Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal WAJAH HUKUM Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Ballan, Othman
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Potensi Chilling Effect dalam Delik Penghinaan Presiden di Era Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Sistematis Feriandref, Arga Chon; Ermala, Eka; Ballan, Othman; Mubaraq, Mubaraq; Aryadi, Duwi
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2095

Abstract

The re-enactment of the presidential insult offense in Indonesia's new Criminal Code (Law No. 1 of 2023) has ignited a fierce debate regarding its impact on freedom of expression, particularly in the digital era. This study aims to identify, evaluate, and synthesize existing academic literature to analyze the potential chilling effect of Articles 218 and 219 of the new Criminal Code on public participation in the digital sphere. This research employs the Systematic Literature Review (SLR) method, adhering to the PRISMA protocol. A literature search was conducted across prominent academic databases using strict inclusion and exclusion criteria to ensure the relevance and quality of the reviewed studies. Thematic analysis of the selected literature reveals several key themes: (1) the normative ambiguity between 'insult' and 'criticism' as a primary source of legal uncertainty; (2) the role of digital media in amplifying the perceived legal risks for citizens; and (3) the ongoing debate on the effectiveness of its reclassification as a complaint-based offense in mitigating the chilling effect, given the asymmetrical power relations. In conclusion, despite its modification into a complaint-based offense, the consensus in the academic literature suggests that the presidential insult article retains a strong potential to create a chilling effect, which could ultimately stifle healthy democratic discourse in Indonesia.
SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN SYSTEM PUBLIKASI POSITIF DALAM PENDAFTARAN TANAH Ballan, Othman
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/09r0n768

Abstract

Penerapan sertifikat tanah elektronik merupakan bagian dari transformasi digital administrasi pertanahan yang diarahkan untuk memperkuat kepastian hukum hak atas tanah di Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya dimaknai sebagai perubahan bentuk sertifikat dari fisik ke digital, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pergeseran sistem pendaftaran tanah menuju sistem publikasi positif. Dalam sistem publikasi positif, negara memberikan jaminan kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat, sehingga sertifikat menjadi alat bukti yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sertifikat tanah elektronik sebagai upaya mewujudkan sistem publikasi positif dalam kerangka hukum pertanahan nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan,. Hasil kajian menunjukkan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki potensi kuat untuk mendekati karakter sistem publikasi positif melalui integrasi data pertanahan, penggunaan sistem elektronik terpusat, serta pengamanan data berbasis teknologi informasi. Namun demikian, penerapan sertifikat tanah elektronik masih berada dalam sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, karena negara belum sepenuhnya memberikan jaminan absolut atas kebenaran data. Oleh karena itu, sertifikat tanah elektronik dapat dipandang sebagai langkah progresif dan transisional menuju sistem publikasi positif, yang mensyaratkan penguatan regulasi, peningkatan akurasi data, serta tanggung jawab negara yang lebih tegas dalam pendaftaran tanah.
Co-Authors Aryadi, Duwi Ermala, Eka Feriandref, Arga Chon Mubaraq, Mubaraq