Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sri Sukmana Damayanti
Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Penyedia Jasa Pekerja Seks Komersial (Mucikari) Melalui Media Sosial Nisrina Nova Maharani; Wahyu Prawesthi; Sri Sukmana Damayanti; Ernu Widodo
Journal Evidence Of Law Vol. 5 No. 1 (2026): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v5i1.2190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang berperan sebagai perantara dalam praktik prostitusi melalui media sosial serta mengkaji kesesuaian pengaturan hukum positif dengan perkembangan modus kejahatan tersebut. Pertanyaan utama penelitian menyoroti bagaimana hukum pidana mengkualifikasikan perbuatan tersebut dan sejauh mana norma yang berlaku mampu memberikan kepastian dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perantaraan prostitusi melalui media sosial tetap memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana terkait perbuatan memudahkan atau mengambil keuntungan dari perbuatan cabul, meskipun dilakukan melalui sarana digital. Namun, terdapat kelemahan normatif dalam aspek pembuktian, definisi operasional, dan sinkronisasi regulasi dengan hukum teknologi informasi. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum pidana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi mengenai alat bukti elektronik dan formulasi delik yang mampu menjangkau kejahatan berbasis siber. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum pidana modern dengan menekankan integrasi antara perlindungan moralitas sosial dan respons terhadap digitalisasi kejahatan, serta merekomendasikan harmonisasi kebijakan hukum.
Optimization of Restorative Justice in the Resolution of Minor Criminal Cases at the District Prosecutor's Office Bimo Widyatmoko; Hartoyo Hartoyo; Sri Sukmana Damayanti
Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia Vol 6 No 1 (2026): July
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/jihham.v6i1.6741

Abstract

Purpose: This study aims to analyse the implementation, effectiveness, and optimization of Restorative Justice in resolving minor criminal cases at the District Prosecutor’s Office. It also examines how restorative justice principles are applied in practice and assesses their contribution to more efficient, fair, and balanced case resolution within the criminal justice system. Research Methodology: This research employs an empirical juridical method using statutory, case, and conceptual approaches. It examines legal norms and their practical implementation in case handling at the District Prosecutor’s Office. The data are analysed qualitatively to understand restorative justice practices and their effectiveness in resolving minor criminal cases. Results: The findings indicate that RJ implementation of Restorative Justice has been conducted in accordance with the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 through a reconciliation mechanism between victims and offenders facilitated by prosecutors. Conclusions: Optimization efforts should include enhancing prosecutors’ competencies, strengthening inter-agency coordination, improving regulations, and increasing public awareness through socialization programs. Supporting factors include a clear legal framework, commitment from the Prosecutor’s Office, and a culture of deliberation within society. Limitations: Restorative Justice serves as an effective and equitable alternative for resolving minor criminal cases and is consistent with modern criminal law principles. Key supporting factors include a clear legal framework, institutional commitment, and a societal culture valuing deliberation and consensus. Contributions: Future studies are encouraged to broaden the scope of research and examine the long-term effects of Restorative Justice on victim satisfaction, offender reintegration, and recidivism reduction.
Co-Authors Bimo Widyatmoko Ernu Widodo Hartoyo Hartoyo Nisrina Nova Maharani Wahyu Prawesthi