Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal EDUTECH: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Scientia International Journal Reglement & Society (IJRS) Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum
Salamat Siregar, Padian Adi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Keabsahan Akad Jual Beli Melalui Internet Ditinjau dari Hukum Islam Padian Adi Salamat Siregar
EDUTECH Vol 5, No 1 (2019): EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial
Publisher : EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.288 KB) | DOI: 10.30596/edutech.v5i1.2762

Abstract

Internet dapat dianggap sebagai sumber informasi yang sangat besar yang dapat membantu dalam melakukan interaksi dan komunikasi. Penggunaan internet tidak terbatas pada pemanfaatan informasi, tetapi juga menciptakan jenis-jenis dan peluang bisnis yang baru dengan transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik. Unsur penting yang harus dipenuhi dalam bisnis online dengan bisnis offline yaitu pada proses transaksi (akad) dan media utama. Bentuk perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan media internet tidak jauh berbeda dengan proses jual beli biasa. Transaksi online dibolehkan menurut Islam berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam perdagangan menurut Islam, kecuali pada barang/jasa yang tidak boleh untuk diperdagangkan sesuai syariat Islam. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli. Kedudukan hukum terhadap keabsahan akad transaksi jual-beli (perikatan atau al-‘aqdu) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada ketentuan transaksi harus berbentuk tulisan, dengan ijab-qabul (serah-terima) melalui perkataan pun cukup mewakili untuk dikatakan suatu transaksi
Law Enforcement Efforts Against Fisheries Crime Under Specialist Lex Provisions in Indonesia Padian Adi Siregar
International Journal Reglement & Society (IJRS) Vol 1, No 1 (2020): May-August
Publisher : International Journal Reglement & Society (IJRS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/ijrs.v1i1.6

Abstract

The 1945 Constitution (UUD) Article 33 paragraph (3) states, "The land and water and natural resources contained therein are controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people. This writing uses normative juridical legal research methods (normative research). with a descriptive analytical research specification using secondary data. The data collection procedure is in the form of documentation of notes or quotations, tracing legal literature, books and others related to problem identification. The focus of the problem is how the provisions of Lex Fisheries Crime Handling Specialist in Indonesia? And how is the implementation of fisheries criminal law enforcement based on lex specialist provisions in Indonesia? Whereas the legal arrangements regarding evidence in criminal fisheries are regulated in Part Two A in Article 76 A, Article 76 B and Article 76 C of Law Number 45 of 2009 Tanteng Amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. Based on the sound of Article 76 A of Law Number 45 of 2009 Tanteng Amendment to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries, there are only two options for the choice of provisions regarding evidence in fisheries crime, the first is confiscated for the State or destroyed, based on this. , there is no provision for the return of evidence in a fishery crime against the perpetrator or his family. The system of criminal law enforcement in fisheries crime is included in specific provisions with provisions in specific laws. Not only on the provision that Fisheries Crime is regulated in a special law, because of the vast area of the Indonesian Sea, the government has given authority to various state institutions that oversee Indonesia's maritime sovereignty ranging from domestic threats to threats that come from within the country in particular. in fisheries crime, among others Polair, TNI-AL dan PPNS.
Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian Padian Adi Siregar
Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Vol 1, No 1 (2020): Juni - September
Publisher : Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55357/is.v1i1.17

Abstract

Gadai adalah penyerahan barang bergerak sebagai jaminan kepada pegadaian, yang senilai dengan atau lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Apabila pada waktu yang telah ditentukan (jatuh tempo) barang jaminan dapat dijual lelang guna menutup pengembalian pinjaman, dan jika masih ada nilai sisanya akan dikembalikan kepada peminjam. Lelang merupakan penjualan barang jaminan yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului pengumuman lelang. Sebelum dilakukan pelelangan pihak kreditur wajib melakukan somasi/peringatan terlebih dahulu kepada pihak nasabah somasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Namun pada kenyataan pihak kreditur tidak melakukan peringatan terhadap nasabah atas pelelangan objek jaminan gadai emas milik nasabah. bahwa perbuatan yang dilakukan pihak kreditur atas pelelangan pada dasarnya harus memenuhi syarat yang telah ditentukan salah satunya harus memberikan peringatan terhadap nasabah, perlindungan hukum yang diberikan pegadaian selama ini baik terhadap objek maupun nasabah dalam hal pelelangan tanpa adanya peringatan ini masih jauh dari sempurna
Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan Padian Adi; Ismail Koto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 4, No 2 (2019): Juli - Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (402.348 KB) | DOI: 10.30596/dll.v4i2.3175

