Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Nadhair : Jurnal Kajian Fikih dan Ushul Fikih
Khalilullah
Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga
Religion Education

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Landasan Penetapan Istishab Sebagai Sumber Hukum Mazhab Syafi’i Zahrul Mubarrak; Muhammad Yanis; Khalilullah
Jurnal Al-Nadhair Vol 3 No 01 (2024): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v3i01.54

Abstract

Pada dasarnya pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Qur’an, hadis, ijma dan qiyas. Namun ada satu metode istidlal yaitu istishab yang juga dijadikan sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi’i ketika tidak ada dalil dalam al-Quran, hadis, ijma’ dan qiyas. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhayli dalam kitab Ushul al-Fiqh al-Islamy, Namun ada ulama yang menerima istishab sebagai sumber hukum dan ada juga yang menolaknya. Penelitian ini merupakan penelitian Usul Fiqh dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penulisan dalam bentuk deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data berupa sagala dokumen dan literatur yang menjelaskan tentang Istishab sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafii. Teknik analisis data peneliti menggunakan pendekatan content analisis. Hasil penelitiannya, bahwa; 1) Kedudukan istishab dalam Mazhab Syafi’i bahwa Imam Syafi’i tidak menegaskan secara jelas mengenai istishhab sebagai sumber hukum. Tetapi menurut Al-Muzani istishhab adalah hujjah. 3) Latar belakang penetapan istishab sebagai sumber hukum dalam mazhab Syafi’i adalah: a) Firman Allah SWT dalam Surat Al-An’am ayat 145. b) Sabda Nabi Riwayat Imam Ahmad. c) Ijma’, d) Dalil ‘Aqli.
Hukum Relokasi Makam Perspektif Fiqh Syafi’iyyah : (Analisis Al-Dharurah Pada Pembangunan Jalan Tol) Suryadi; Khalilullah
Jurnal Al-Nadhair Vol 3 No 02 (2024): Al-Nadhair
Publisher : Ma'had Aly MUDI Mesjid Raya Samalanga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61433/alnadhair.v3i02.98

Abstract

Banyak warga yang tidak setuju dengan kebijakan pemeritah untuk merelokasikan kuburan untuk pembangunan jalan tol karena dinilai berlebihan dalam mengambil keputusan. Tapi disatu segi pemerintah atau penguasa juga tidak bisa disalahkan karena konsekuensi dari hidup bernegara dan bermasyarakat, jika hak milik individu berhadapan dengan kepentingan umum maka kepentingan umumlah yang harus didahulukan. Melihat dari maslahah yang timbul dari relokasi makam yang diakibatkan oleh pembangunan jalan tol kebijakan pemerintah harus diindahkan, tapi di sisi lain ada juga masyarakat yang merasa terdhalimi atas kebijakan pemerintah tersebut. Berdasarkan uraian di atas, ada yang menarik menurut peneliti terkait “Hukum Relokasi Kuburan Perspektif Fiqh Syafi’iyah (Analisis al-Dharurah Pada Pembangunan Jalan Tol) karena banyaknya kesimpang siuran dalam masyarakat mengenai hukum tersebut. Jenis penelitian ini yaitu kepustakaan (library rechearch). Penelitiaan kepustakaan membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan relokasi kuburan berdasarkan aturan pemerintah dan nash dalam pandangan fiqh Syafi’iyah, yang berkesimpulan:”. 1. Ulama fiqh tidak membolehkan pembongkaran dan relokasi kuburan karena relokasi kuburan tersebut dibolehkan jika adanya dua kriteria dibawah ini: (a) Adanya kemudharatan yang dipertimbangkan oleh syara’ (b)Mayat tersebut telah hancur menjadi tanah menurut dokter forensik sebagaimana disebutkan oleh Muhamad bin Umar al-Bantani al-Jawi dan beberapa ulama lain. 2. Pada pembangunan jalan tol tidak tergolong ke dalam dharurah, tetapi hanya termasuk dalam kategori hajjiah karena definisi dari hajjiah adalah sesuatu yang diperlukan dari segi ekspansi dan menghilangkan kesusahan yang biasanya menyebabkan rasa malu dan kesulitan setelah kehilangan apa yang dibutuhkan.
Co-Authors Muhammad Yanis Suryadi Zahrul Mubarrak