Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pensiunan PNS Sebagai Pengurus Koperasi di Lingkungan KPRI: Antara Legalitas Normatif dan Kontinuitas Kelembagaan Rustamunadi; Ida Sulastri; Ikin Ainul Yakin
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v11i4.64221

Abstract

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah badan usaha yang berlandaskan prinsip keanggotaan dan sistem ekonomi kekeluargaan, dibentuk untuk kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan dimensi ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang terkait erat dengan struktur birokrasi negara. Artikel ini menganalisis status hukum pensiunan PNS sebagai pengurus KPRI di tengah ketidakjelasan normatif, meskipun tidak lagi berstatus ASN namun masih sering menjabat dalam kepengurusan koperasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Analisis difokuskan pada harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) koperasi. Hasil kajian menunjukkan adanya ketegangan normatif antara prinsip keanggotaan koperasi berbasis ASN aktif dengan praktik inklusi pensiunan dalam struktur pengurus koperasi. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pensiunan PNS berada dalam wilayah hukum yang ambigu (legal grey area), sehingga penafsiran AD/ART tidak dapat melampaui norma hukum yang lebih tinggi berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori. Oleh karena itu, keterlibatan pensiunan PNS dalam kepengurusan koperasi hanya dapat dibenarkan apabila ditempatkan dalam fungsi profesional non-substantif yang tidak bertentangan dengan syarat legal formal organisasi koperasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kelembagaan KPRI agar lebih adaptif terhadap perubahan status kepegawaian, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam tata kelola koperasi.
Legal and Economic Aspects of Halal Product Certification in Indonesia: A Comparative Study of the Job Creation Law and the Halal Product Certification Law Rustamunadi Rustamunadi; Hanafi Hanafi; Ikin Ainul Yakin; Ida Sulastri
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 6 No. 4 (2026): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v6i4.53046

Abstract

This research is motivated by the increasing demand for halal product assurance in the context of global economic integration, consumer protection, and the enhancement of the competitiveness of the national halal industry within a value-based economic system. This study aims to comprehensively analyze the economic law aspects in the implementation of halal product assurance in Indonesia, with a particular focus on the transformation of the legal regime through a comparative approach between Law Number 33 of 2014 on Halal Product Assurance and Law Number 11 of 2020 on Job Creation along with its implementing regulations. This research employs a normative (doctrinal) legal research method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively through systematic, grammatical, and teleological interpretation techniques to understand the direction and implications of legal norm development. The findings indicate that there has been a significant transformation in the halal product assurance legal regime, marked by amendments, additions, and reaffirmations of legal norms, including the simplification of halal certification procedures, the strengthening of institutional roles, and the acceleration of services oriented toward ease of doing business. From an economic law perspective, this condition highlights the necessity of a responsive, adaptive, and integrative legal policy capable of balancing economic interests, sharia values, and the principles of economic democracy as mandated by the constitution.