Garuda - Garba Rujukan Digital

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat Rosalina, Maria
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 2 (2018): Doktrina:Journal of Law Oktober 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Proses persidangan dalam hukum acara perdata, alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu ada alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat yang diatur Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 untuk pemeriksaan setempat khusus benda tidak bergerak. Akan tetapi dalam prakteknya, pemeriksaan setempat ini sering tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non executable). Permasalahan yaitu bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada pengadilan negeri stabat dan hambatan apakah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesiakan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat.

Pengaturan Pemeriksaan Setempat (decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Maria Rosalina
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 18, No 1 (2018): Edisi September 2018
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v18i1.909

AbstractProof is one of the important and decisive stages in the trial process in civil procedural law because the result of this verification can be used by judges, who try cases in providing legal considerations to make decisions, so that the judges can make decisions based on real legal facts, and provide legal satisfaction to justice seekers. One of the proofs used by judges in the trial is the local examination (decentee). However, this local examination is not included in the evidence set by Article 1866 of the Civil Code and Article 164 HIR / Article 284 of the RBG, namely proof of letters, evidence of witnesses, allegations, confessions, and oaths. Based on this, it raises problems, namely how to regulate the local examination in the legislation in Indonesia, who can request a local examination, and what obstacles are encountered when the local examination is carried out. Keywords: regulation, local examination, legislation

Aspek Hukum Paralegal Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin Dan Marginal Dalam Mencari Keadilan Maria Rosalina
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 17, No 2 (2018): EDISI JANUARI 2018
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v17i2.353

Indonesia is a legal state or recthsstaat and not a state of power (machtsstaat). To solve legal problems, someone deserves to get legal aid and one of the legal aids is from paralegal. Paralegal is a non-law graduate but possesses basic knowledge and understanding of law and human rights to provide legal assistance to the needy. The term paralegal in the Indonesian legal system is, in writing, just recognized and mentioned in the law on legal aid No. 11 of 2016, in Article 9 and Article 10. Keywords: Legal Aspect, Paralegal, Legal Aid

Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Dalam Melakukan Pengawasan Atas Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Bagi Pelaku Tindak Pidana (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai) Maria Rosalina
Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 19, No 1 (2019): Edisi September 2019
Publisher : Universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhk.v19i1.1739

283 of the Criminal Procedure Code. Superintendent and observer Judges were wise in conducting supervision and observations aimed at obtaining certainty whether the contents of the court's decision had been implemented properly, for example whether prisoners had served their sentences in the jail, did not enter and leave the jail freely, got room facilities according to their rights, were not released late and so on. However, in its application, there are still many contents of decisions that are not implemented as determined and follow the rules that apply to the prisoners in the jail. Besides, not all of the society at large and prisoners in particular know the existence and duties of the superintendent and observer Judges. Keywords: Superintendent and Observer Judges, Permanent Legal Verdicts, Criminal Offenders.

Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum Struktural dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Secara Litigasi dan Non-Litigasi Fajargus Laia; Susilawati Susilawati; Maria Rosalina
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 3, No 2 (2020): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) December
Publisher : Mahesa Research Center

The purpose of this paper is to determine the legal arrangements for providing structural legal aid, what are the forms of litigation and non-litigation resolution, and how the obstacles are faced. The research is descriptive in nature, by describing the state of the subject and object, which can be people or institutions based on existing facts and uses a normative and empirical juridical approach, namely analyzing laws and regulations and conducting interviews with respondents. Data obtained through field research (field research). Based on the results of the research, the arrangements for providing structural legal aid by the Medan legal aid agency are Law No.16 of 2011 concerning legal aid and Government Regulation No. 42 of 2013 as the implementing regulation, and as for internal assistance, namely the standard operating procedures of the legal aid agency itself and other supporting laws. Field legal aid agencies resolve criminal cases in litigation and non-litigation terms. Litigation resolution is the handling of cases through court channels, namely acting as a companion, both in the police, prosecutors, and in court. Meanwhile, non-litigation settlement is the handling of cases outside the court route, namely by conducting legal counseling, legal consultation, mediation, and negotiations, which can be carried out by lawyers, paralegals, lecturers, and law faculty students who have met the requirements that have been set.

Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Pada Pengadilan Negeri Stabat Maria Rosalina
DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Vol 1, No 2 (2018): Doktrina:Journal of Law Oktober 2018
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31289/doktrina.v1i2.1924

Proses persidangan dalam hukum acara perdata, alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Selain itu ada alat bukti lain yaitu pemeriksaan setempat yang diatur Pasal 153 HIR/Pasal 180 Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2001 untuk pemeriksaan setempat khusus benda tidak bergerak. Akan tetapi dalam prakteknya, pemeriksaan setempat ini sering tidak dilaksanakan, sehingga mengakibatkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilaksanakan (non executable). Permasalahan yaitu bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesaikan sengketa tanah pada pengadilan negeri stabat dan hambatan apakah yang dihadapi dalam mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat dalam menyelesiakan sengketa tanah pada Pengadilan Negeri Stabat.

Gugatan Perwakilan Kelompok Masyarakat Terhadap Pemerintahan Provinsi Reza Putra Ramadhan; Maria Rosalina; Muhammad Faisal Rahendra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 4 (2021): Edisi Desember 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakPenyelesaian suatu sengketa di Pengadilan merupakan keputusan akhir antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mendapatkan keadilan atas suatu peristiwa hukum. Sengketa dapat terjadi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah terkait pembangunan suatu daerah yang dilakukan pemerintah. Dimana kelompok masyarakat setempat tidak mendapatkan perlakuan yang layak. Dalam mempertahankan hak masyarakat, maka kelompok masyarakat dapat mengajukan class action ke Pengadilan demi mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban dari suatu peristiwa yang dimaksud. Class action merupakan gugatan penyelesaian permasalahan antara sekelompok orang yang mengalami kerugian atas suatu pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dimana dalam hal ini kelompok masyarakat tersebut dapat mengajukannya penyelesaian ke Pengadilan setempat demi mendapatkan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami kelompok masyarakat tersebut, adapun pendaftaran gugatan class action harus memenuhi syarat. seperti halnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019 tentang gugatan class action. Dimana Hakim Mahkamah Agung menolak seluruh keberatan kelompok masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 896K/PDT/2019, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ciliwung cisadane (BWSCC). Walaupun putusan tersebut telah sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak memberikan penyelesaian di kedua belah pihak. Karena dengan adanya putusan tersebut sangat disayangkan nasib masyarakat yang menderita tanpa adanya pertanggungjawaban yang diterima atas kerugian yang dialmi akibat proyek pemerintah tersebut. Kata Kunci : Gugatan Perwakilan Kelompok, Masyarakat, Pemprov DKI Jakarta AbstractThe settling of an issue in a court was a final decision between the parties, with a view to getting justice upon a legal event. An issue may be raised between a community group and a government with regard to the construction of a governmental area. Where local communities don't get decent treatment. In the defense of civil rights, public groups can take action to the court in order to bring justice and accountability to the event involved. Class action is a problem settlement lawsuit between a group of people who lose money over a government development. In this case the group of people should submit a settlement to local courts in order to account for the loss of the community group, as well as the registration of the class action suit must be qualified. As in Supreme Court ruling number 896k /PDT/2019 on the class action suit. Where the Supreme Court judge ruled against all objections from the ciliwung cisadane (BWSCC) public groups. That the ruling of Supreme Court number 896k /PDT/2019, does not reflect a sense of justice for the ciliwung cisadane (BWSCC) society. Though the ruling has been in harmony with the sound of current legislation, it does not provide a mutually beneficial solution. Because such a ruling would be unfortunate for people who suffer without responsibility for the losses imposed on them by the government project. Keywords : Settlement, Bukit Duri Community, DKI Jakarta Provincial Government

