<![CDATA[This research evaluates Jakarta's readiness for Battery Electric Vehicle (BEV) adoption as a strategy to reduce emissions. Utilizing a survey of 100 car users in DKI Jakarta, the study employs Descriptive Statistics and Importance Performance Analysis (IPA) to map gaps between respondent expectations and perceptions regarding infrastructure and regulations.Findings reveal primary challenges such as limited SPKLU (charging station) availability and regulatory inconsistencies. Based on the IPA matrix, ease of access to SPKLU locations is identified as the most pressing priority (Quadrant A), rated high in importance but low in performance. Conversely, the ecosystem’s strengths (Quadrants B and D) include effective non-fiscal policies like odd-even rule exemptions, successful mitigation of range anxiety, and attractive incentives.The strategic recommendation for the DKI Jakarta Provincial Government is to prioritize the development of real-time applications to improve SPKLU information accessibility. Furthermore, maintaining successful policies is essential for promotional efforts to build public trust in the BEV ecosystem. Abstrak Penelitian ini mengevaluasi kesiapan DKI Jakarta dalam adopsi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB/BEV) untuk mereduksi emisi gas karbon. Melalui kuesioner terhadap minimal 100 pengguna mobil, data dianalisis menggunakan Statistik Deskriptif dan Importance Performance Analysis (IPA) guna memetakan kesenjangan antara ekspektasi dan persepsi responden terhadap infrastruktur serta regulasi. Hasil penelitian mengidentifikasi tantangan utama berupa keterbatasan jumlah dan distribusi SPKLU yang tidak merata, serta ketidakkonsistenan regulasi. Analisis IPA menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi lokasi SPKLU berada di Kuadran A (Prioritas Utama), yang berarti sangat penting namun kinerjanya masih rendah. Sebaliknya, kekuatan ekosistem (Kuadran B dan D) terletak pada efektivitas kebijakan non-fiskal seperti pembebasan ganjil-genap, keberhasilan mitigasi range anxiety, dan daya tarik insentif yang ada sekarang ini. Rekomendasi strategis bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah memprioritaskan pengembangan aplikasi real-time untuk akses informasi SPKLU. Selain itu, kebijakan yang sudah efektif harus dipertahankan sebagai materi promosi utama guna memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem BEV.]]>
