumber dari Alquran dan Hadist dan penjelasan dari para pemikir Islam dalam menafsirkan ayat-ayat alquran yang menjelaskan tentang konflik sosila manusia. Penyelesaian konflik dalam Islam dapat dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu melalui klarifikasi (Tabayyun), mediasi (Tahkim), berdamai (Islah), berbuat baik (Ihsan), musyawarah, saling memaafkan dan berlaku adil jaminan kebebasan. Dengan demikian Islam merupakan agama rahmatan lil”alamin yang menhendaki tercptanya kehidupan damai bagi seluruh umat manusia.
Hak Pilih Perempuan Dalam Sistem Demokrasi dan Hukum Tata Negara Islam Bukhari, Bukhari; Anwar; Anwar, Anwar
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4656

Abstract

Women's voting rights are part of human rights guaranteed by modern democratic systems and the Indonesian Constitution. However, women's political participation is often hindered by social, cultural, and conservative religious interpretations. This article aims to analyze women's suffrage from two perspectives: the constitutional democratic system and Islamic constitutional law. The study employs a normative-juridical approach through literature review of both positive legal documents and classical as well as contemporary Islamic texts. The findings show that the Indonesian Constitution—particularly the 1945 Constitution and the Election Law—ensures equal political rights without gender discrimination. From the Islamic perspective, although some classical scholars rejected women's political roles based on certain hadiths, many contemporary scholars permit their participation based on maqasid al-shari'ah, such as justice and public interest (maslahah). Islamic history also records women's involvement in significant events like the Pledges of Aqabah and Ridwan. This article recommends a contextual reinterpretation of religious texts so they do not become barriers to women's political engagement. Thus, women's suffrage can be legitimately accepted in both the constitutional democratic system and a progressive, inclusive interpretation of Islamic constitutional law.
Bridging Law and Astronomy: The Influence of Astronomy on Islamic Law Anwar Anwar; Bukhari Bukhari; Andi Mardika
Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy Vol. 3 No. 2 (2024): Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy (Desember)
Publisher : Islamic Astronomy Department, Sharia and Law Faculty

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47766/astroislamica.v3i2.3646

Abstract

This paper explores the deep relationship between Islamic astronomy ( Ilm al-Falak ) and Islamic law, highlighting its influence on the determination of prayer times, the Qibla direction, and its role in Islamic legal decision-making. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. It draws upon both classical and modern literature, as well as documented expertise from scholars of Islamic astronomy and Islamic law, to provide a comprehensive understanding. The results show that Islamic astronomy has enriched and enhanced the practice of Islamic law, particularly in accurately determining prayer times and the Qibla direction. However, challenges remain in harmonizing Islamic astronomy with Islamic law, necessitating ongoing dialogue between religious scholars and astronomers.
Co-Authors Aja Dahniar, Aja Dahniar Andi Mardika Anwar Azwir Azwir Banurea, Sabarita Bastiar Bastiar Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Bukhari Chaliddin Iswandi Iswandi Jailani Jailani Kasih Lilis Darmila M. Hatta Mowafg Abrahem Masuwd Nurwijayanti Pohan, Khairisa Reyza Setiawan Setiawan Syamsiar, Syamsiar Taufiq Taufiq