Abstract

Requests for suspension of detention can be granted with conditions that must be met. The requirements that must be met by the applicant for detention suspension are 2 (two) conditions, namely subjective conditions and objective conditions. The subjective condition referred to is the existence of subjective judgments made by the investigator or public prosecutor or judge to assess the reason for the applicant's suspension of detention granted or rejected. Whereas the objective requirement is that there is a guarantee in accordance with Article 31 of the Criminal Procedure Code which states that an authorized official at the examiner's level can suspend detention. This writing uses normative juridical legal research methods (normative research) with descriptive analytical research specifications that use secondary data. The procedure of data collection is in the form of documentation of notes or quotations, search of legal literature, books and others related to the identification of problems both offline and online, which are then analyzed through the content analysis method (centent analysis method) with a focus on the problem of how objective conditions are and the subjectivity of detention suspension in the Criminal Procedure Code (KUHAP) in Indonesia. From the results of the study it is known that the objective and subjective conditions of suspension of detention in Indonesia are suspects must fulfill the conditions specified in the explanation of Article 31 of the Criminal Procedure Code (KUHAP), which is the requirement for reporting, not leaving the house and / or not leaving town the terms of subjectivity include consideration of institutional officials asking for money guarantees and / or guarantees of people. Consideration of objectivity, namely the suspect is not worried about escaping, damaging or removing evidence and will repeat the action. Consideration of subjectivity, namely the suspect is willing to sign and fulfill the terms of detention suspension 
Efektivitas Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Persidangan Perkara Pidana Selama Pandemi Covid-19 Erwin Asmadi; Padian Adi Selamat; Benito Asdhie Kodyat; Ismail Koto
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 6, No 2 (2021): Juli-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/dll.v6i2.9431

Abstract

Wabah Covid-19 yang menyebar di penjuru Tanah Air telah memberikan pembelajaran tersendiri bagi sistem peradilan di Indonesia. Untuk itu persidangan online merupakan terobosan positif sebagai solusi di tengah perkembangan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan pada Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris (Field Research). Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan Empiris didukung dengan data normative dan diperkaya dengan pendekatan sosiologis dengan harapan mendapatkan gambaran yang comprehensive. Undang-Undnag No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) belum mengatur terkait dengan persidangan melalui elektronik. Terkait dengan penyelenggaraan Peradilan Pidana, Mahkamah Agung (MA) membentuk Perma tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik di Pengadilan, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana Online) selanjutnya di dalam SEMA No. 1 Tahun 2020, seluruh pimpinan, hakim, dan aparatur peradilan pada MA dan badan peradilan di bawahnya diminta untuk melakukan penyesuaian sistem kerja dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya ,persidangan pidana daring menemui beberapa kendala dan permasalahan Adapun beberapa permasalahan yang ditemui saat pelaksanaan persidangan online seperti sarana prasarana, akses internet pemenuhan hak terdakwa dan penerapan asas Sistem Peradilan Pidana
THE INFLUENCE OF MOTIVATION, CREATIVITY, AND FAMILY ENVIRONMENT ON INTEREST IN ENTREPRENEURSHIP IN STUDENT ENTREPRENEURSHIP COMMUNITIES RIAU HIGH SCHOOL OF ECONOMICS Nova Riani; Winanda Marito; Padian Adi Salamat Siregar
Jurnal Scientia Vol. 12 No. 01 (2023): Education, Sosial science and Planning technique
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ability communication mathematical is Wrong One ability in mathematic Which fundamental Which must mastered by Student. Through communication, there is a process of conveying ideas or ideas verbally or verbally writing so that create something understanding. This study aims to determine the effect of the Problem Based Learning learning model on mathematical communication skills and student learning outcomes in economics mathematics courses. The subjects in this study were third semester students at the Indonesian Community Development University. This study uses quantitative research, namely experiments. The results of the research that has been done show that the use of the model learning Problem based Learning influential to results Study economic mathematics and mathematical communication skills third semester students at Pembinaan Indonesia University. This is indicated by sig price . (2-tailed) is smaller than the alpha price, which is 0.000 (0.000 < 0.05) which means that there is a significant difference between the difference in pre-test scores with post-test on groups control and experimental group.
Co-Authors Benito Asdhie Kodiyat, M.S Erwin Asmadi Koto, Ismail Nova Riani Winanda Marito