Suprianto Suprianto
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KINERJA APARAT KEPOLISIAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA WILAYAH HUKUM KANTOR KEPOLISIAN RESOR MOROWALI Suprianto Suprianto; Juemi Juemi; Nora Ariani; Rizmala Nadiah Borahima
PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy Vol. 1 No. 2 (2026): PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy
Publisher : PATRIOT: Journal of Public Administration and Policy

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Polres Morowali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara sebagai teknik pengumpulan data utama. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kapolres Morowali, anggota kepolisian, serta masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan ilegal. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator kualitas kerja, kuantitas kerja, dan pelaksanaan tugas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek kualitas kerja, aparat kepolisian telah melaksanakan tugas sesuai dengan standar operasional prosedur, melakukan pengumpulan bukti secara sistematis, serta menjalin koordinasi dengan instansi terkait. Dari aspek kuantitas kerja, aparat kepolisian dinilai cukup aktif dalam melakukan operasi penindakan, patroli rutin, serta merespons laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan ilegal. Namun, dari aspek pelaksanaan tugas, masih ditemukan berbagai kendala, seperti kesulitan menindak pelaku utama, dugaan keterlibatan oknum, serta kebocoran informasi yang menyebabkan penindakan belum memberikan efek jera secara maksimal. Oleh karena itu, meskipun kinerja aparat kepolisian menunjukkan hasil yang cukup baik, peningkatan efektivitas penegakan hukum masih diperlukan agar pertambangan ilegal dapat ditangani secara lebih optimal dan berkelanjutan.