<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kesiapan strategis Pemerintah Kota Cilegon dalam menyinkronkan pelatihan vokasi dengan tuntutan industri berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Sebagai pusat industri utama, Cilegon menghadapi tantangan signifikan berupa pengangguran di kalangan lulusan sekolah menengah yang disebabkan oleh ketidaksesuaian keterampilan yang persisten. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah, alokasi anggaran, dan target kinerja yang berkaitan dengan penguatan pendidikan vokasi pada era Industri 4.0. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif terhadap RPJMD Kota Cilegon, ditemukan bahwa pemerintah daerah memprioritaskan daya saing SDM melalui program prioritas "25 Ribu Lapangan Kerja". Temuan penelitian menunjukkan adanya alokasi anggaran tahunan yang konsisten sebesar 11 miliar khusus untuk pelatihan berbasis kompetensi dan pemagangan industri. Kebijakan tersebut menetapkan target sertifikasi kompetensi sebesar 80% bagi para pencari kerja. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka strategis telah terbentuk, efektivitas pelaksanaannya sangat bergantung pada sinergi antara Balai Latihan Kerja dengan kemitraan sektor swasta melalui skema pemagangan. Selain itu, mengingat kewenangan sekolah menengah kejuruan formal berada di bawah pemerintah provinsi, pemerintah kota memfokuskan intervensi pada pelatihan vokasi non-formal untuk menjembatani kesenjangan keahlian. Implikasi dari studi ini menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja yang efektif memerlukan standar sertifikasi terintegrasi yang diakui oleh investor dan industri berskala internasional]]>
