Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pembangunan Berkeadilan dan Akses Kesehatan: Menghapus Kesenjangan Sosial di Masyarakat Ernawati Arsyad; Muhammad Syukur; Firdaus W Suhaeb
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8216

Abstract

Pembangunan berkeadilan dalam sektor kesehatan merupakan komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan akses layanan kesehatan dalam perspektif pembangunan berkeadilan di Indonesia melalui pendekatan Systematic Literature Review (SLR). Kajian ini mengintegrasikan berbagai sumber literatur ilmiah, laporan kebijakan, serta data resmi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan akses kesehatan dan implikasinya terhadap pembangunan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan akses layanan kesehatan bersifat kompleks, sistemik, dan multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis dalam sistem kesehatan, tetapi juga oleh struktur sosial yang lebih luas. Meskipun implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah berhasil memperluas cakupan layanan secara formal, akses yang bersifat substantif masih belum merata di seluruh kelompok masyarakat. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi, seperti pendapatan dan pendidikan; faktor geografis, seperti distribusi fasilitas kesehatan yang terkonsentrasi di wilayah perkotaan; serta faktor gender yang membatasi akses perempuan terhadap layanan kesehatan. Selain itu, keterbatasan tenaga kesehatan dan hambatan biaya tidak langsung turut memperburuk akses masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Indikator kesehatan seperti tingginya prevalensi stunting dan angka kematian ibu memperlihatkan bahwa pembangunan kesehatan belum sepenuhnya inklusif. Penelitian ini juga menemukan bahwa kebijakan kesehatan yang bersifat universal belum mampu mengatasi ketimpangan struktural secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembangunan kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada keadilan sosial guna mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia.
COMMUNITY-BASED DEVELOPMENT APPROACH IN MAKASSAR (Community Development, Community Empowerment, And Asset-Based Community Development/ABCD) Ayu Indira Sangaji; Ernawati Arsyad; Najamuddin Najamuddin
JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala Vol 11 No 2 (2026): JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala (Juni)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/6v25k905

Abstract

Community-based development has become an important approach in addressing various social problems in urban communities, particularly in Makassar City, which has a high level of social heterogeneity. This article aims to analyze the implementation of the Community Development, Community Empowerment, and Asset-Based Community Development (ABCD) approaches in community development in Makassar. This study employs a descriptive qualitative approach using literature review and social observation methods toward community empowerment practices in urban areas. The findings indicate that community-based development is capable of increasing community participation, strengthening social capital, and creating community independence through the utilization of local assets. The ABCD approach is considered more adaptive because it positions the community as the subject of development with internal capacities and resources. In Makassar, the implementation of community-based development can be seen in waste bank programs, tourism alley programs, community-based micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and women’s empowerment initiatives in densely populated areas. The main challenges include the lack of program sustainability, inequality in access to resources, and the dominance of top-down approaches in development policies. Therefore, a sustainable participatory development model based on local community potential is needed.