Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM WASIAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ISLAM Hera Widjayanti; Sherly Tay
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Wasiat merupakan salah satu bentuk pengaturan pembagian harta peninggalan yang dibuat oleh pewaris untuk memastikan bahwa keinginannya terkait pengelolaan atau pembagian harta tersebut dapat terlaksana setelah ia meninggal dunia. Untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan pengaturan hukum mengenai wasiat dalam sistem hukum perdata Indonesia dan untuk menggali akibat hukum bagi ahli waris yang mengklaim hak waris berdasarkan wasiat lisan yang tidak memenuhi persyaratan formal yang ditentukan oleh KUHPerdata, Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentuakan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Seharusnya setiap muslim mengetahui dan memahami dengan baik hukum kewarisan Islam, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam diantara ahli waris. Pembagian warisan merupakan aspek yang sangat penting dalam hukum Islam. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap Hukum Waris Islam dan implementasinya. serta bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam praktik. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur. penelitian ini mengkaji ayat-ayat Al- Qur'an, Hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris Islam mengatur pembagian yang adil, dengan proporsi yang bergantung pada keadaan ahli waris lainnya. Contoh aplikasi yang dibahas menunjukkan variasi dalam penerapan hukum waris ini di kalangan masyarakat Muslim.
Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg Hera Widjayanti; Hotman Sinambela; Heru Mario; Panti Silaban
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.14087

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap tumbuh kembangnya, termasuk tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kesusilaan dan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg tanggal 14 Juli 2026 yang menerapkan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut kerahasiaan identitas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Disimpulkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan anak dan keadilan.
ANALISIS YURIDIS PENCABUTAN GUGATAN DALAM SENGKETA LAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 731/PDT.G/2025/PN JKT.PST Almira Dinda Kartika; Appe Hutauruk; Hera Widjayanti; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1912

Abstract

This study aims to analyze the ratio decidendi of the Panel of Judges in granting a unilateral withdrawal of a lawsuit and to analyze the legal consequences regarding legal certainty and the legal protection of the Defendant in a healthcare service dispute, based on Central Jakarta District Court Order Number 731/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. This research employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. Legal materials were analyzed using a descriptive-qualitative method, focusing on the provisions of Articles 271 and 272 of the *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) and the legal considerations within the court order. The research findings indicate that the withdrawal of the lawsuit could be executed unilaterally because it was submitted before the Defendant had filed a response; thus, the Defendant's consent was not required, in accordance with Article 271 of the Rv. The withdrawal terminates the proceedings and provides procedural legal certainty but does not resolve the core dispute, as the court does not adjudicate the substance of the legal relationship or the Defendant's liability. Consequently, the withdrawal does not automatically preclude the Plaintiff from refiling the lawsuit, provided that applicable legal requirements are met and the action is taken in good faith. The legal protection of the Defendant must be safeguarded through the application of the principles of legal certainty, the balancing of the parties' interests, and the prevention of the abuse of legal process.