<![CDATA[Kebijakan harga dasar beras atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP) menjadi salah satu instrumen strategis untuk melindungi petani dari fluktuasi harga yang merugikan. Meskipun demikian, penetapan HPP tidak selalu berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan petani maupun efisiensi operasional Bulog. Kondisi di lapangan menunjukkan adanya disparitas harga antara yang diterima petani dan harga di tingkat konsumen, yang sering kali menguntungkan pedagang atau penggilingan. Fluktuasi harga gabah dan beras di wilayah kerja Perum Bulog Sulawesi Selatan, khususnya di Kabupaten Bone, juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan harga dasar beras. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan penetapan harga dasar beras oleh Perum Bulog terhadap stabilitas keuangan dan operasional pada Perum Bulog Kantor Cabang Bone. Fokus analisis mencakup implikasi terhadap pendapatan, risiko kerugian, likuiditas, pengelolaan stok, distribusi, serta hubungan dengan petani. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan keuangan, data harga gabah dan beras, serta data operasional Bulog. Data dianalisis untuk melihat hubungan antara kebijakan HPP dan indikator stabilitas keuangan seperti arus kas, margin keuntungan, serta efisiensi distribusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan harga dasar beras memiliki dampak yang kompleks terhadap stabilitas keuangan dan operasional. Di satu sisi, kebijakan ini mampu menjaga harga gabah di tingkat petani agar tidak jatuh di bawah HPP, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani dan memperkuat hubungan dengan mereka. Di sisi lain, ketika harga pasar berada jauh di bawah HPP, Bulog menghadapi risiko kerugian akibat kewajiban membeli gabah atau beras dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual, yang pada akhirnya mempengaruhi likuiditas dan penumpukan stok.]]>