AKTA KELAHIRAN ANAK LUAR KAWIN SEBAGAI HAK PERDATA ANAK Maria Rosalina
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. One of the goals of marriage is to have offspring, namely children, who are the successors of the family. Article 2 Paragraph (2) Law No. 1 Year 1974 states "Every marriage is recorded according to the prevailing laws and regulations." Therefore, based on Article 2 Paragraph (2), marriages that are not registered at the agency in charge of this are illegitimate in state administration, and children who born from this marriage are children outside of marriage. In Islamic law, there is no distinction between out-of-wedlock children and adulterous children, because according to Islamic law, children born from adultery, religious marriage or unmarried marriage are considered children born out of wedlock because their marriage is not registered. Article 27 Paragraph (1) and (2) of Law Number 23 of 2002, as amended by Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, it can be concluded that since birth, every child has the right to obtain a personal identity as set forth in a deed. birth, regardless of whether the child is legal or illegitimate. If an Indonesian citizen wishes to register the birth of his child, then he must meet the requirements stated in Article 33 of Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration. Furthermore, Article 34 of Presidential Decree No. 96 of 2018 states that residents can make a statement of absolute responsibility (SPTJM) for the correctness of the data with the knowledge of 2 (two) witnesses in case: a. Do not have a birth certificate; and or b. Do not have a marriage book / marriage certificate quotation or other valid evidence but the relationship status in the KK shows as husband and wife.The Medan City Government, at the Meda City Civil Registry Office, the requirements for obtaining a birth certificate, apart from applying the Presidential Decree No. 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, also divides the processing of a birth certificate into 2 (two) parts of the application for a birth certificate, namely based on the age of birth from the age of 0 to 60 days and the age of 60 days and above. Keyword : Birth Certificate, Unmarried Children, Civil Rights.Abstrak Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak, yang merupakan penerus keluarga tersebut. Pasal 2 Ayat (2) UU No. 1 Thn 1974 menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) ini, perkawinan yang tidak dicatatkan pada instansi yang bertugas untuk itu adalah tidak sah secara administrasi negara, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak luar kawin. Dalam hukum Islam, tidak membedakan antara anak luar kawin maupun anak zina, karena menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan dari perzinaan, pernikahan secara agama atau nikah siri, dianggap sebagai anak yang lahir di luar kawin karena pernikahannya tidak dicatatkan. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor RI 23 Tahun 2002, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dapat disimpulkan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak untuk mendapatkan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran, tanpa melihat apakah anak tersebut anak sah atau anak luar kawin. Jika seorang Warga Negara Indonesia hendak mencatatkan kelahiran anaknya, maka harus memenuhi persyaratan yang disebutkan pada Pasal 33 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya Pasal 34 Perpres No. 96 Tahun 2018 ini menyebutkan penduduk dapat membuat surat pernyataan Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 1 No. 1, September 2020 176 tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a.Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan atau b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukan sebagai suami istri. Pemerintah Kota Medan, pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Meda,syarat untuk pengurusan akta kelahiran, selain berlaku Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, juga membagi pengurusan akta kelahiran menjadi 2 (dua) bagian permohonan akta kelahiran yaitu berdasarkan usia kelahiran dari usia 0 sampai dengan 60 hari dan usia 60 hari hari keatas. Kata Kunci : Akte Kelahiran, Anak Luar Kawin, Hak Perdata

PERCERAIAN SEBAGAI PENYEBAB PUTUS PERKAWINAN Maria Rosalina
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrack Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. The purpose of marriage is to form a family between a man and a woman, get a happy, harmonious and peaceful family, sakinah, mawadah, waromah, carry out God's orders, get offspring and increase the kinship of both husband and wife. However, in practice, life in a household does not always run smoothly, happily, serenely and peacefully. Quarrels often occur in households due to factors of domestic violence, economic factors, jealousy of spouses, infidelity, mutual suspicion or distrust of husbands or wives, even because there are no offspring or children in the marriage, because children are the next generation. for relatives and both parents, in a marriage, so that this quarrel resulted in divorce between husband and wife. Likewise, many community members who live in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, many who divorce. Some of the divorces that occurred in Suka Beras Village were carried out under the hands. This is because members of the public do not know how to file a divorce to the court and what the legal consequences arise from the divorce, for example regarding joint property, rights and obligations of ex-wives or ex-husbands and others. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with the Legal Education model entitled Divorce as the Cause of Marriage Breaks, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Marriage, Divorce, Break up, Court ABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan keluarga yang bahagia, rukun dan damai, sakinah, mawadah, waromah, menjalankan perintah Allah, mendapatkan keturunan serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun isteri. Akan tetapi dalam praktiknya, kehidupan dalam berumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tentram dan damai. Pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan, saling curiga atau tidak percaya kepada suami atau isteri, bahkan karena tidak adanya keturunan atau anak dalam perkawinan tersebut, karena anak merupakan generasi penerus bagi kerabat dan kedua orang tuanya, dalam suatu perkawinan, sehingga pertengkaran ini mengakibatkan perceraian antara pasangan suami isteri. Begitu juga dengan anggota masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, banyak yang melakukan perceraian. Perceraian yang terjadi di Desa Suka Beras ini ada yang dilakukan dibawah tangan. Hal ini disebabkan karena anggota masyarakat tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengajukan perceraian tersebut ke pengadilan serta bagaimana akibat hukum yang timbul akibat perceraian tersebut, misal tentang harta bersama, hak dan kewajiban mantan isteri atau mantan suami dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Putus, Pengadilan

Penyesuaian Identitas Gender Dan Jenis Kelamin Perempuan Menjadi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Penetapan Nomor : 9/Pdt.p/2021/PN.Wat) Muhammad Adham Junior; Mustamam Mustamam; Maria Rosalina
Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat Vol 3, No 4 (2022): Edisi Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v3i4.6338

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search