<![CDATA[ABSTRAK Kebijakan pendidikan gratis melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan strategi krusial pemerintah Indonesia untuk menjalankan amanat konstitusi dalam mencerdaskan bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap tiga dimensi utama: aksesibilitas, kualitas pembelajaran, dan pemerataan layanan pendidikan dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menganalisis 20 referensi kunci yang terdiri dari jurnal ilmiah dan buku teks terbitan 2017-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini secara signifikan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan menurunkan angka putus sekolah akibat kendala ekonomi. Namun, aspek kualitas pendidikan masih sangat bergantung pada manajemen sekolah dan kemampuan awal siswa, di mana intervensi finansial tidak selalu berbanding lurus dengan prestasi akademik. Selain itu, disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) tetap menjadi hambatan utama dalam mencapai pemerataan yang substansial. Kesimpulannya, meskipun akses telah terbuka lebar, pemerintah perlu mereformasi mekanisme penyaluran dana dan meningkatkan standar sarana-prasarana digital guna menjamin mutu pendidikan yang inklusif di seluruh wilayah Indonesia. ABSTRACT The national free education policy, implemented through School Operational Assistance (BOS) and the Indonesia Smart Program (PIP), serves as a crucial government strategy to fulfill the constitutional mandate of educating the nation. This study aims to analyze the impact of these policies on three primary dimensions: accessibility, quality of learning, and equity in basic education services. The research method employed is a literature review (library research) using a qualitative descriptive approach, analyzing 20 key references including scientific journals and textbooks published between 2017 and 2025. The results indicate that the policy has significantly increased School Enrollment Rates (APS) and reduced dropout rates caused by economic constraints. However, the quality of education remains highly dependent on school management and students' prior abilities, where financial intervention does not always correlate directly with academic achievement. Furthermore, educational disparities between urban areas and Frontier, Outermost, and Terrestrial (3T) regions remain a major obstacle to achieving substantial equity. In conclusion, while access has broadened, the government needs to reform fund distribution mechanisms and improve digital infrastructure standards to ensure inclusive educational quality across all regions of Indonesia.]]>
