Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN KEWENANGAN POLRI DALAM MENANGANI TIDAK KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN Daniel Mari Hot Nababan; Appe Hutauruk; Lamhot Hutahaean; Rony Hutahaean; Heru Mario
Law and Communication Journal Vol 2 No 1 (2026): Kajian Hukum Perlindungan Konsumen
Publisher : PT Sanagi Edu Konsultan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagai fenomena hukum yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial serta mengkaji tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanganannya. Pencurian dengan kekerasan merupakan tindak pidana yang memiliki tingkat bahaya tinggi karena tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pencurian dengan kekerasan dipengaruhi oleh faktor internal pelaku, faktor eksternal lingkungan sosial, faktor situasional, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, Polri memiliki kewenangan strategis dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pelaksanaan penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan penafsiran norma, keterbatasan sumber daya, dan tantangan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan pencurian dengan kekerasan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penindakan represif, tetapi juga melalui upaya preventif, peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan profesionalisme aparat penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg Hera Widjayanti; Hotman Sinambela; Heru Mario; Panti Silaban
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/joecy.v6i2.14087

Abstract

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berhak memperoleh perlindungan dari segala bentuk ancaman terhadap tumbuh kembangnya, termasuk tindak pidana persetubuhan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana kesusilaan dan perlindungan hukum terhadap anak korban, serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 245/Pid.B/2026/PN Srg tanggal 14 Juli 2026 yang menerapkan Pasal 473 ayat (2) huruf b juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya menyangkut kerahasiaan identitas dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Disimpulkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum guna mewujudkan perlindungan anak dan keadilan.